Satelit milik BRI telah sukses diluncurkan pada Sabtu (18/6/2016) dari Guyana Prancis, Amerika Selatan. Sebelumnya peluncuran satelit sempat tertunda beberapa kali. Seperti yang telah diberitakan oleh detikINET.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk satelit tersebut lebih dari Rp 3 triliun. Dengan adanya satelit tersebut BRI mengaku bisa menghemat hingga Rp 200 miliar setiap tahunnya. Pemerintah pun dapat memanfaatkan satelit yang diberi nama BRIsat itu.

Walaupun satelit ini milik BUMN, ini merupakan sebuah langkah maju, karena telah lama Indonesia tidak memiliki satelit sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh pakar keamanan cyber Pratama Persadha.

“Kita apresiasi langkah strategis BRI. Dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini pastinya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga mendukung program pemerintah, utamanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” ungkapnya kepada detikINET, Senin (20/6/2016).

“Tentu publik berharap besar pada BRIsat, apalagi BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri,” jelasnya, dimana saat ini ia menjabat sebagai Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center).

Fungsi satelit itu sendiri sangat strategis, baik itu untuk ekonomi, politik dan khususnya untuk pertahanan. Oleh karena itulah kenapa pemerintah harus memiliki satelit sendiri

“BRI ini kan BUMN, bisa saja nanti dijual dan dibeli asing seperti kasus Indosat. Padahal kementerian strategis juga memakai satelit tersebut. Otomatis informasi yang penting bahkan rahasia bisa jatuh ke negara lain”, ujarnya.

Apabila pemerintah memiliki satelit sendiri, manfaatnya akan jauh lebih besar ketimbang biaya yang dikeluarkan. Apalagi banyak pekerjaan yang membutuhkan satelit khususnya milik pemerintah, sehingga lebih baik tanpa ada campur tangan swasta ataupun asing. Oleh karena itu pemerintah perlu keberanian untuk bisa memiliki satelit sendiri.

“Bisa dibayangkan, jadi selama ini pemerintah harus menyewa satelit yang jelas dimiliki asing. Tak ada jaminan informasi yang diperlukan kementerian, juga malah dimiliki asing. Ini jelas menganggu kedaulatan informasi kita,” jelasnya mengingatkan.

Selain memiliki satelit sendiri, diharapkan Indonesia juga dapat memiliki stasiun operator satelit sendiri, sehingga informasi akan aman. Karena saat ini sudah terjadi perang informasi. Untuk negara-negara yang tidak memiliki peralatan dan senjata informasi yang baik sudah pasti akan menjadi santapan negara lain.

Menkominfo Rudiantara sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah masih perlu membahas berapa jatah slot transponder yang bisa digunakan oleh pemerintah dengan pengelolaan dilalikan oleh BRI.

“Walaupun satelit ini mayoritas untuk BRI sendiri, tapi ada slot yang bisa digunakan pemerintah. Ini yang harus kita upayakan ke depannya bagaimana kita cari tambahan slot untuk pemerintah Indonesia,” ujar Rudiantara.

Untuk jumlah slot dan pemakaiannya sendiri belum diputuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Tapi intinya adalah pemerintah mintanya lebih banyak 10 transponder, yang tersedia cuma 4 transponder. Nanti kita bahas mana yang nilai tambahnya paling besar untuk pemerintah,” tambahnya.

Masyarakat Telematika Indonesia