Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dan pengusaha mengedepankan negosiasi dalam membebaskan sandera dari kelompok militan Abu Sayyaf. Kebaikan itu malah jadi bumerang, Abu Sayyaf malah semakin sering menyandera warga Indonesia.


Kelompok Abu Sayyaf menyandera 10 warga Indonesia anak buah kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan, saat berlayar dari Kalimantan Selatan dengan tujuan Filipina pada akhir Maret.


Pada 15 April, kelompok ini membajak kapal tunda TB Henry dan tongkang Cristi, lalu menyendera empat anak buah kapal. Saat itu, kapal tunda TB Henry dalam perjalanan kembali dari Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara.


Tujuh warga Indonesia yang juga bekerja di kapal disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan, Senin 20 Juni.


Akhir pekan lalu, tiga warga Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Malaysia disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK .


Penyenderaan bukan tanpa sebab. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemerintah dan pihak swasta, dalam hal ini pemilik kapal, terlalu toleran dalam menanggapi pembajakan dan penyenderaan.


"Pengusaha dan tentu juga bagian dari pemerintah terlalu toleran atau permisif demi mendahulukan keselamatan manusia. Sehingga kita bernegosiasi," kata Wapres di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).


Buah dari komunikasi dengan banyak pihak, pemerintah berhasil membebaskan 10 anak buah kapal tunda Brahma 12 dan empat anak buah kapal tunda TB Henry. Tetapi, kata Wapres, negosiasi oleh pemerintah untuk membebaskan sandera menjadi bumerang.


Tetapi, lanjut dia, juga ada risiko yang harus dihadapi bila pemerintah mengambil cara selain negosiasi dalam melepaskan sandera. "Kalau sama sekali tidak ada negosiasi, risikonya jiwa. Masyarakat harus tahu, tidak ada yang tanpa risiko," ujar Wapres.


Kelompok Abu Sayyaf selalu meminta tebusan sebagai syarat melepaskan sandera. Wapres menegaskan, pemerintah berusaha tak membayar tebusan, tetapi pemerintah tak dapat melarang bila pengusaha menyanggupi itu.


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menduga demikian, kelunakan Indonesia menghadapi penyandera dimanfaatkan. "Kita tak melakukan kegiatan operasi militer ke sana dan sebagainya. Kalau ada, saya rasa tak mungkin berani," kata Gatot.


Komisioner Polisi Sabah, Datuk Abdul Rashid, mengatakan, kapal berbendera Malaysia tersebut membawa tujuh anak buah kapal terdiri dari empat warga Indonesia dan tiga warga Malaysia. Namun, yang diculik hanya tiga warga Indonesia.


Menurut Gatot, ada yang aneh ketika pelaku hanya menculik warga Indonesia. "Ada apa ini? Itu saya pertanyakan."


Pagi tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo. Ia melaporkan beberapa hal, termasuk soal penyanderaan.


Luhut tidak menyebutkan rencana pemerintah membebaskan WNI. Ia hanya menegaskan, pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan.


"Tetapi satu hal, opsi untuk operasi militer itu masih kami kesampingkan," kata Luhut.

 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-jadi-bumerang

---

Kumpulan Berita Terkait WNI DISANDERA ABU SAYYAF:

- Wapres: Negosiasi dengan Abu Sayyaf Jadi Bumerang

- WNI Disandera, Pemerintah Belum Ada Rencana Operasi Militer

- Menko Luhut: Operasi Militer Bebaskan Sandera Masih Dikesampingkan