JAKARTA, KOMPAS.com - Campur tangan pengembang dalam pembahasan raperda terkait reklamasi begitu terasa.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjadikan Chairman Agung Sedayu Sugianto Kusumua alias Aguan seolah-olah konsultannya.

Hal ini terungkap ketika Prasetio menjadi saksi dalam persidangan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, dan asistennya, Trinanda Prihantoro, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (20/7/2016).

Baik Ariesman maupun Trinanda duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan penyuapan anggota DPRD terkait pembahasan raperda reklamasi.

Dalam sidang itu, Prasetio menceritakan hubungannya dengan Aguan yang diakuinya memang dekat. Prasetio sendiri merupakan mantan anak buah Aguan.

"Saya sama dia (Aguan) bukan orang asing. Saya dekat dengan beliau, sering sowan ke beliau," kata Prasetio kepada Hakim Ketua Sumpeno.

Prasetio menjadikan alasan kedekatan itu sebagai pembenaran ketika ia berbicara soal reklamasi dengan Aguan.

Prasetio mengatakan bahwa ia sering berkonsultasi dengan Aguan untuk membahas masalah reklamasi dalam raperda.

Menurut Prasetio, belum ada pengembang yang bisa melakukan reklamasi sebaik perusahaan Aguan.

Atas dasar itu, ia menilai tepat apabila berkonsultasi dengan Aguan, meskipun Aguan seorang pengembang yang memiliki kepentingan dalam proyek reklamasi.

"Jadi begini, Pak, sebagai ketua DPRD, saya harus punya pegangan. Saya harus mengerti semua permasalahan di Jakarta dan saya juga masih belajar. Saya sering konsultasi ke beliau (Aguan)," ujar Prasetio.

"Tapi posisi saya tetap di tengah, saya tidak diarahkan. Saya cuma berpikir bagaimana rakyat. Saya konsultasi perda (dengan Aguan) karena saya lihat reklamasi yang baik di Jakarta ini cuma PIK (Pantai Indah Kapuk), Pak," kata Prasetio lagi.

Bahas NJOP

Konsultasi yang disebut Prasetio tidak hanya pada awal pembahasan raperda. Saat proses pembahasan, konsultasi Prasetio dengan Aguan masih berlanjut.

Prasetio berkunjung ke rumah Aguan. Di sana, terjadi percakapan seputar NJOP pada raperda reklamasi.

Prasetio yang beralasan tidak paham dengan masalah teknis tersebut akhirnya menghubungi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik melalui sambungan telepon.

Prasetio pun menyerahkan telepon tersebut kepada Aguan agar Aguan bisa berbicara langsung kepada Taufik.

Kepada Taufik, Aguan meminta agar NJOP ditentukan sebesar Rp 3 juta. Aguan mengatakan "titip baik ya" kepada Taufik.

Hal ini langsung dijelaskan oleh Taufik di ruang sidang. "Pak Aguan usul NJOP Rp 3-10 juta, tapi saya tidak menanggapi, karena Perda tidak mengatur NJOP," ujar Taufik saat dikofirmasi oleh Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski membantah mengakomodasi permimtaan Aguan, dalam pembicaraan melalui telepon, Taufik menyatakan kesiapannya untuk memenuhi permintaan Aguan.

Soal it, Taufik mengaku hanya menghormati saja. "Saya hanya mendengarkan saja, untuk penghormatan saja," kata Taufik.

Kompromi atau konsultasi?

Hubungan antara Prasetio dan Aguan membuat jaksa heran. Jaksa mempertanyakan alasan seorang ketua DPRD harus turun tangan langsung berkomunikasi dengan pengembang mengenai reklamasi.

"Anda kan ketua DPRD, ngapain soal pembahasan raperda, Anda telepon pengembang yang mengerjakan reklamasi itu?" tanya jaksa.

Prasetio mengatakan bahwa semua itu ia lakukan karena banyaknya isu-isu mengenai reklamasi yang perlu dikonsulitasikan dengan orang lain.

Prasetio yang tidak masuk dalam Balegda itu juga ingin mengerti mengenai permasalahan tersebut.

Alih-alih bertanya kepada anggota Balegda, Prasetio memilih bertanya kepada Aguan.

"Haruskah bertanya langsung kepada pengembang? Anda konsultasi atau kompromi?" tanya Jaksa kepada Prasetio.

Politikus PDI Perjuangan itu kemudian mengatakan bahwa ia mengantisipasi risiko dibohongi oleh anggota Balegda. Itu sebabnya ia lebih memilih bertanya kepada Aguan.

"Saya konsultasi, Pak. Saya enggak mau pembahasan ini, dibohongi juga oleh Balegda karena nanti yang tanda tangan saya. Cobaan juga buat saya," ujar Prasetio.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/09502921/untuk.apa.prasetio.konsultasi.dengan.pengembang.soal.raperda.reklamasi.

menjijikkan