Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah melaporkan orang tua anak korban vaksin palsu yang melakukan aksi pemukulan ke Bareskrim Polri. Aksi pemukulan terhadap pihak rumah sakit ini dinilai IDI sebagai perbuatan melawan hukum.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IDI Adib Khumaidi menyebut, yang mereka perkarakan ke polisi adalah kasus pemukulan yang terjadi di dua rumah sakit. Masing-masing RS Elisabeth, Kota Bekasi, Jawa Barat dan RS Mutiara Bunda, Tangerang, Banten.

"Kemarin kan ada yang di Rumah Sakit Elisabeth dan Rumah Sakit Mutiara Bunda di Cileduk terjadi tindakan anarkis dari masyarakat yang mengatasnamakan orang tua anak yang terdampak vaksin palsu, mereka kan melakukan pemukulan di dua rumah sakit tersebut. Kami dari IDI telah memproses hal tersebut dengan melapor ke polisi kemarin," ungkap Adib saat dihubungi detikcom, Minggu (17/7/2016) malam.

Menurut Adib, PB IDI sendiri hari ini, Senin (18/7) akan menggelar jumpa pers terkait adanya tindakan pemukulan terhadap dokter dan pengrusakan fasilitas kesehatan dalam demo vaksin palsu di sejumlah rumah sakit. Acara ini akan diadakan di Sekretariat IDI di Jalan Sam Ratulangi No 29, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB.

Adib mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya kasus pemukulan dan pengrusakan ini. Menurut dia, seharusnya para orang tua tak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum saat berdemonstrasi terkait vaksin palsu. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan.

PB IDI mendesak aparat penegak hukum melindungi dokter dari perbuatan semena-mena. Sanksi hukum harus ditegakkan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran.

PB IDI sendiri, lanjut Adib mendorong agar rantai distribusi peredaran vaksin palsu ini terus diusut. Siapapun yang terlibat di dalamnya harus dihukum. PB IDI menuntut pemerintah dalam hal ini Kemenkes dan BPOM untuk bertanggungjawab terhadap kondisi saat ini. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan mempengaruhi pelayanan oleh dokter atau tenaga lainnya.

"Artinya, saya meyakini tidak mungkin ada niatan tim dokter untuk memberikan sebuah vaksin palsu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah proses darimana didapatkan vaksin palsu, pasti ada rantai distribusi. Kan ada pengawasan, dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Misalnya proses pengadaan yang sudah terstandar," ucap dia. (hri/hri)