Isu Buruh Asal Cina Sudah Meresahkan
Senin, 18 Juli 2016 10:40 WIB

Jakarta, HanTer - Membanjirnya buruh asing asal Cina ke Indonesia meresahkan publik. Bahkan soal buruh Tiongkok itu sudah membuat ‘panas’ kalangan buruh lokal. Masalah ini ditanggapi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

“Isu buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah tak boleh menafikan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi," ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Dijelaskannya ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Cina ini tak boleh disepelekan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.

Pertama, dalam sejarah, Indonesia memiliki pengalaman konflik etnis yang tak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Sehingga tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu.

Pemerintah, kata Fadli, mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai pemerintah dianggap sebagai telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri.

Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. "Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Fadli, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Harus dicek benar itu," papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri.

Fadli mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat.

"Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar," pungkasnya.

Pelanggaran

Sebelumnya, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Industri dan Pertambangan (FSPKIP) Cilacap, Agus Hidayat, dalam acara buka puasa bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cilacap, Senin (30/6), mengungkapkan sejumlah pelanggaran menyangkut keberadaan tenaga kerja Cina di sejumlah proyek besar di Cilacap.

”Di proyek-proyek besar yang dibangun investor asing di Cilacap, jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan cukup banyak. Mereka tidak hanya bekerja di tingkat pekerjaan yang sebenarnya diizinkan UU. Namun juga banyak yang bekerja di tingkat pekerjaan yang sebenarnya tidak diizinkan UU, seperti kedudukan sebagai mandor,” jelas Agus.

Bahkan dia menyebutkan, perbedaan gaji yang diterima oleh pekerja Cina untuk jabatan yang sama, jauh lebih besar dari pekerja lokal. ”Perbedaannya bisa mencapai 10 kali lipat. Ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja lokal, kenapa pekerja asing dengan jabatan yang sama bisa mendapat gaji yang berbeda jauh dengan pekerja lokal,” katanya.

Manakertrans Hanif Dhakiri yang mendapat laporan tersebut, langsung memerintahkan staf yang menyertainya untuk mengecek masalah ini. ”Kalau memang laporan itu benar, maka ini sudah menyalahi aturan. Kita akan cek masalah itu,” ujarnya seakan tidak tahu.
http://nasional.harianterbit.com/nas...dah-Meresahkan


Wakil Ketua DPR Fadli Zon:
Komunis-Cina Cuma Investor ke-9, Tapi Pekerjanya Dominasi Lapangan Kerja di Indonesia
Senin, 18 Juli 2016 10:40 WIB


Wakil Ketua DPR-RI, Fadlie Zon, di pusara Karla Marx, Bapak Komunis Internasional

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan tenaga kerja Cina. Ia menyatakan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, menyebutkan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun.

”Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ,” kata Fadli, dalam keterangan persnya, Ahad (17/7).

Apalagi, lanjut dia, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. ”Harus dicek benar itu,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri. Di ASEAN saja, dalam MEA, Indonesia punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan.

”Ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Cina yang kualifikasinya hanya buruh angkut, penggali tanah, tukang semen, atau tukang rumput,” risau Fadli.

Sebagai investor, Fadli menuturkan, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina hingga 23 persen.

”Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita,” ucapnya.

Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif, mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat.

“Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” ungkap dia.
http://matahari.xyz/komunis-cina-cum...indonesia.html


Sosiolog: Banjir Buruh Komunis-Cina, Jangan Salahkan Rakyat Jika Terjadi Chaos
14 Juli 2016 08:00 WIB

Hari kedua Lebaran Idul Fitri 1437 H tanggal 7 Juli 2016, sebuah pesawat Garuda Indonesia dengan nomer penerbangan GA 604 jurusan Jakarta – Kendari via Makassar membawa rombongan penumpang VVIP Wapres Jusuf Kalla, dan rombongan tenaga kerja asing berkewarganegaraan Tiongkok berjumlah sekitar 50 orang. Mereka sama sekali tak bisa berbahasa Inggris, apalagi bahasa Indoesia.

Ketika transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, saat sebagian penumpang turun, rombongan tersebut panik. Karena rombongan yang bertujuan ke Konawe, Sulawesi Tenggara itu mengira, mereka harus membayar lagi untuk bisa sampai ke Konawe. Ketika panik, mereka menyampaikan protes, tetapi pramugari tidak paham yang mereka ucapkan karena dalam bahasa China. Pramugari berusaha menjelaskan kepada mereka dalam bahasa Inggris, tetapi satu pun di antara mereka tidak ada yang paham bahasa Inggris.

