REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Realisasi penyerapan anggaran pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sabermas) di Jabar pada 2015 tidak berjalan optimal. Dari anggaran sekitar Rp 611 miliar, yang terealisasi hanya mencapai sekitar 51 persen. Sementara 49 persen lainnya gagal dilaksanakan dan akhirnya menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

"Ya karena anggarannya tidak terserap maka itu jadi Silpa, anggarannya disimpan di kas daerah. Silpanya itu mencapai sekitar Rp 300 miliar," ujar Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Ali, dewan kecewa dengan tak optimalnya serapan anggaran Sabermas tersebut. Karena, pembangunan Sabermas tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini, banyak usulan dari pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan Sabermas dilanjutkan kembali.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi IV DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mematangkan perencanaan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sabermas) tersebut. Sehingga pelaksanaannya pun bisa berjalan lancar dan tidak menemui kegagalan.

"Kami berharap perencanaan pembangunan sabermas tahun depan bisa lebih baik dan lebih matang. Jangan seperti tahun lalu yang tidak maksimal," ujar Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Ali mengatakan, perencanaan yang matang dalam pembangunan Sabermas sangat penting. Karena, hal tersebut pun akan mendorong kelancaran proses pembangunan di daerah. Sabermas ini, sangat penting untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan.

"Makanya, kami mendorong program tersebut untuk diteruskan. Tetapi, perencanaannya harus lebih matang, tidak seperti sebelumnya yang tidak maksimal," katanya.

Ali menilai, banyak hal yang membuat pelaksanaan pembangunan Sabermas tahun lalu tidak optimal. Di antaranya adalah dari sisi penempatan anggaran, persiapan lahan dan lainnya. Pada 2015 lalu, program tersebut disimpan di dinas pemukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat. Padahal, seharusnya anggaran tersebut ada di bawah Dinas Kesehatan Jawa Barat.

Kendala lainnya, kata dia, dari sisi persiapan lahan untuk MCK komunalnya. Para kepala daerah di kabupaten/kota banyak yang belum mempersiapkan lokasi untuk pembangunan.

Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya menyiapkan lahan untuk MCK komunal. Namun, saat program digulirkan banyak daerah yang belum menentukan titiknya, sehingga pembangunan pun menjadi terhambat. "Sekarang ini, justru banyak dari kabupaten/kota yang meminta untuk program Sabermas," katanya.

http://nasional.republika.co.id/beri...-rp-300-miliar