Ribuan PNS DKI Jakarta saat upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Lapangan Parkir Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2016.


Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah DKI Jakarta membuat tugas mereka tak jelas. Dalam inspeksi mendadak ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7) Djarot menemukan ada 153 PNS, padahal anggota DPRD yang dilayani hanya 106 orang. "Mubazirkan," kata Djarot, seperti dikutip dari beritajakarta.com. Kelebihan PNS ini, menurut Djarot lebih baik dialihkan ke ke instansi lain yang membutuhkan. Menurut Djarot, masih banyak instansi Pemerintah DKI Jakarta yang jumlah pegawai melebihi beban pekerjaan.

Menurut Djarot, dari hasil evaluasi pegawai menunjukkan jumlah PNS memang tak efisien. "Jumlahnya kelebihan," ujar Djarot seperti dikuti dari detikcom. Karena kebanyakan PNS, kerja mereka juga tak efektif. Bolosnya PNS dinilai Djarot sebagai salah satu akibat dari ketidakjelasan tugas mereka. Karena jumlah PNS terlalu banyak, maka tugas dipilah menjadi kecil-kecil agar semua dapat bagian kerja. Misal, antara orang yang membawa palu sidang, memfotokopi, dan membawa sound system dilakukan PNS yang berbeda. Padahal itu bisa dilakukan satu orang saja.

Dalam sidak kemarin, menurut catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, jumlah PNS DKI yang tidak hadir ada 6.072 orang. PNS yang terlambat 1.733 orang. Sedangkan yang datang tepat waktu ada 32.108 orang. Jika dijumlah, mereka yang masuk hari ini ada 33.841 orang.

Maka, Djarot mendukung perampingan PNS. Perampingan akan dilakukan lewat jalan maksimalisasi kerja PNS, peniadaan perpanjangan masa pensiun, mengurangi PNS yang tak produktif, dan memecat PNS pelanggar hukum. "Kami mendorong yang tidak produktif untuk mengundurkan diri," kata Djarot.

Kini, jumlah total PNS DKI Jakarta mencapai 72 ribu. Jumlah ini dinilai tidak ideal. Jumlah yang gemuk ini berakibat kurang efektifnya pekerjaan mereka. Kepala BKD, Agus Suradika mengatakan, angka ideal PNS DKI sendiri adalah 30 ribuan orang. "Jadi jumlah 30 ribu itu untuk administrasi dan lainnya," kata Agus. Sedangkan tugas fungsional akan berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).P3K ini akan mengisi tugas seperti guru, dokter, tenaga medis dan yang fungsional lainnya

Pemberlakuan P3K kini masih harus menunggu peraturan pemerintah. Sebenarnya, Hak dan kewajiban P3K sama dengan PNS. "Bedanya kalau P3K dikontrak setiap tahunnya dan tak dapat uang pensiunan," ujarnya.

Hingga saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih menutup penerimaan PNS baru. Pembukaan pintu penerimaan PNS DKI belum bisa ditentukan sampai menemukan format ideal. Jika memang ada lowongan guru yang pensiun maka akan diisi dari guru bantu yang belum diangkat CPNS. Moratorium PNS akan dilanjutkan lagi hingga tahun depan. "Tahun 2017-2018 kami mungkin juga moratorium," kata Agus.

BKD juga tengah mengawasi dan menilai PNS dengan ketat. Kalau yang kompetensi bagus tapi kinerja buruk, atau sebaliknya, akan diberi pelatihan. "Kalau kompetensi dan kinerja buruk, kami usulkan pensiun dini," ujarnya seperti dipetik dari beritajakarta.com. Kalau memang pekerjaannya buruk, maka yang sudah berumur 50 tahunan dan waktu bekerja 20 tahun akan diusulkan untuk pensiun dini.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...arta-tak-jelas

---