[/quote]

Wakil Ketua Ombudsman, Laode Ida, menilai apa yang dilakukan Teman Ahok dalam mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar bisa melaju ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen mengandung kebohongan.

Laode menuturkan bahwa istilah relawan yang dipakai Teman Ahok sangat memprihatinkan. Pernyataan itu disampaikannya untuk menyikapi mantan Teman Ahok yang menggelar konferensi pers yang menjelaskan bahwa Teman Ahok dibayar untuk mendapatkan KTP.

“Jadi preseden imoralitas dan kebohongan publik besar yang dilakukan oleh figur publik terpenting di Ibu Kota ini,” ujar Laode kepada Okezone melalui pesan singkat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Diajak Gabung, Eks Teman Ahok Ngaku Ditawari 'Mainan Politik')

Laode mengungkapkan bahwa istilah yang tepat untuk Teman Ahok adalah “buruh bayaran” karena mendapat imbalan dalam jumlah tertentu. “Jadi sungguh-sungguh bukan relawan, melainkan tak lebih dari kerja sebagai 'tukang kumpul KTP',” serunya.

Laode juga mengkritisi cara Teman Ahok memperoleh KTP dengan membeli fotokopinya. Bagi dia, cara tersebut sudah melanggar reformasi.

“Ini yang sangat penting adalah pertanyaan tentang sumber dana untuk biayai gerakan 'tukang kumpul KTP'. Dana yang digunakan dari siapa dan besar-besar,” kata Laode.

Sebagaimana diketahui, pada hari ini mantan relawan Teman Ahok menggelar konferensi pers untuk menjabarkan cara mereka mengumpulkan KTP dan mendapatkan dana.

Dalam penjelasannya, salah satu mantan Teman Ahok yakni Paulus Romundo menjelaskan bahwa cara relawan Teman Ahok dalam mendapatkan 1 juta KTP dukungan adalah saling bertukar KTP dukungan dengan sesama rekrutan Teman Ahok di daerah lain.

“Menggunakan KTP yang dikumpulkan untuk program KKS Jokowi, membeli dari oknum-oknum kelurahan atau RT,” kata Paulus dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat.

Ia juga menjelaskan, dalam perhitungan kasar diperkirakan uang yang dikeluarkan relawan Teman Ahok dalam satu tahun berkisar paling kecil Rp12 miliar.

Hal itu bisa dilihat dari pembayaran kepada para penanggung jawab (PJ) yang menumpulkan KTP dibayar sebesar Rp500 ribu jika mendapat 140 KTP atau Rp2 juta per minggunya.

Ia menjelaskan, total PJ ada 153 orang, maka jumlah pengeluaran Teman Ahok sebesar Rp76.500.000 per minggu atau Rp306.000.000 per bulan.

"Kalau mencapai target 560 KTP maka kami diberi bonus Rp500 ribu," katanya.

Sementara bagi koordinator posko (korpas) dibayar Rp2,5 juta sampai Rp5 juta per bulan. Jumlah korpos ada sekira 40 orang yang tersebar di 40 kecamatan.

Selain honor yang diterima, relawan Ahok juga mendapat bayaran jika membagikan koran-koran Teman Ahok. "Untuk setiap kali pembagian koran, kami dibayar Rp350 ribu.”


http://news.okezone.com/read/2016/06...-buruh-bayaran