Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.
Presiden Joko Widodo tampaknya benar-benar geram melihat jumlah peredaran dan pengguna narkoba di Indonesia. Meski hukuman mati sudah dilaksanakan terhadap pengedar namun angka pengguna narkoba tetap belum surut.

Menurut Kepala Badan Narkotiba Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso, hingga November 2015 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang. Jumlah ini meningkat pesat dibanding Juni 2015 yang mencapai 4,2 juta orang.

Peningkatan angka signifikan terjadi dari 2011 ke 2012. Mengutip Kompas.com, pada 2011 pengguna narkoba tercatat 3,8 juta jiwa dan pada 2012 meningkat drastis menjadi 5 juta jiwa. Angka ini sempat turun pada 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 4,3 juta jiwa dan 4 juta jiwa. Namun pada 2015 meningkat lagi menjadi 5,1 juta jiwa. Bahkan, menurut Budi, "setiap hari ada 30-40 orang yang mati karena narkoba."

Tak heran jika melihat peningkatan itu, Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, Minggu (26/6/2016) di Jakarta sempat geram. Kata Jokowi, bila dimungkinkan oleh Undang-undang, penegak hukum bisa langsung mengeksekusi pada pengedar narkoba itu di tempat.

"Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau UU memperbolehkan, dor mereka!" kata Jokowi seperti dilansir detikcom.

Namun [URL="file://localhost/chrome-extension/:emmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm:http/::www.bnn.go.idortal:_uploadserundangan:2009:10:27:uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf"]Undang-undang[/URL] Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang hukum tembak di tempat itu. Karenanya, menurut Kepala BNN Budi Waseso, pihaknya akan segera revisi UU agar ada ruang untuk melakukan penembakan di tempat.

"Kalau nanti sudah jadi, BNN dan jajarannya yang lain bisa menjalankan perintah Presiden sesuai dengan yang disampaikan," kata Budi.

Menurut Jokowi peredaran narkoba saat ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karenanya, kata dia, perlu upaya hukum yang sangat tegas agar para pengedar narkoba jera.

Kepada aparat penegak hukum Jokowi berpesan, agar mereka bersinergi dalam pemberantasan narkoba. Jokowi meminta agar aparat penegak hukum menutup semua celah penyelundupan narkoba. Selain itu ia juga meminta agar aparat hukum mengetatkan pengawasan di Lapas agar tidak dijadikan sarang peredaran narkoba.

"Ada modus baru penyelundupan, semua harus dihentikan, harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia," ujar Jokowi.

Keseriusan pemerintah Joko Widodo dalam memberantas narkoba memang tak main-main. Pada akhir Februari lalu, persoalan narkoba ini pernah masuk dalam sidang kabinet. Saat membuka rapat Jokowi meminta pembantunya terus melaporkan perkembangan terkait masalah narkoba di Indonesia. Karenanya, Jokowi meminta agar kementerian/lembaga terkait saling bersinergi dalam memberantas narkoba ini. Ia meminta lembaga terkait menghilangkan ego sektoralnya.

"Saya ingin langkah-langkah pemberantasan narkoba lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi. Komprehensif dan terpadu," kata Jokowi.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti kala itu mengatakan, aktivitas pengguna, pengedar, dan produsen narkoba di Indonesia saat ini meningkat 13,6 persen.

Dikutip dari Kompas.com, pada tahun 2015, Polri berhasil meringkus 50.178 tersangka dari 40.253 kasus. Sedangkan BNN berhasil menangani 665 kasus narkoba.

Sepanjang 2015, Polri menyita 23,3 ton ganja, 1.072.328 butir ekstasi, dan 2,3 ton sabu-sabu.

Berdasarkan catatan Polri, narkoba yang masuk ke Indonesia banyak diselundupkan dari Afganistan, Cina, dan Thailand. Indonesia, kata Badrodin, merupakan surga bagi gembong narkoba. Badrodin menduga, gembong narkoba dari luar negeri itu diduga kuat memiliki kaki tangan di Indonesia.

Bahkan, salah satu bandar besar tersebut memiliki kekuatan finansial sampai Rp3,5 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...mbak-di-tempat

---