Perencanaan Buruk, Pemerintahan Jokowi-JK Dihadang Empat Masalah Besar
Juni 28, 2016 8:30 pm


Salamuddin Daeng. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menghadapi permasalahan yang tidak ringan.

Ada empat masalah yang menghadang. Pertama, defisit neraca perdagangan, kedua defisit transaksi berjalan, ketiga defisit pendapatan primer dan keempat defisit anggaran.

Kata dia, permasalahan itu salah satunya disebabkan perencanaan yang dilakukan pemerintah sendiri. Dimana di tahap awal penyusunan kebijakan tidak ada sinkronisasi dengan problem atau masalah yang ada di masyarakat.

“Akibatnya kebijakan yang diambil tidak berdampak positif terhadap masyarakat. Yang ada masalah justru semakin melebar,” ucap dia, dalam diskusi ‘Setelah Paket Ekonomi Gagal Total, Menko Perekonomian Layak Mundur’ di Jakarta, Selasa 928/6).

Salamuddin mencontohkan bagaimana defisit anggaran pemerintah. Dimana satu sisi pendapatan tidak terlalu besar, namun belanja atau pengeluaran malah diperbesar.

“Target 2015 tidak tercapai, tapi tahun 2016 menaikkan target lagi. Ini contoh paling nyata, orang-orang di barisan presiden membuat ‘blunder’ yang tidak bisa dimengerti,” ujar dia.

Sambung dia, “Paket-paket ekonomi itu juga enggak masuk akal. Sampai-sampai ada Undang-Undang yang dibatalkan MK tapi dibuat paket ekonomi.”
http://www.aktual.com/perencanaan-bu...masalah-besar/

---------------------------------

'Sense of crisis' dalam menghadapi kondisi perekonomian nasional yang sedang mengalami resesi saat ini (yang sudah mulai sejak 2012 sebenarnya), itu yang tampaknya tak terlihat di jajaran para punggawa Jokowi-JK saat ini, terutama yang sedang bertugas di sektor perekonomian. Tiap menteri asik dengan idea dan programnya sendiri-sendiri, koordinasi kayaknya nggak berjalan. Ada kantor menko Perekonomian, tapi ada pula menko Kemaritiman dan Sumber Daya, dan ada pula kantor Wapes yang ikut membuat kebijakan mengatur perekonomian, disamping tentunya ada pula kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang juga jalan sendiri-sendiri. Bagaimana mau bisa lahir kebijakan yang pas untuk meng-antisipasi krisis ekonomi yang semakin parah seperti itu? Think's, man!