BOGOR — Pemerintah mengakui dalam waktu 9 tahun—10 tahun, Indonesia belum bisa terlepas dari impor daging sapi dan sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Tanah Air.
Presiden Joko Widodo mengakui impor daging masih menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Impor daging, katanya, paling tidak masih terus berlangsung hingga 9 tahun—10 tahun ke depan.
Pemerintah selalu mencanangkan program swasembada daging.
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membuat program swasembada daging selama periode 2004—2014. Pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla juga melanjutkan program yang sama. Melalui pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, artinya swasembada daging sapi tidak akan tercapai pada 2019.
Dalam kunjungan kerja ke peternakan sapi PT Karya Anugerah Rumpin (KAR) di Cibodas, Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara menyatakan opsi impor akan berakhir apabila swasembada daging sapi lokal tercapai.
Menurut Presiden, pihaknya telah mengalkulasi bahwa swasembada daging sapi nasional baru akan terlaksana pada 9 tahun—10 tahun ke depan, salah satu caranya dengan terus memperbaiki gen pembibitan sapi lo kal dengan inovasi teknologi.
“Dari hitung-hitungan kami, swasembada baru bisa 9 tahun—10 tahun lagi. Sementara sebelum swasembada mau tak mau sebagian konsumsi dari impor,” katanya usai melakukan peninjauan peternakan sapi, Selasa (21/6).
SEMEN BEKU
Dia meminta kementerian teknis untuk terus mematangkan perbaikan genetika dengan mengembangkan semen beku sapi unggulan kepada sapi indukan lokal guna mendapatkan bobot yang maksimal. Semen beku itu digunakan untuk inseminasi buatan.
Dengan begitu, produksi daging sapi nasional dapat terkerek. Idealnya, kata Presiden, sektor hulu mem butuhkan 2 juta—3 juta semen beku untuk mencapai target swasembada sapi.
“Ini harus konsisten tinggi. Kalau dikalkulasi untuk hulu baru akan swasembada pada 6 tahun, sehingga untuk seluruhnya dengan hilir swasembada baru akan 9 tahun—10 tahun ke depan,” jelasnya.
Saat ini, katanya, telah ada beberapa daerah yang tengah mengembangbiakkan varietas sapi ung gulan, tidak hanya di bawah we wenang Kementerian Pertanian juga ada yang merupakan skema swasta yang bekerja sama dengan LIPI dan Kemenristekdikti contohnya PT KAR tersebut.
Menurutnya, dalam waktu dekat BUMN PT Berdikari juga bakal ditugaskan untuk mengembangkan inovasi serupa dengan skema usaha patungan atau joint venture dengan negara lain, misalnya Spanyol atau Brasil.
Dengan terus memperpendek rantai pasok, Presiden meyakini dalam periode itu harga daging sapi bahkan bisa lebih rendah dari yang dia perintahkan, yakni di bawah Rp80.000 per kg.

“Beberapa negara lain ada yang Rp55.000—Rp60.000.000 per kg, ini ada bukti invoice-nya. Sehingga yang saya sampaikan kemarin harga Rp80.000 per kg itu bukan tanpa kalkulasi, “ jelasnya.
Dia memerintahkan kementerian terkait untuk terus menurunkan harga daging saat ini di kisaran Rp80.000 per kg, meskipun harga di pasar masih terpantau tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan harga daging sapi saat ini cerminan dari buruknya struktur perdagangan daging.
Kondisi ini tidak pernah diselesaikan sejak dahulu sehingga masalah terus berulang. “Kelihatannya tidak pernah dipahami dengan baik, kemudian diselesaikan,” ungkapnya.
Ke depan, Kemenko Perekono mian akan menyiapkan solusi jang ka panjang berupa perbaikan struktur perdagangan agar harga daging sapi bisa turun secara permanen.
Salah satunya dengan menciptakan pengumpul di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan. Risiko harga anjlok tersebut akan segera datang pada Juli mendatang. “Jadi serba salah, kalau panen raya malah harganya jatuh. Kalau tidak ada solusi permanen tidak akan selesai masalahnya.”
Source : Bisnis Indonesia, Rabu (22/6/2016)
Editor : Fatkhul Maskur


sumber ; http://m.bisnis.com/koran/read/20160622/452/560221/jokowi-lebih-realistis