Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menerima laporan adanya lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diduduki pihak ketiga di daerah Cakung Cilincing, Jakarta Utara sejak 1995.

"Orang ini menyerahkan lahan 3.000 meter lebih buat jalan. DKI enggak urusin. Ini mungkin main kali, didudukin oleh orang lain," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6).

Basuki mencurigai ada pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta yang bermain lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum). Lahan yang telah diserahkan pengembang sengaja tidak diurus dan sebaliknya dijual ke pihak ketiga.

"Jadi memang ada permainan di BPKAD, ini penuh permainan. Pak Heru harusnya yang tanggung jawab soal ini. Makanya kita minta susun aset lama sekali itu loh. Kita memang sudah curiga. Makanya sekarang kita bentuk tim. Kita juga merekrut dua orang dari BPK masuk ke BPKAD. ," tandasnya. "Makanya kami copot. Kenapa beli (tanah) pakai tarik-tarik kontan?" kata gubernur yang lebih dikenal dengan sapaan Ahok itu di Balai Kota, Selasa, 28 Juni 2016.

Pada awal Januari lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menyerahkan uang gratifikasi Rp 10 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang itu diterima pejabat di dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Bina Marga.

Menurut Ahok, Dinas Perumahan menerima uang tersebut dari pihak yang menjual lahan, Toeti Noezlar Soekarno. Toeti mengaku memiliki sertifikat atas lahan itu.

"Waktu itu, ada sejumlah uang dari hasil pembelian. Saya tanya, kenapa ada duit seperti itu? Jawabnya, ‘Mereka (penjual) kasih, Pak’," ujar Ahok menirukan pengakuan pejabat yang ditanya.


Setelah ditelusuri, Ahok menuturkan sudah curiga saat pemda menerima uang hingga belasan miliar, yang disebut sebagai ungkapan rasa terima kasih. "Ini pasti ada sesuatu. Makanya saya lapor KPK, terus diselidiki," ucap Ahok.

Ahok mengaku semakin curiga saat ada pejabat yang melapor bahwa ada pejabat lain yang sedang bagi-bagi duit. Pejabat yang melapor itu menolak uang itu. "Ada yang mau bagi duit, dia tolak. Ada yang lapor. Nah, saya makin curiga," ujarnya.

Menurut Ahok, pembelian tanah tersebut tercatat dari milik perseorangan dan diatur kepala bidang. Jadi, ucap Ahok, kepala bidang di Dinas Perumahan yang mengetahui seluk-beluk pembelian lahan karena kepala bidang itu yang mengatur transaksi pembelian tanah itu. "Duitnya ada di mana? Enggak tahunya disembunyiin," tuturnya.

Pada 2015, Dinas Perumahan membeli tanah seharga Rp 648 miliar melalui kesepakatan dengan Toeti. Namun pembelian tanah yang untuk membangun rumah susun tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang dibuka pada awal Juni 2016.

http://m.beritajakarta.com/read/32976/basuki_memang_ada_permainan_di_bpkad

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/28/063783651/kasus-tanah-cengkareng-ahok-curiga-sejak-ada-pejabat-bagi-bagi-duit

Cie yg mau buang independen cari2 alasan. Mau gabung dgn cawagub partai papa ya pak jamban menleng ?