Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mensurvei, angka kemiskinan di Jakarta meningkat. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak setuju metode yang digunakan oleh BPS.

"Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (19/7/2015).

Dalam situs resmi BPS, disebutkan penduduk miskin DKI Jakarta pada bulan Maret 2016 sebesar 384.30 ribu orang alias 3,75 persen. Jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 15,63 ribu atau meningkat 0,14 persen dibanding September 2015 yang tercatat ada 368,67 ribu orang alias 3,61 persen.

"Kemiskinan bertambah ini BPS caranya bukan bertanya ke yang ber-KTP DKI, melainkan semua orang yang ditetemui di DKI, di tempat kumuh harus dihitung," kata Ahok.

Seharusnya, survei hanya dikenakan pada orang yang ber-KTP DKI saja. Padahal arus urbanisasi terus ada. 

"Nah sekarang semua orang juga suka dong tinggal di Jakarta. Naik bus murah, kesehatan ditanggung, nah itu juga masalah. Kita juga enggak bisa menahan orang pindah (ke Jakarta)," kata Ahok.

Namun demikian secara umum, Ahok mengakui kemiskinan pasti meningkat. Pemprov DKI akan terus melakukan peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Pelayanan perumahan, pendidikan, hingga akses transportasi akan terus diusahakan. Subsidi ke sistem transportasi, yakni Publik Service Obligation (PSO), terus meningkat tiap tahun. Untuk 2017, PSO akan dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun. Ada pula subsidi pembelian daging untuk masyarakat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).