JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Wieko
Syofyan menyatakan, sejauh ini
permasalahan di Perairan Natuna
masih ditangani secara serius dan TNI
terus mengantisipasi beberapa hal yang
bisa terjadi.

"Sebelumnya kejadian (di Natuna) itu
sudah merupakan perhatian sendiri,
khususnya pemerintah kita bahwa di
Natuna itu untuk diberi perhatian serius. Kita jangan terpancing, (masalah) ini harusnya dihadapi sebijak mungkin," kata Wieko di MNC Plaza, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Wieko menuturkan, pihaknya selalu siap siaga dalam hal ini, dengan sejumlah persiapan. "Di mana pun kalau negara terjadi gesekan suatu tindakan lebih dari itu. Kalau untuk asal menembak enggak mungkin. Jangankan China, Amerika saja mikir-mikir kalau mau tembak pesawat kita," jelasnya.

"Kita akan ikut kebijakan pemerintah,
bahwa TNI ke Natuna sesuai dengan
titik fokus perbatasan membangun
sebuah pendukung. Karena kita juga
ada, tapi dikoordinir oleh Mabes TNI,"
tandasnya.

Sebelumnya, putusan Mahkamah
Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa
Laut China Selatan diyakini membuat
Indonesia lebih percaya diri dalam
menegakkan hukum terhadap kapal-
kapal Cina yang masuk perairan Natuna atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon
mengakui Indonesia bukan negara yang
bersengketa dan sebagai nonclaimant
state dalam sengketa perairan Laut
China Selatan.

"Sebab nine dash line yang diklaim
China, berdasarkan putusan arbitrase
internasional tersebut, bertentangan
dengan hukum laut internasional atau
UNCLOS," ujar Fadli dalam keterangan
tertulisnya yang diterima Sindonews,
Jumat 15 Juli 2016.

http://nasional.sindonews.com/read/1...-ri-1468915220