Jakarta - Kelompok relawan cagub incumbent DKI Basuki T Purnama (Ahok), Teman Ahok akan melakukan verifikasi sejuta KTP dukungan yang berhasil dikumpulkannya. Ketua Dewan Pembina ormas Pospera Adian Napitupulu diundang untuk mengikuti verifikasi itu, namun menolaknya.

Adian mengaku mendapat undangan tersebut dari Tim Ahli Teman Ahok, I Gusti Putu Artha. Politisi PDIP itu memang beberapa kali mengkritisi Teman Ahok terkait satu juta KTP untuk Ahok. Ketimbang memenuhi undangan itu, Adian memilih melontarkan sindiran tajam ke Teman Ahok.

"Mengumpulkan KTP dan memverifikasi KTP sendiri itu sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri, disoraki sendiri, diwasiti sendiri lalu dipuji-puji sendiri dan terakhir ya tertawa bangga sendiri," ujar Adian melalui pesan tertulisnya, Selasa (28/6/2016).

Berikut pernyataan Adian Napitupulu selengkapnya:

Tadi malam di salah satu studio TV Swasta, Putu Artha berkali-kali mengajak saya dengan intonasi yang tinggi untuk hadir dalam verifikasi 1 juta KTP yang dikumpulkan sendiri, dihitung sendiri dan rencananya diverifikasi sendiri.

Saya senang di undang terbuka oleh Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam. Harusnya mengundang itu bicara baik, halus, lembut tidak perlu berteriak teriak. Walau bingung tapi saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan.

Mengumpulkan KTP dan memverifikasi KTP sendiri itu sama seperti sebuah permainan yang dimainkan sendiri disoraki sendiri, di wasiti sendiri lalu di puji puji sendiri dan terakhir ya tertawa bangga sendiri.

Di salah satu media massa Teman Ahok mengklaim sudah siapkan 4.000 relawan "berbayar" untuk mem-verifikasi 1 juta KTP itu. Dengan 4.000 relawan berbayar maka tiap relawan berbayar rata rata harus memverifikasi 250 KTP. Jika kita hitung secara logis, realistis dan humanis berdasarkan biaya yang sama dengan apa yang dibayarkan Teman Ahok untuk mengumpulkan KTP yaitu 560 KTP perbulan dibayar Rp 2,5 juta berarti per KTP di biayai Rp 4.450,-

Dengan biaya verifikasi KTP Rp 4.450,- (Biaya pulsa telepon Rp 1.000,-, Biasa SMS Rp 350,- ongkos Rp 1.500, dan biaya lain seperti minum, makan, sekitar Rp 1.600,-) maka tiap relawan berbayar akan menerima 250 KTP x Rp 4.450,- sama dengan Rp 1.112.500 Per relawan. Dengan jumlah Relawan 4.000 orang maka untuk Verifikasi 1 Juta KTP Teman Ahok diperkirakan bisa habiskan Rp 4,4 miliar.

Jika angka andai-andai itu benar, tentunya saya merasa miris karena biaya verifikasi KTP itu menghabiskan uang senilai 4 bangunan SD. Kalau boleh saran baiknya hemat saja uang itu untuk hal hal lain yg lebih berguna untuk rakyat seperti membeli 45 ambulans Teman Ahok dari pada membuang uang hanya untuk mendengar tepuk tangan sendiri.

Kalau saja Teman Ahok mau sabar hingga 50 hari ke depan maka Teman Ahok bisa menghemat banyak uang karena verifikasi administrasi dan faktual yang nanti pasti juga akan dilakukan oleh KPU di bulan Agustus.

Tapi mungkin uang bagi teman Ahok bukan masalah besar, butuh berapapun bisa di siapkan dengan mudah, cukup jual kaos, semua biaya beres.

Di luar itu semua, wajar rasanya jika saya terheran heran kenapa Teman Ahok tidak sabar tunggu verifikasi KPU. Apakah para donatur mulai ragu dengan klaim 1 juta KTP itu? Atau partai yang diajak "barter" dengan 1 juta KTP mulai sangsi? Atau ini untuk membentuk opini mengepung KPU agar nanti di verifikasi yang dilakukan KPU hasilnya tidak jauh beda.

Apapun itu, lalu apa alasan saya untuk hadir di penghitungan KTP yang mereka cari sendiri dan mereka hitung sendiri dengan di biayai dari uang banyak orang lain.

Bagaimana mungkin saya membuang waktu selama 5 atau 6 jam hanya untuk duduk dan mendengar paparan dari kesimpulan sebuah cerita yang tidak saya ikuti langsung prosesnya setiap hari.

Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan dengan sample random melalui telepon, karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak tebak buah manggis.

Sebenarnya ada cara lebih mudah, murah, cepat dan valid selain memverifikasi dengan 4.000 relawan berbayar. Caranya gampang, sewa server lalu masukan saja nama, alamat, dan data data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa di akses oleh publik secara langsung dan seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak. Kalau kerahasiaan pendukung mau terjaga, masukan saja No KTP, RT/RW dan kelurahan nya.

Setahu saya, sewa server yang paling bagus dan kapasitas besar selama 3 bulan paling mahal hanya Rp 100 juta ditambah biaya input data Rp 200,- per data. Dengan cara ini Teman Ahok bisa hemat sekitar Rp 4,1 miliar, partisipasi rakyat teruji, asas transparansi terpenuhi, fitnah terkurangi, dan mungkin Teman Ahok tidak tertawa tawa sendiri dari KTP yang di kumpul sendiri, dihitung sendiri, diverifikasi sendiri.

Maaf saya cukup rasional dan dewasa untuk tidak lagi percaya adanya sekelompok super hero seperti The Avenger yang berisi Iron Man, Captain Amerika dkk. Nalar dan logika saya bisa membedakan mana fiksi dan kisah nyata.