Keputusan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menghentikan proyek reklamasi Pulau G secara permanen dibalas dengan upaya adu domba oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok).

"Ahok bilang Rizal Ramli hanya Omdo (omong doang) karena keputusannya itu belum mendapat persetujuan Presiden. Pernyataan itu jelas bentuk kebodohan Ahok yang tidak paham hukum tata negara, sekaligus sengaja ingin mengadu domba Pak Rizal dengan Presiden Jokowi," kata Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/7).

Lieus menduga kuat pernyataan keras Ahok melawan keputusan pemerintah pusat itu adalah bentuk kepanikannya sendiri. Bisa jadi Ahok sudah menerima gratifikasi dari perusahaan pengembang.

"Ahok seperti hilang akal," tegas Lieus.

Pada 30 Juni lalu, setelah melalui kajian dan rapat kordinasi lintas kementerian yang melibatkan Pemprov DKI sendiri, Rizal Ramli mengumumkan penghentian permanen proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan Agung Podomoro). Saat itu Rizal mengaku tidak mengkhawatirkan keputusan yang diambil, termasuk kemungkinan akan digugat oleh perusahaan pengembang. Ditegaskannya bahwa penghentian reklamasi Pulau G sejalan dengan sikap pemerintah.

Sebenarnya, kata Lieus, dalam pertemuan antara Rizal Ramli dengan Ahok, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti, yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, pada bulan April, Ahok sudah menyetujui keputusan untuk penghentian sementara (moratorium) reklamasi Pulau G.

"Tapi entah kenapa belakangan ia malah menentang keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut dan bahkan menyebut Rizal Ramli Omdo. Saya menduga Ahok melakukan itu karena ia mendapat tekanan dari perusahaan pengembang sebab sudah menerima setoran yang cukup besar untuk meloloskan proyek tersebut," ujar Lieus.

Apalagi, tambahnya, keputusan pemerintah pusat diperkuat dengan kesepakatan antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rapat kerja bulan April.

"Dalam rapat itu, DPR dan Kementerian KKP sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta," kata Lieus lagi.

Tidak hanya itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pun telah mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta yang menggugat izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Ahok.

Karena itulah Lieus berpendapat, perlawanan Ahok terhadap Rizal Ramli tak lebih dari ungkapan seseorang yang panik.

"Setahu saya pak Rizal tak pernah berbohong. Bahkan sejak saya mengenalnya baik sebagai aktivis, sebagai Menteri di era Gur Dur maupun di era Ibu Megawati. Pak Rizal seorang yang lurus dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Republik ini," kata Lieus.

"Tapi justru Ahok lah yang terus menerus berbohong, bahkan sejak ia masih menjabat sebagai Bupati Beliting Timur, dengan memanfaatkan media," pungkasnya.

Lieus yakin Presiden Jokowi pasti setuju dengan keputusan menghentikan proyek reklamasi Pulau G.

"Tapi kalaupun Pak Jokowi ternyata tetap membela Ahok dan menyalahkan Pak Rizal Ramli, maka tak ada kata lain kecuali rakyat harus menentangnya," ujar Lieus. [ald]

http://politik.rmol.co/read/2016/07/...n-Hilang-Akal-