Selasa, 28 Juni 2016 | 09:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tokoh yang paling meragukan keabsahan KTP yang dikumpulkan oleh relawan "Teman Ahok" adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung serta politisi Partai Gerindra Habiburokhman.

Saking tidak percayanya, mereka berdua sampai bernazar terkait pengumpulan KTP untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Habiburokhman bernazar akan terjun dari Monas jika KTP untuk Ahok mencukupi untuk maju per seorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sedangkan Lulung bernazar akan mengiris telinganya jika Ahok benar-benar maju melalui jalur per seorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Untuk membuktikan pengumpulan satu juta KTP tersebut, Teman Ahok pun mengundang para tokoh dan warga yang meragukan keberadaan sejuta KTP pada Rabu (29/6/2016) di markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta Selatan.

Dalam proses rekapitulasi yang juga menjadi pembuktian sejuta KTP ini, Teman Ahok akan menghitung lagi secara manual jumlah KTP per kelurahan yang sudah dikumpulkan.

"Selain yang masih ragu, relawan dan perwakilan parpol juga kami undang untuk menghitung bersama. Jadi teman-teman semua lihat sendiri sejuta KTP itu sebanyak apa, bagaimana kualitasnya, dan bisa juga melihat proses input dan database yang kita bangun. Dan satu lagi, bantu kita menghitung ya," kata juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2016).

Teman Ahok pun telah menyebarkan sekitar 100 undangan bagi warga Jakarta untuk datang sebagai saksi dalam melakukan rekapitulasi KTP bersama.

"Kami sengaja mengundang yang percaya ataupun yang tidak percaya terhadap pengumpulan KTP, untuk datang menyaksikan rekapitulasi ini. Kami harap ini dapat menyudahi polemik yang beredar," kata Amalia.

Lulung dan Habiburokhman menolak

Menanggapi undangan tersebut, baik Lulung maupun Habiburokhman langsung menolaknya. Lulung beralasan tak diizinkan oleh pimpinannya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

"Aku barusan telepon ketua umum (PPP versi Muktamar Jakarta), enggak dikasih izin. Dia (Djan) bilang, 'itu kan hitung-hitungan internal Pak Haji'," kata Lulung.

Menurut Lulung, nantinya Ahok akan memilih jalur partai politik karena tak yakin dapat melalui verifikasi jalur perseorangan yang sulit. Di sisi lain, ia juga menolak melihat wujud satu juta data KTP yang telah dikumpulkan Teman Ahok selama beberapa bulan ini.

"Sudahlah, pokoknya begini, saya nunggu rekapitulasi yang benar di KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja, dan di ujungnya Ahok enggak mungkin maju independen, karena dia enggak yakin (lolos verifikasi independen)," kata Lulung.

Penolakan yang sama juga diungkapkan oleh Habiburokhman.

"Teman Ahok katanya mau mengundang orang-orang yang meragukan klaim KTP termasuk saya untuk melakukan verifikasi acak secara langsung, mohon maaf waktu saya terlalu berharga untuk menghadiri acara tersebut," kata Habiburokhman.

Bahkan, Habiburokhman menilai hal ini sebagai bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana judicial review Teman Ahok ke Mahkamah Konstitusi (MK). Teman Ahok mengajukan judicial review Pasal 48 UU Pilkada.

"Dalam UU Pilkada yang baru, mengatur verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus," kata Habiburokhman.

"Metode sensus yang diatur pada UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," kata Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra tersebut.