Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek didampingi Sekjen Untung Suseno Sutarjo mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek membeberkan 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. Dari daftar itu mayoritas ruah sakit pemakai vaksin palsu mayoritas berada Bekasi, Jawa Barat.

Nila mengungkapkan nama rumah sakit itu dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan DPR, Kamis (14/7/2016). Rapat dihadiri Bareskrim Mabes Polri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), serta PT Bio Farma. "Pengungkapan 14 fasyankes sudah disepakati dengan Bareskrim Mabes Polri," kata Nila melalui Detikcom.

Berikut daftar rumah sakit penerima vaksin palsu:

1. RS Dr. Sander, Cikarang

2. RS Bhakti Husada, Cikarang

3. RS Sentra Medika, Cikarang

4. RSIA Puspa Husada, Bekasi

5. RS Karya Medika, Bekasi

6. RS Kartika Husada, Bekasi

7. RSIA Sayang Bunda, Bekasi

8. RSU Multazam Medika, Bekasi

9. RS Permata Bekasi

10. RSIA Gizar, Cikarang

11. RS St. Elisabeth, Bekasi

12. RS Hosana Medica Lippo Cikarang

13. RS Hosana Medica Bekasi

14. RS Harapan Bunda, Jakarta Timur

Sebelumnya, Badan POM telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah. Terdapat 37 fasilitas pelayanan kesehatan di 9 provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.

Beberapa kota yang ditemukan adanya vaksin palsu antara lain Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumsel), Bandar Lampung (Lampung), Serang (Banten), DKI Jakarta, Bandung (Jabar), Surabaya (Jatim), Pangkal Pinang (Babel), dan Batam.

Badan POM sudah menguji sampel vaksin tersebut. Hasilnya menunjukkan dari 39 sampel ditemukan 4 sampel yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan 1 sampel diduga palsu karena label tidak sesuai.

Komisi Kesehatan DPR meminta pemerintah menjamin dapat menghentikan peredaran vaksin palsu dalam waktu dekat dan kejadian serupa tak terulang kembali.

Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, pemerintah harus menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. "Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi," ujar Saleh melalui Metrotvnews.com.

Saleh menambahkan, pemerintah diharapkan dapat mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan semua orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut. Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Saleh berharap pemerintah dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada pihak yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi pada masa datang.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX, Syamsul Bachri. Menurut dia, penjaminan kasus vaksin palsu tak akan terulang kembali agar masyarakat tak lagi ragu pada program vaksin pemerintah.

"Negara harus menyakinkan publik tak ada lagi vaksin palsu yang beredar, sehingga mereka tidak ragu pada program pemerintah soal vaksin," kata Syamsul dikutip Antaranews.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nyak-di-bekasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Meresah karena vaksin palsu

- Imunisasi ulang bagi korban vaksin palsu

- 11 berita menarik pekan pertama November