WARTA KOTA, PALMERAH-- Badan Pusat Statistik DKI merilis jumlah penduduk miskin di Jakarta. Hasil survei menyatakan penduduk miskin meningkat 0,14 persen atau bertambah 15.630 orang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak terima dengan hasil survei tersebut. Survei BPS dinilainya juga mendata warga pendatang atau warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk beralamat Jakarta.

"Saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu. Saya sempat ngomong gitu lho. Katanya, 'jadi memang begitu pak, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Ahok menyarankan survei seharusnya terfokus kepada warga yang ber-KTP DKI, dan tidak memasukan warga pendatang ke dalam klasifikasi. Karena banyak warga daerah datang ke Jakarta untuk meningkatkan taraf hidup.

"Sekarang semua orang suka tinggal di Jakarta. Naik bus murah, kesehatan ditanggung, nah itu juga masalah. Kita tidak bisa nahan orang pindah, itu bukan KTP DKI," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan 0,14 persen atau bertambah berkisar 15.630 orang. Diketahui jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta. Namun bila dibandingkan dengan Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 ribu atau menurun 0,18 poin.

Sedangkan pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin.

Penyebab peningkatan angka garis kemiskinan, disebabkan perananan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komiditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan Maret 2016 mencapai 64,59 persen atau sebesar Rp 329.644, sedangkan sumbangan garis kemiskinan non makanan terhadap angka garis kemiskinan sebesar 35,41 persen atau sebesar Rp 180.715.
http://wartakota.tribunnews.com/2016/07/19/penduduk-miskin-jakarta-bertambah-ahok-marah-dan-tidak-terima-konsep-bps

Basuki Tak Heran Angka Kemiskinan DKI Meningkat Tahun Ini

Jakarta - Angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat sebanyak 0,14 poin berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak heran dengan hal tersebut karena penghasilan warga DKI dipastikan turun mengingat nilai dolar Amerika tetap tinggi.

Tidak hanya itu, survei BPS juga tidak sepenuhnya dilakukan kepada warga yang benar-benar memiliki KTP DKI. Mereka yang tidak memiliki KTP DKI, tetapi berada di Jakarta atau yang merupakan pendatang, tetap disurvei. Hal tersebutlah yang sempat dikeluhkan Basuki kepada BPS, tetapi lembaga tersebut tetap melakukan penilaian dengan menghitung seluruh warga yang berada di wilayah DKI.

“Semua orang yang ketemu di DKI, di tempat kumuh, tanpa KTP DKI pun dihitung. Jadi yang bilang angka kemiskinan DKI naik, itu bisa termasuk yang datang juga dihitung. Sekarang semua orang suka tinggal di Jakarta, naik bus murah, sehat ditanggung, itu juga masalah. Kami juga tidak bisa menahan orang pindah (ke Jakarta),” ujar Basuki di Balai Kota, Selasa (19/6).

Kendati demikian, pihaknya sudah menyiapkan upaya agar warga di DKI terpenuhi kebutuhannya, sehingga kemiskinan pun berkurang. Caranya dengan memberikan subsidi kepada warga di beberapa sektor, seperti transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lokasi kerja. Pasalnya hal itu merupakan faktor penyebab kemiskinan yang ada di DKI ini.

Basuki mengatakan, pihaknya banyak memberikan subisidi silang untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan subsidi untuk transportasi, seperti dana public service obligation (PSO) untuk bus Transjakarta Rp 3,2 triliun, subsidi pendidikan Rp 2 triliun, serta subisidi daging ratusan miliar rupiah untuk anak-anak pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, Pemprov DKI berencana membangun apartemen sewa dengan harga indekos di atas depo LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara, serta subsidi untuk rumah susun.

“Kami akan kenakan banyak subsidi silang, sehingga kontribusi tambahan pengembang itu akan banyak. Kami tidak ingin habiskan pembangunan infrastruktur dengan uang APBD. Kami ingin uang infrastruktur bagian dari pengembang, termasuk ERP, parkir, kita mau kuasai semua. Subsidi silang itu di sini posisinya,” pungkasnya.
http://www.beritasatu.com/megapolitan/375286-basuki-tak-heran-angka-kemiskinan-dki-meningkat-tahun-ini.html