Upaya kudeta militer menjadi ujian paling besar dan menantang bagi Recep Tayyip Erdogan sejak menjadi presiden Turki pada 2013 lalu.

Bukan kali ini saja pemerintahan Erdogan diterpa guncangan dan berhasil lolos. Erdogan pernah diserang isu korupsi, pemerintahannya juga pernah digoyang unjuk rasa warga dan kali ini kudeta militer.

Khusus kudeta militer kali ini patut diduga motif di belakangnya adalah keresahan militer terkait haluan politik Erdogan yang diyakini banyak kalangan berusaha menghilangkan budaya sekuler Turki yang sudah dianut selama ini.

Militer Turki, sejak Mustafa Kemal Ataturk mendirikan seuah republik sekuler menggantikan Kekaisaran Ottoman, menempatkan diri menjadi pengawal kesekuleran Turki.

Salah satu korban kudeta militer Turki adalah Necmetin Erbakan, yang menjabat perdana menteri pada 1996-1997, karena dituduh hendak menjadikan Turki negara Islam fundamentalis.

Untuk memahami kudeta militer Turki kali ini, ada baiknya kita menelusuri sejarah angkatan bersenjata negeri itu di dalam kancah politik Turki.

Sejak Mustafa Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki pada 1923, dia dengan tegas melarang para perwira militer yang masih aktif berdinas menggeluti politik.

Perintah tegas itu kemudian dituangkan di dalam hukum militer nomor 1632 pada 22 Mei 1930.

Sejak saat itu, militer Turki memosisikan diri sebagai penjaga sekularisme dan ideologi Kemailsme atau Ataturkisme.

Ideologi ciptaan Kemal Ataturk itu pada intinya ingin memisahkan Republik Turki dengan citra Kekaisaran Ottoman di masa lalu serta mengadopsi cara hidup Barat untuk masyarakat Turki.

Cara hidup barat yang diadopsi Turki adalah demokrasi, kesetaraan hak untuk perempuan, sekularisme, dukungan terhadap kemajuan sains dan pendidikan murah dan banyak hal lainnya.

Salah satu hal terpenting dalam perkembangan Republik Turki adalah diadopsinya sekularisme yaitu pemisahan antara urusan pemerintahan dan masalah agama.

Hal besar lain yang dilakukan Ataturk adalah dengan resmi membubarkan Kekaisaran Ottoman pada 3 Maret 1924. Dia juga menghapus kalimat "Islam adalah agama negara Turki" dari konstitusi pada 5 Februari 1937.

Dengan dasar ini, Turki melarang segala sesuatu yang berafiliasi dengan agama apapun baik dari sisi politik hingga kehidupan sehari-hari.

Sejak masa pemerintahan Ataturk, semua simbol-simbol keagamaan di luar rumah-rumah ibadah tak boleh ditampilkan. Namun, Ataturk masih memperkenankan warga, khususnya umat Islam, mengenakan busana Muslim, seperti hijab atau kerudung bagi perempuan.

Namun, aturan berubah pada 1982 menyusul kudeta militer pada 1980 oleh para perwira militer penganui ideologi Kemalis garis keras.

Setelah berkuasa usai kudeta, militer bahkan melarang perempuan Muslim mengenakan hijab atau kerudung di institusi pemeintahan atau universitas. Langkah ini mendapat kecaman dari parlemen Eropa dan pengadilan HAM Eropa saat itu.

Kembalinya militer Turki ke dunia politik dimulai saat tentara menggelar kudeta pertama mereka pada 27 Mei 1960 dan menggulingkan PM Adnan Menderes.

Pemberontakan yang dipimpin Jenderal Cemal Gursel dan Kolonel Alparslan Turkes ini berujung pada eksekusi terhadap PM Adnan Menderes, Menlu Fatin Rustu Zorlu dan Menkeu Halas Polatkan pada 16 September 1961.

