Ratusan warga miskin penghuni kolong tol Ir. Wiyoto Wiyono Penjaringan, Jakarta Utara, berunjuk rasa di depan Balaikota DKI menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI di RW 005, 010, 011, 012, 013, 014, 015, dan 016 Kelurahan Penjaringan Jakut.

Kedatangan mereka untuk memenuhi undangan Gubernur Ahok yang menyatakan 'Jangan Demo di Rumah Saya, Kamu Pasti Saya Tangkap, Silahkan Demo ke Kantor Saya'. Sebelumnya, ratusan warga ini berniat mendatangi rumah pribadi Gubernur Ahok di Pantai Mutiara Pluit Minggu (13/03/2016), namun berhasil dihadang oleh pihak Kepolisian Metro Penjaringan Jakarta Utara di bawah Kolong Tol Jembatan Tiga saat akan menaiki mobil.

"Ini ada konspirasi buruk pengusaha jalan Tol Ir. Wiyono dengan Pemprov DKI yang hanya mengedepankan komersialisasi ketimbang hak-hak rakyat miskin untuk dapat hidup di tengah kota," tegas Koordinator aksi yang juga Sekretaris Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra saat berorasi, Rabu (16/03/2016).

Dalam aksinya, mereka juga menggelar beberapa poster bertuliskan 'Ahok Gubernur pembunuh rakyat miskin, Ahok beraninya sama rakyat miskin'.

Menurut Rio, cara-cara tersebut telah membuat ribuan warga miskin kehilangan hak dasarnya untuk dapat hidup dan tumbuh di tengah kota bersama kelompok lainnya.

"Hari ini akan kita buktikan apakah Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Ahok dan DPRD DKI berpihak kepada rakyat miskin atau pengusaha jalan Tol," ujar dia.

Selain itu, lanjut Ketum SPRI Marlo Sitompul, pihaknya juga menyambangi Kantor Pusat DPP PDI Perjuangan menuntut PDIP, sebagai partai politik yang ngotot memperjuangkan wong cilik memberikan jaminan agar rakyat miskin yang tinggal di Kolong Tol Ir. Wiyoto Wiyono tidak digusur selama pemerintah belum sanggup menyediakan perumahan gratis, layak dan sehat.

"Tidak seperti rusun yang selama ini harus membayar dan terkesan ala kadarnya," tuturnya.

Marlo melanjutkan, PDIP sebagai parpol yang telah mengusung Ahok selama ini secara politik harus ikut bertanggung jawab kepada ribuan rakyat miskin yang telah dan akan menjadi korban penggusuran di DKI Jakarta. Selain itu, kata dia, PDIP memiliki kekuatan di DPRD DKI Jakarta (28 kursi) sebenarnya dapat membela kepentingan rakyat miskin sesuai jargon politiknya partai pembela wong cilik.

"Kami menagih komitmen PDIP untuk segera mencabut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagai payung hukum Gubernur Ahok dalam melakukan penggusuran selama ini di DKI Jakarta. Dan mendesak PDIP mengirimkan seluruh Caleg dan Kadernya memasang Badan (Berada dilokasi eksekusi) jika penggusuran akan dilakukan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Ahok," tukasnya.http://www.posmetro.info/2016/03/mau-digusur-warga-miskin-penghuni.html