TIDAK ADA ALASAN MEMBENARKAN DIAZ HENDROPRIYONO JADI STAF KHUSUS PRESIDEN
KAMIS, 14 JULI 2016 , 01:29:00 WIB

RMOL. Pokok persoalan pengangkatan Diaz Hendropriyono sebagai Staf Khusus Presiden adalah terletak pada rangkap jabatan. Diaz, selain Stafsus juga sebagai Komisaris Telkomsel.

"Jelas, rangkap jabatan melawan pasal 1 angka 1 UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih Bebas KKN," kata Ketua Dewan Pendiri Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Wignyo Prasetyo, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 14/7).

Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2014.

Wignyo mengatakan, penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara. Termasuk pejabat penyelenggara negara lain dalam penjelsan UU itu, termasuk direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN .

Diaz, menurut Wignyo, tergolong pejabat lain fungsi dan tugasnya berkaitan penyelenggaraan negara stafsus dan Komisaris Telkom.

"Jadi, tidak ada alasan membenarkan Diaz sebagai Stafsus Presiden," demikian Wignyo
http://www.rmol.co/read/2016/07/14/2...usus-Presiden-


Sebaiknya Jokowi Jelaskan Alasan Pengangkatan Diaz Hendropriyono
Rabu, 13 Juli 2016 13:32 WIB


Suasana acara Deklarasi Kawan Jokowi, di Posko Kawan Jokowi, Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014) dinihari. Ini merupakan wadah bagi para selebritas mendukung Joko Widodo (Jokowi) yang maju sebagai calon presiden Indonesia. Para selebritas tersebut turut hadir dalam deklarasi organisasi Kawan Jokowi yang dipimpin oleh Diaz Hendropriyono. Jokowi turut hadir dalam deklarasi tersebut,sekaligus pembacaan ikrar bersama Kawan Jokowi. (Warta Kota/Nur Ichsan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Diaz Hendropriyono dan Gories Mere sebagai staf khusus.
Pengangkatan tersebut khususnya Diaz menimbulkan aneka reaksi di publik.

Atas pengangkatan itu Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai ada baiknya jika Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik alasan penunjukkan Diaz.

Meskipun memang kata Muradi, secara aturan dan legal formal tidak ada yang dilanggar, baik dalam Undang-undang (UU) Kementerian Negara maupun konstitusi. Karena staf khusus melekat di figur presiden sendiri.

Hal yang sama juga berlaku bagi kementerian negara.

Sehingga presiden tidak perlu menjelaskan kepada publik kenapa figur-figur tersebut diangkat sebagai stafsus.

"Namun demikian, jika publik mendesak untuk tahu kenapa figur-figur tersebut diangkat maka presiden atau setidaknya pembantunya bisa menjelaskan pengangkatan tersebut," ujarnya kepada Tribun, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
http://www.tribunnews.com/nasional/2...-hendropriyono

---------------------------------

Nggak usah siriklah dengan keputusan Jokowi kali ini, anggap saja itu balas budi politik kepada Hendroproyono saat Pilpres lalu. Kasusnya miriplah dengan diangkatnya Menko Puan Maharani di kabinet untuk 'pay back' kepada ibundanya, Megawati.