ebagai Gubernur DKI Jakarta, seharusnya Basuki Tjahaja Purnama tahu peraturan perundang-undangan dan tak begitu saja menafikan posisi DPR.

"DPR ini wakil rakyat maka tidak boleh menutup mata kalau ada persoalan yang muncul di tengah-tengah rakyat," tegas Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Ahok sebagai pejabat publik, tambahnya, harus mengedepankan etika berkomunikasi. Apalagi Indonesia merupakan negara beradab.

Diketahui, Komisi III memanggil Ahok terkait dengan penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo yang dilakukan Pemda DKI dengan menggunakan aparat gabungan termasuk TNI. Sementera itu, Ahok membiarkan prostitusi kelas seperti terjadi di Malioboro dan Alexis.

Komisi III DPR pun memanggil Ahok terkait dengan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Tidak usah panik dan kalap kalau merasa tidak ada masalah dengan persoalan terkait. Terus apa salahnya kalau Ahok bisa jelaskan secara baik pada komisi III? Malah itu peluang yang baik buat Ahok untuk menjelaskan secara objektif pada publik," ungkap Jazuli. [ysa]


http://www.rmol.co/read/2016/03/10/2...medium=twitter

Kalo kerjaannya bener, gak kebanyakan koar2 depan wartawan, insya Allah ga akan ada skandal sumber waras + pengadaan busway + UPS