Kasus UPS, Bareskrim Tahan Anggota DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar



Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menahan satu lagi tersangka kasus dugaan korupsi UPS di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Tersangka yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta bernama Fahmi Zulfikar itu resmi ditahan hari ini.

"Iya sudah ditahan hari ini, selama 20 hari," kata Dir Tipideksus Brigjen Ahmad Wiyagus di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Wiyagus mengatakan, Fahmi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Penahanan Fahmi untuk mempercepat proses pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan.

Sebelumnya, mantan Anggota DPRD DKI, Firmansyah juga ditahan pada Senin (6/6/2016) lalu karena berkasnya dinyatakan telah lengkap.

"Atas nama MF kami tahan karena sudah lengkap penyidikan dan akan diserahkan ke kejaksaan," kata Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2016).

Firmansyah dan Fahmi merupakan tersangka dari unsur DPRD DKI. Sementara dua tersangka lainnya dari unsur Pemprov DKI, Zaenal Soleman dan Alex Usman proses hukumnya sudah di pengadilan.

sumber:http://news.detik.com/berita/3247105/kasus-ups-bareskrim-tahan-anggota-dprd-dki-jakarta-fahmi-zulfikar

Nostalgia dulu
Fahmi Zulfikar: Darah Ahok Itu Halal Hukumnya

KORANMETRO.com, JAKARTA - Perseteruan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan Gubernur, DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampaknya terus memanas terkait dengan kemelut APBD 2015. Bahkan Fahmi Zulfikar, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta berang karena anggota dewan dituding sebagai perampok uang negara.

"Coba bayangkan, kalian itu kan punya keluarga. Begitu juga saya, bagaimana rasanya anak-anak saya di sekolah bahwa ayahnya yang jadi anggota dewan dibilang pembohong, perampok uang negara. Itu sudah keterlaluan," kata politisi dari Partai Hanura ini, Rabu (18/2/2015) di Lobi, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta.

Kemarahan pria yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini, terkait dengan kericuhan soal draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015, dimana mantan Bupati Bangka Belitung itu menyebutkan anggota dewan adalah "perampok".

"Itu sangat disayangkan sebagai pimpinan daerah berkata seperti itu. Untuk membela harga diri, saya katakan darah Ahok itu halal. Oleh karena itu, saya tetap akan menggunakan hak saya sebagai dewan melakukan hak angket," katanya.

Ia mengatakan, prilaku Ahok sebagai pimpinan daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Tak sekali saja, Ahok berkomentar pedas dan kerap menyalahkan orang lain.

"Coba masalah banjir belum lama ini, masa sih Ahok bilang banjir itu karena disabotase pihak PLN. Dan sebelumnya, juga demikian bilang anak buahnya 'bajingan'. Itu kan tidak benar," terangnya.


Ahok Ungkap Peran Jokowi Bongkar Kasus UPS

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bersaksi pada persidangan kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ahok pun mengungkapkan ada peran Presiden Joko Widodo sampai akhirnya berbagai kasus korupsi di Jakarta terungkap termasuk korupsi.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo langsung memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti semua anggaran di DKI Jakarta. Rupanya, banyak anggaran siluman yang masuk ke APBD.

"Pak Jokowi kan orangnya pinter nih, dia panggil BPKP. Waktu dia masuk, dia minta BPKP teliti semua anggaran. Makanya dari situlah, kita melihat ada (anggaran siluman). Terus kita masih mikir mungkin mereka (SKPD) takut. Kan Pak Jokowi bilang, sudah ya masa lalu kita lupakan, kita mau yang ke depan," tutur Ahok, di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Setelah pengarahan itu, Ahok dan Jokowi masih berpikir positif para pejabat langsung menyusun anggaran dengan benar. Nyatanya, masih juga tetap dengan pola yang sama, seperti tidak memasukkan pengadaan truk sampah padahal sangat dibutuhkan.

Melihat itu, Ahok menyarankan Jokowi untuk menerapkan sistem e-budgeting agar semua anggaran tercatat secara digital dan mudah diawasi. Tapi, sistem itu juga ditolak oleh para pejabat dengan cara tidak mengisi anggaran di sistem e-budgeting.

"Pak Jokowi langsung ganti kepala dinas pendidikan yang agak mencurigakan itu dan diganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran. Lalu dilaporkanlah, Pak Lasro waktu itu memotong 3 koma sekian triliun anggaran yang enggak guna," jelas Ahok.

Sejak saat itu, dia bersama Jokowi berkomitmen untuk menggunakan e-budgeting dalam penyusunan APBD bahkan mulai dari penentuan KUAPPAS. Niat menggunakan e-budgeting pada 2015 masih terkendala karena mendapat perlawanan dari DPRD.

Pemprov disebut memalsukan APBD yang diserahkan ke Kemendagri. Ahok pun melawan dengan membuka semua anggaran siluman pada APBD 2014 yang masih muncul di APBD 2015. Salah satunya pengadaan UPS.

"Itu saya baca, saya kaget, saya tulis pemahaman nenek lu. Ada UPS Rp 6 miliar, kok gila amat beli UPS, kenapa enggak beli genset saya bilang. Langsung saya minta e-budgeting tolong dicek anggaran 2014. Dipotong begitu banyak, kenapa masih keluar siluman itu, keluarlah UPS 1 sekian triliun. Makanya saya tahu oh ini berarti main," pungkas Ahok.

sumber:
http://www.koranmetro.com/read/2015/02/18/1/12548/1/Fahmi.Zulfikar.Darah.Ahok.Itu.Halal.Hukumnya
http://news.liputan6.com/read/2428418/ahok-ungkap-peran-jokowi-bongkar-kasus-ups