Cemal Gursel juga memensiunkan paksa 235 orang jenderal dan 3.000 lebih perwira, menyingkirkan 500 hakim dan jaksa serta 1.400 akademisi.

Sebulan setelah eksekusi PM Menderes, militer mengembalikan pemerintahan kepada sipil tetapi tetap mendominasi politik Turki dengan menempatkan Jenderal Ismet Inonu sebagai perdana menteri dari 1961-1965.

Namun yang terpenting dari kudeta 1960 ini adalah kemunculan Undang-undang tindakan internal bagi militer Turki yang diterbitkan komite persatuan nasional Turki.

Undang-undang baru yang terbit pada 4 Januari 1961 ini memberi legitimasi bagi militer untuk melakukan intervensi politik jika dirasa perlu.

Sejak terbitnya undang-undang ini terbit, setidaknya militer Mesir telah melakukan tiga kali kudeta di saat mereka menganggap ideologi Kemalisme terancam.

Salah satu orang yang dianggap militer Turki hendak menghancurkan warisan Mustafa Kemal Ataturk adalah Necmetin Erbakan, yang menjadi perdana menteri pada 1996-1997.

Erbakan, insinyur mesin dari Universitas Teknik Istanbul (ITU) 1948 dan Universitas Aachen, Jerman ini dikenal sebagai presiden Turki pertama yang berasal dari partai politik berhaluan Islam.

Erbakan juga mendapatkan gelar doktor keduanya dalam Studi Islam dri Universitas Raja Saud, Arab Saudi. Setelah kembali ke Turki, Erbakan sempat menjadi dosen di ITU sebelum menjadi politisi.

Dia juga diketahui merupakan anggota komunitas sufi Turki, Tarekat Naqshanbadiah.

Selama karier politiknya, Erbakan pernah menjadi pemimpin partai politik berhaluan Islam yang semuanya berakhir tragis, diberangus pemerintah Turki.

Puncaknya, saat dia menjadi ketua Partai Penyelamat Nasional (MSP) yang berkoalisi dengan Partai Rakyat Republik pimpinan PM Bulent Ecevit di puncak krisis Siprus 1974.

Usai kudeta militer 1980, junta berkuasa memberangus partai pimpinan Erbakan dan melarang dia berpolitik. Erbakan muncul kembali ke dunia politik setelah referendum mencabut larangan berpolitik bagi partai sayap kanan pada 1987.

Erbakan muncul kembali menjadi pemimpin Partai Refah (Partai Kesejahteraan). Akibat perseteruan dua politisi konservatif Mesut Yilmaz dan Tansu Ciller, partai pimpinan Erbakan memenangkan pemmilu pada 1995.

Erbakan menjadi perdana menteri pada 1996 berkoalisi dengan Partai Jalan Benar (DYP) pimpinan Tansu Ciller.

Sebagai perdana menteri Erbakan berusaha memperbaiki hubungan Turki denga negara-negara Arab dan menjalankan program untuk memakmurkan rakyat.

Namun, selama pemerintahan Erbakan, militer menilai Erbakan dan partainya yang berhaluan Islam membahayakan ideologi sekular yang dianut Turki.

Pada 28 Februari 1997 para pemimpin militer Turki yang tergabung dalam Dewan Keamanan Nasional menerbitkan memorandum yang mendesak agar Erbakan turun dari jabatannya dan mengakhiri pemerintahan koalisi.

Dalam memorandum itu, militer Turki mendesakkan beberapa hal kepada Erbakan antara lain memastikan pendidikan dasar delapan tahun, menutup sebagian besar madrasah yang dibuka di masa pemerintahannya dan penghapusan berbagai kelompok keagamaan.

Setelah dipaksa mundur, pemerintah Turki juga memberangus Partai Kesejahteraan dan sekali lagi Erbakan dilarang berkecimpung di dunia politik.

Erbakan juga dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan empat bulan dalam skandal yang disebut dengan nama "Lost Trillion Case".

