- Beranda
- Sejarah & Xenology
Kepurbakalaan di Indonesia
...
TS
penerbitwws
Kepurbakalaan di Indonesia
Hari Purbakala yang kemudian diperingati settiap tanggal 14 Juni ini didasarkan pada terbentuknya institusi formal yang menangani masalah kepurbakalaan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yang bernama “ Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie ” pada tanggal 14 Juni 1913.
Lembaga kebudayaan pertama di Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar di Jakarta dengan nama Bataviaash Genootschap van kunsten en wetenchapen pada tahun 1878.Tahun 1882, dengan kegiatan kepurbakalaan ditangani oleh Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen dan mengalami perkembangan pesat baik dalam bidang penelitian, observasi,penggambaran, ekskavasi, pemeliharaan,pengamanan, pendokumentasian, dan pemugaran bangunan kuno di Indonesia.
Tahun 1885, didirikan lembaga swasta bernama Archaeologische Vereeniging yang diketuai oleh ir J.W. Ijzerman. Lembaga ini melaksanakan tugas sampai dengan tahun 1901 dengan mendirikan Commisise in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera sebagai badan yang menangani kekunaan di Jawa dan Madura yang diketuai oleh Dr. J.L.A. Brandes yang pada tahun 1913 berubah mejadi Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie dipimpin oleh N.J Krom. Tahun 1916 sampai dengan 1936, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie dipimpin oleh F.D.K Bosch. Pada masa kepimpinannya untuk memasyarakatkan kerja arkeologi beliau menjadi pembicar kegiatan Kongres Kebudayaan paa tahun 1919. Pada tahun 1931, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie mengeluarkan Undang-Undang tentang penangan peninggalan purbakala, yaitu Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum.
Tahun 1936, nama Oudheidkundige Dienst berubah menjadi Jawatan Purbakala dan dipimpin oleh Dr. W.F. Stutterheim. Dibawah kepemimpinannya beberapa bidang baru dikembangkan, antara lain keramologi, sejarah kesenian, dan arkeologi kimia. Pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuaaan atas Indonesia dari Belanda, sejak itu pula Kantor Jawatan Purbakala diambil alih oleh Jepang dan berubah namanya menjadi Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala.
Tanggal Juli 1947, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala diambil alih oleh Belanda kembali dan dipimpin oleh Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers.
Tahun 1951,nama kantor diganti menjadi Dinas Purbakala dibawah pimpinan Prof. A.J. Bernet Kempers dengan kantor pusat di Jakarta. Pada Tahun 5, Dinas Purbakala dipimpin oleh seorang Putra Indonesia, yang bernama Drs. R. Soekmono.
Tahun 1975, struktur organisasi LPPN berubah kembali dengan dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Pus.P3N dan Direktorat Sejarah dan Purbakala DSP. Tugas DSP adalah melakukan perlindungan benda-benda peninggalan Sejarah dan Purbakala di bawah pimpinan Drs. Uka Tjandrasasmita.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978, tanggal Juni 1978, tugas dan fungsi kantor cabang diubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Di bidang penelitian, selain Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga berdiri 10 Balai Arkeologi di seluruh Indonesia, termasuk Balai Arkeologi Yogyakarta.
Selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya Undang-Undang RI no. 5 tahun 1992 tentang BCB dan PP RI No. 10 tahun tentang pelaksanaan UU RI No. 5/1992 dikeluarkan untuk menggantikan Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931.
Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mulai dipakai menggantikan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Meskipun lembaga purbakala mengalami perubahan nama berulangkali, namun lingkup kerjanya tetap sama, yaitu bidang kepurbakalaan.
Sumber : arkeologijawa.com
Lembaga kebudayaan pertama di Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar di Jakarta dengan nama Bataviaash Genootschap van kunsten en wetenchapen pada tahun 1878.Tahun 1882, dengan kegiatan kepurbakalaan ditangani oleh Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen dan mengalami perkembangan pesat baik dalam bidang penelitian, observasi,penggambaran, ekskavasi, pemeliharaan,pengamanan, pendokumentasian, dan pemugaran bangunan kuno di Indonesia.
Tahun 1885, didirikan lembaga swasta bernama Archaeologische Vereeniging yang diketuai oleh ir J.W. Ijzerman. Lembaga ini melaksanakan tugas sampai dengan tahun 1901 dengan mendirikan Commisise in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera sebagai badan yang menangani kekunaan di Jawa dan Madura yang diketuai oleh Dr. J.L.A. Brandes yang pada tahun 1913 berubah mejadi Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie dipimpin oleh N.J Krom. Tahun 1916 sampai dengan 1936, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie dipimpin oleh F.D.K Bosch. Pada masa kepimpinannya untuk memasyarakatkan kerja arkeologi beliau menjadi pembicar kegiatan Kongres Kebudayaan paa tahun 1919. Pada tahun 1931, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie mengeluarkan Undang-Undang tentang penangan peninggalan purbakala, yaitu Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum.
Tahun 1936, nama Oudheidkundige Dienst berubah menjadi Jawatan Purbakala dan dipimpin oleh Dr. W.F. Stutterheim. Dibawah kepemimpinannya beberapa bidang baru dikembangkan, antara lain keramologi, sejarah kesenian, dan arkeologi kimia. Pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuaaan atas Indonesia dari Belanda, sejak itu pula Kantor Jawatan Purbakala diambil alih oleh Jepang dan berubah namanya menjadi Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala.
Tanggal Juli 1947, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala diambil alih oleh Belanda kembali dan dipimpin oleh Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers.
Tahun 1951,nama kantor diganti menjadi Dinas Purbakala dibawah pimpinan Prof. A.J. Bernet Kempers dengan kantor pusat di Jakarta. Pada Tahun 5, Dinas Purbakala dipimpin oleh seorang Putra Indonesia, yang bernama Drs. R. Soekmono.
Tahun 1975, struktur organisasi LPPN berubah kembali dengan dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Pus.P3N dan Direktorat Sejarah dan Purbakala DSP. Tugas DSP adalah melakukan perlindungan benda-benda peninggalan Sejarah dan Purbakala di bawah pimpinan Drs. Uka Tjandrasasmita.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978, tanggal Juni 1978, tugas dan fungsi kantor cabang diubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Di bidang penelitian, selain Pusat Penelitian Arkeologi Nasional juga berdiri 10 Balai Arkeologi di seluruh Indonesia, termasuk Balai Arkeologi Yogyakarta.
Selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya Undang-Undang RI no. 5 tahun 1992 tentang BCB dan PP RI No. 10 tahun tentang pelaksanaan UU RI No. 5/1992 dikeluarkan untuk menggantikan Monumenten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931.
Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mulai dipakai menggantikan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Meskipun lembaga purbakala mengalami perubahan nama berulangkali, namun lingkup kerjanya tetap sama, yaitu bidang kepurbakalaan.
Sumber : arkeologijawa.com
Diubah oleh penerbitwws 14-06-2016 01:52
0
2.6K
7
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Sejarah & Xenology
6.5KThread•10.6KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya