http://m.rimanews.com/nasional/hukum/read/20160627/289498/Ahok-Merasa-Ditipu-Soal-Pembelian-Lahan-Rp684-M-di-Cengkareng

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa ditipu dengan mencuatnya kasus pembelian lahan milik sendiri yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta senilai Rp648 miliar pada bulan November tahun lalu.

"Kita gak tahu sebenarnya, justru itu kan ada penipuan. Itu kan digarap belasan tahun dari mafia tanah saya kira," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (27/06/2016).

Pembelian lahan seluas 4,6 hektar dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran senilai Rp648 miliar dengan harga Rp14,1 juta per meter di kawasan Jalan Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat. Padahal nilai jual objek pajak di kawasan itu hanya Rp6,2 juta per meter.

Tak sampai situ, pada nyatanya pemilik tanah tersebut adalah Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI yang notabenenya sama-sama anak buah Ahok di lapisan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Anehnya, Kepala Dinas DKPKP Darjamuni mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya transaksi tersebut, dan Dinas Perumahan mengaku tidak melakukan transaksi dengan DKPKP.

Kepala Inspektorat DKI, Mery Erna Harni saat menjelaskan mengatakan bahwa tanah tersebut dimiliki pemerintah sejak 1967. Namun, fatal akibatnya karena pemerintah tak langsung membuatkan sertifikat hingga pada akhirnya PT Sabar Ganda mengklaim lahan tersebut pada 2007.

Empat tahun kemudian muncul Toety Noezlar Soekarno, warga Bandung yang mengabarkan memiliki sertifikat sah atas lahan tersebut lalu menawarkannya kepada Dinas Perumahan hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp648 miliar.

"Makanya saya minta mesti ditelusuri duitnya ke mana saja. Masalahnya waktu lapor ke luar dia menyebutkan (lahan) bukan (milik DKI), atau oknum lurah juga terima duit," ungkap Ahok.

Kisruh pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat itu sebelumnya menjadi salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Sabar ya Hok, pd ketahuan satu2