Meski dilarang berpolitik, Erbakan tetap menjadi guru politik bagi beberapa orang, salah satunya adalah Recep Tayyip Erdogan. Kedua orang ini sudah saling kenal sejak Erdogan masih menjadi mahasiswa di Universitas Marmara, Istanbul.

Sejak 1976, Erdogan bahkan sudah menjadi ketua Beyoglu, sayap kepemudaan Partai Penyelamat Nasional (MSP) pimpinan Erbakan dan pada 1985 menjadi ketua MSP wilayah Istanbul.

Erdogan memenangkan pemilu parlemen pada 1991 tetapi dia dilarang menduduki kursinya sebagai wakil rakyat, diduga karena afiliasi politiknya yang berhaluan kanan.

Pada pemilihan lokal 27 Maret 1994, Erdogan terpilih menjadi wali kota Istanbul. Saat itu, banyak yang khawatir Erdogan akan menegakkan Syariah Islam di kota itu.

Ternyata, Erdogan adalah politisi cerdas dan pragmatis. Dia mengesampingkan ideologinya dan membenahi masalah yang dihadapi warga Istanbul misalnya kurangnya pasokan air bersih, polusi udara dan kemacetan lalu lintas.

Selama masa pemerintahannya, semua masalah mendasar itu berhasil ditekannya, dia juga sukses mengurangi korupsi dan mengembalikan sebagian besar utang pemerintah Istanbul sebesar dua miliar dolar AS dan berhasil menarik investasi empat miliar dolar.

Pada 1998, Mahkamah Konstitusi Turki memutuskan Partai Kesejahteraan dinyatakan tak sesuai dengan konstitusi karena mengancam sekularime.

Berdasar keputusan mahkamah konstitusi itu partai tersebut diberangus dan Erdogan menjelma dari politisi menjadi aktivis unjuk rasa menentang keputusan pemerintah itu.

Pada Desember 1997, Erdogan membacakan sebuah puisi karya Ziya Gokalp, seorang aktivis pan-Turkisme awal abad ke-20.

Dalam puisi itu Erdogan menyebut bahwa masjid adalah barak, kubah adalah helm tempyr, menara masjid adalah bayonet dan iman adalah tentaranya.

Karena puisi aslinya tidak berbunyi seperti itu, pemerintah menangkap Erdogan karena dianggap memicu kekerasan serta menyuarakan kebencian rasial atau agama.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan, tetapi Erdogan hanya menjalani selama empat bulan mulai Maret hingga Juli 1999. Selain itu Erdogan juga dilarang berpolitik dan ikut pemilihan anggota parlemen.

Pada 2001, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang langsung memenangkan pemilihan umum 2002 dengan merebut hampir dua per tiga kursi parlemen.

Kemenangan Erdogan kemungkinan besar terkait dengan kondisi perkonomian Turki yang morat-marit saat itu sebagai warisan dari kudeta 1997 terhadap Erbakan.

Usai kudeta itu, Turki dibayangi kekacauan politik di mana para politisi tak bisa membentuk pemerintahan yang kuat, ujungnya dunia internasional tak mau berinvestasi di Turki.

Krisis ini memuncak pada Februari 2001 ketika bursa saham Turki hancur, suku bunga mencapai 3.000 persen dan nilai tukar lira Turki terhadap dolar jatuh amat drastis. Saat itu satu dolar AS setara dengan 1,5 juta lira Turki.

Alhasil dalam delapan bulan pertama 2001, sebanyak 14.875 lapangan pekerjaan hilang dan bank sentral Turki kehilangan 5 miliar dolar AS karena banyaknya warga Turki yang menukarkan uangnya dengan dolar AS.

Itulah kondisi ekonomi yang diwarisi Erdogan saat menduduki jabatan perdana menteri pada 2002. Sama seperti saat menjadi wali kota Istanbul, Erdogan melakukan hal terpenting terlebih dahulu yaitu memperbaiki perekonomian Turki.

