Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Robert Rouw mengatakan, peredaran vaksin palsu tak lain karena lemahnya pengawasan pemerintah dalam distribusi obat-obatan. Alhasil kondisi ini dimanfaatkan oknum dan sindikat pembuat vaksin palsu.
"Berarti kan pengawasan pemerintah dalam hal ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan Kementerian Kesehatan kan tidak jalan," kata Robert di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 24 Juni 2016.

Politikus Partai Gerindra ini karena itu meminta pemerintah bertanggung jawab dengan beredarnya vaksin palsu tersebut. Dia mengingatkan hal ini sangat membahayakan khususnya bagi bayi dan anak. Padahal vaksinasi adalah bagian dari program pemerintah.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani mengatakan, lemahnya pengawasan pemerintah disebabkan masih minimnya anggaran pengawasan. Menurutnya, Komisi IX bahkan pernah berdebat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) karena anggaran BPOM malah mengalami pemotongan.

"Anggaran BPOM kecil sekali. Waktu rapat kerja dengan BPOM saya marah dengan Menkeu yang memotong anggaran BPOM yang sebenarnya sudah sangat kecil. Anggaran cuma sekitar Rp1 triliun. Sementara yang mau diawasi se-Indonesia," katanya.


Irma melanjutkan, kewenangan BPOM juga sangat terbatas dan tidak bisa memberikan sanksi langsung atas pelanggaran.
"Mereka hanya bisa lapor ke polisi. Ya kalau polisi menindaklanjuti kalau tidak, kong kalikong lagi. Enggak ada efek jera. Ini masalah klasik yang tidak pernah selesai. Harusnya jadi perhatian pemerintah terutama Menkes (Menteri kesehatan)," katanya.


Padahal vaksin palsu ini beredar sejak era SBY. dan terbongkar di Era Jokowi.

Bareskrim Polri membongkar sindikat pengedar vaksin palsu untuk balita. Sebanyak 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan disinyalir sudah beraksi sejak 2003.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, vaksin palsu itu telah beredar di beberapa daerah di Indonesia.

"Sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Namun yang baru kami temukan vaksin palsunya ada di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta," ujar Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/6).

Menurut Agung, ada 10 orang tersangka yang memiliki peran berbeda. Antara lain, T dan S berperan sebagai kurir. Kemudian P, HS, H, J, dan R sebagai produsen vaksin palsu. Dan tiga tersangka lainnya yang baru diamankan hari ini, bertugas menjadi sales dan pembuat kemasan.

"Salesnya merupakan pemain lama. Dia punya punya jaringan untuk menjual vaksin ke rumah sakit dan apotek. Hari ini baru kami tangkap tiga orang itu di Subang, Jawa Barat," jelas Agung.

Selain menangkap pelaku, polisi juga membongkar tempat pembuatan vaksin palsu di rumah kontrakan Dewi House di Jalan Pahlawan Nomor 7, Tambun, Bekasi, Kamis (16/6) silam.

"Tempat pembuatan vaksin ini gudang atau rumah yang dari sisi higienisnya tidak memenuhi standar. Ada bahan dasar, pakai injeksi dimasukkan ke dalam botol. Bahan dasarnya adalah air infus dan vaksin tetanus," beber Agung.

Untuk menelusuri para korban vaksin palsu, polisi menggandeng Kementerian Kesehatan dan BPOM. Nantinya, korban akibat vaksin palsu akan ditarik dari pasaran dan dibuatkan filterisasi.

Seharusnya sebagai wakil rakyat sebelum memberi statemen, paham dengan apa yang disampaikan. Bukannya memberikan apresisasi atas diringkusnya sindikat vaksin palsu ini, malah mencari - cari kesalahan pemerintah. Aneh.....!! Vaksin Palsu Beredar sejak Era SBY, Tertangkap di Era Jokowi. Gerindra Malah Salahkan Jokowi. Menurut anda?

http://www.beritateratas.com/2016/06...k-era-sby.html