Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.


Aset-aset milik Kim Jong-un di Amerika Serikat (AS) dibekukan. Tak hanya itu saja, warga AS juga dilarang melakukan bisnis dengannya, dalam bentuk apapun.

Ini merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan Pemerintah AS untuk pertama kalinya kepada Pemimpin Korut. Muaranya adalah aksi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap dilakukan Kim Jong-un kepada rakyatnya berdasarkan laporan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

"Korea Utara terus menjalankan kesusahan dan kekejian yang tidak bisa ditoleransi pada rakyatnya sendiri, termasuk pembunuhan tanpa pengadilan, kerja paksa, dan penyiksaan," berikut petikan pernyataan resmi Badan Intelijen di Bidang Keuangan dan Terorisme AS, Adam J. Szubin, yang dilansir Reuters.com, Selasa (6/7/2016) waktu AS.

Laporan itu menyebutkan, sekitar 80.000 hingga 120.000 tahanan mendekam di sejumlah penjara Korut. Di sana, mereka disiksa, diserang secara seksual, dan lalu dieksekusi.

Bukan hanya itu saja, Kim Jong-un juga dianggap bertanggung jawab atas perlakuan kasar dan dominansi media, akademis, dan aktivitas kebudayaan, termasuk memenjarakan rakyatnya yang ketahuan menyaksikan film luar negeri.

Sanksi yang menyasar properti dan aset lain di sejumlah wilayah yuridiksi AS juga turut melibatkan sepuluh orang petinggi Korut dan juga 22 entitas lainnya.

"Ini akan menyulitkan transaksi atau dana disimpan atau dipindahkan kemana saja di seluruh dunia atas nama orang-orang dan entitas ini, jadi memang menjadi sanksi atas prilaku buruk" sambung Adam.

Sanksi terhadap seorang kepala negara bukan yang pertama dijatuhkan AS. Pada 2011, US menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad dan enam pemerintah Suriah lainnya atas aksi kekerasan yang dilakukan mereka kepada rakyatnya.Mantan pemimpin Libia, Muammar Gaddafi juga pernah mendapatkan sanksi serupa.

Seorang petinggi AS mengatakan mereka tidak berekspektasi banyak atas konsekuensi dari sanksi ini. Hanya saja, pemberian sanksi ini diharapkan bisa membuat para diktator untuk berpikir dua kali dalam melakukan aksi mereka.

"Kami bermaksud untuk mengirimkan sinyal untuk semua pemimpin negara dan pemerintahannya yang kerap melakukan aksi pelanggaran HAM dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka," kata juru bicara Departemen Dalam Negeri AS, John Kirby, dalam tautan Daily Mail.

Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada komentar dan tanggapan dari perwakilan Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Menimbang sanksi ini dijatuhkan kepada Kim Jong Un, reaksi yang muncul dari Pyongyang akan sangat epik. Akan banyak petinggi dan media dalam negeri yang akan menjatuhkan tudingan dan memberitakan dengan kata-kata tajam kepada AS dan Seoul (Korea Selatan)," kata mantan penasihat kebijakan AS, Zachary Goldman.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...uk-kim-jong-un

---