Dan Erdogan terbukti sukses memperbaiki ekonomi Turki. Saat pertama kali menjadi perdana menteri, Erdogan mewarisi utang ke IMF sebesar 23,5 miliar dolar AS dan pada 2012, utang tersebut tersisa 900 juta dolar AS.

Demikian juga dengan cadangan devisa Turki. Pada 2002, bank sentral Turki hanya memiliki cadangan devisa sebesar 26,5 miliar dolar AS. Jumlah itu meningkat hingga 92,2 miliar AS pada 2011.

Pada 2012, Turki memiliki rasio utang terhadap GDP yang terendah dari 21 anggota Uni Eropa dan defisit anggaran terkecil dari 23 anggota Uni Eropa.

Prestasi Erdogan lainnya adalah meningkatkan jumlah universitas di Turki, menambah jumlah bandara, menambah jumlah jalan tol, menambah rel kereta api dan kini tengah membangun jalur kereta api cepat.

Selain itu, pemeirntahan Erdogan juga membangun terowongan Marmaray di bawah Selat Bosphorus yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia kota Istanbul.

Berbagai keberhasilan ini membuat Turki kini menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang diperhitungkan di dunia.

Kesuksesan ini pula membuat Erdogan tetap mendapatkan dukungan besar dari rakyat, bahkan di saat perekonomian Turki menurun pada 2014 dengan angka pertumbuhan hanya 2,9 persen dan angka pengangguran meningkat di atas 10 persen.

Yakin dengan dukungan rakyat ini, Erdogan terpilih menjadi presiden pada 2013 dan kemudian memperbesar wewenang presiden yang selama ini hanya sebatas peran seremonial.

Di masa pemerintahannya, pemerintah Turki mulai sedikit demi sedikit mencabut berbagai larangan yang diberlakukan pemerintah Turki yang sekular.

Pada 2013, Erdogan mencabut larangan mengenakan jilbab di ruang publik dan institusi pemerintahan, kecuali di institusi hukum, militer dan kepolisian.

Para lawan politik Erdogan, menuduh pria kelahiran 1954 itu tengah berupaya mengubah Turki dari sebuah negeri sekuler menjadi negeri dengan asas Islam.

Upaya Erdogan melarang minuman beralkohol hingga keputusan Erdogan tetap memerangi etnis Kurdi yang melawan ISIS, dianggap sebagai pertanda Turki akan meninggalkan sekularisme.

Tak hanya itu, Erdogan juga dianggap mulai menjadi pemimpin otoriter, salah satunya dengan membangun istana megah di ibu kota Ankara.

Istana yang dinamai Ak Saaray atau Istana Putih itu berdiri di atas sebuah bukit dan memiliki 1.000 kamar. Bangunan ini jauh lebih besar dari Gedung Putih atau Kremlin dan didirikan dengan biaya 615 juta dolar AS.



Erdogan berulang kali membantah tuduhan bahwa dia akan menggiring Turki meninggalkan sekularisme warisan Kemal Ataturk dan membantah dia kini menjadi seorang pemimpin otoriter.

Meski demikian, kekhawatiran bahwa Turki akan menjadi negara sektarian tak bisa hilang begitu saja, terutama dari benak para penjaga ideologi.

Kekhawatiran inilah yang kemungkinan menjadi dasar sebagian anggota militer Turki memutuskan, untuk melakukan kudeta seperti pernah dijalankan para senior mereka di masa lalu.

Bedanya, militer Turki sekarang tak satu suara dalam hal ini bahkan panglima militer negeri itu sudah menegaskan akan memberantas para pembangkang.

Namun, hal yang paling berpengaruh adalah dukungan rakyat yang sangat besar terhadap Presiden Erdogan.

Keberanian rakyat turun ke jalan menghadapi militer yang bersenjata lengkap menjadi faktor terpenting kegagalan kudeta militer keempat dalam sejarah Turki modern.