Pramugari kemudian berinisiatif menghubungi atasan mereka via SMS. Jawaban dari SMS tersebut kemudian ditunjukkan kepada rombongan. Rombongan tersebut pun akhirnya tenang dan hening.

Di Bandara Halu Oleo Kendari, rombongan tenaga kerja dari Tiongkok tersebut langsung dijemput, dan menurut informasi, mereka langsung dibawa menuju Paku Morosi Kabupaten Konawe, lokasi tempat dibangunnya smelter dan pabrik Feronikel terbesar di Indonesia.

Dalam pesawat GA 604 itu juga ada Dr. Said Didu, Staf Khusus Menteri ESDM. Said Didu menjelaskan bahwa tenaga kerja asal Tiongkok tersebut akan dipekerjakan di Konawe. Karena di sana sedang dibangun smelter dan pabrik Feronikel terbesar di Indonesia – mengalahkan PT Aneka Tambang (Persero).

Informasi tersebut sangat menggembirakan karena ada investor asing yang berinvestasi di darah yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Konawe, pada mulanya bernama Kabupan Kendari. Ketika terbentuk Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, dibentuk Kabupaten Konawe yang merujuk kepada nama Kerajaan Tolaki, yaitu kerajaan Konawe yang pernah berdiri di daratan Sulawesi Tenggara. Saat ini Kabupaten Konawe telah mekar menjadi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Empat kabupaten tersebut mengandung banyak sumber daya alam (SDA), bahkan di seluruh daratan Sulawesi Tenggara. Desa Paku, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe ,dianggap yang cukup memiliki prospek SDA yang besar.

Proses pembangunan beberapa smelter tersebut dikerjakan dengan mendatangkan tenaga kerja yang seluruhnya berasal dari Tiongkok. Begitu pula, seluruh peralatan untuk pembuatan smelter dan pabrik, diimpor dari China.

Kehadiran investor dari Tiongkok itu pada mulanya disambut positif, tetapi dalam perjalanannya dibenci dan dimusuhi rakyat setempat. Pembangunan smelter dan pabrik feronikel tersebut sempat dihentikan selama tiga bulan karena ada protes keras dari rakyat Konawe. Pembangunan smelter dan pabrik Feronikel sama sekali tidak memberi manfaat bagi rakyat setempat.

Pangdam Wirabuana yang berkedudukan di Makassar, sempat turun untuk mengatasi perlawanan rakyat terhadap tenaga kerja impor ini dan sempat beredar kabar bahwa Jenderal TNI Purn. Moeldoko, Mantan Pangab TNI, kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Utama perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ini.

Sejak itu, protes rakyat terhenti dan pembangunan smelter dan pabrik feronikel kembali dilaksanakan dengan tidak ada perbaikan sama sekali, yaitu semua tenaga kerja dan peralatan untuk pembangunan smelter dan pabrik feronikel diimpor seluruhnya dari China melalui kapal laut dan langsung sandar di dermaga yang dibangun oleh peruasahaan. Kompleks proyek pembangunan smelter dan pabrik feronikel tertutup dengan tingkat keamanan yang amat tinggi.

Walikota Kendari, DR. Ir. Asrun, M. Sc mengatakan pembangunan smelter dan pabrik feronikel di Kabupaten Konawe tidak memberi manfaat apa-apa kepada rakyat setempat. Rakyat mendapat manfaat ekonomi dan sosial kalau dilibatkan dalam setiap investasi di daerah mereka untuk bekerja. Dengan bekerja di pabrik yang dibangun, mereka mendapatkan penghasilan (income). Dengan penghasilan yang diperoleh, mereka berbelanja dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan demikian, ekonomi di daerah tumbuh dan berkembang. Dampak positifnya terjadi pertumbuban ekonomi, tercipta pemerataan dan keadilan serta mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi.

Jika pemerintah Indonesia masih nekad membiarkan ada impor tenaga kerja asing besar-besaran dengan alasan investasi B to B (business to business, tidak melibatkan pemerintah), jangan salahkan bila nanti ada chaos social yang ditimbulkan oleh kemarahan rakyat.
http://www.eramuslim.com/berita/nasi...jadi-chaos.htm

----------------------------

Apa sih untungnya membela-bela masuknya buruh-buruh kasar asal China itu, kalau hanya menimbulkan sentimen sosial yang lebih besar kepada hal-hal yang berbau china di tengah masyarakat kita kelak? Think's!


: