Kisah dua anggota Teman Ahok masih menghiasi di media massa dan media sosial tanah air. Dua WNI itu ditahan pemerintah Singapura di imigrasi Bandara Changi karena dianggap melakuan aktivitas politik Indonesia yang dilakukan di negaranya. Itu memang hak Singapura untuk menahan para Teman Ahok. Persoalannya, setakut itukah Singapura terhadap Indonesia? Sampai-sampai dua WNI kita yang ingin menghadiri sebuah acara Food Festival di Singapura sampai ditahan karena takut menyebar agenda politik di sana. Begitulah memang kehidupan bertetangga. Jika kita hidup bertetangga, kadang ada hal-hal yang kita lakukan ternyata membuat para tetangga tidak nyaman. Yang ngerasain itu kita, tapi yang heboh tetangga. Kita yang beli barang dan perabot, tetangga yang repot cenderung kebakaran jenggot. Begitulah kira-kira. Ini sama halnya Indonesia dengan Singapura.

Ini lagi ramai diperbincangkan di media massa dan dunia maya. Presiden Jokowi memang ngotot segera disahkannya UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) pada pertengahan 2016. Alasannya, untuk mengembalikan duit orang-orang kaya Indonesia yang diparkir di sana. Yes, Singapura memang disebut sebagai surganya para pengusaha Indonesia untuk menyimpan harta karena rendahnya pajak di sana (Tax Heaven). Dan asal tahu saja, banyak perusahaan-perusahaan asal Indonesia yang listed di Singapura untuk menghindari beban pajak yang tinggi di Indonesia. Tapi, dengan adanya Tax Amnesty ini, Singapura pun kelabakan. Mereka takut kalo UU ini disahkan, duitnya pada kabur dari negara mereka yang suma seiprit itu.

Sekadar informasi, duit orang Indonesia yang diparkir di sana ada sekitar Rp 11 ribu triliun. Itu duit mungkin bisa jajanin bakso buat anak-anak sedunia. Bayangin kalo itu duit kabur dari Singapura, mereka bisa apa? Apalagi, Orchard Road katanya udah mulai sepi pengunjung dan bukan lagi surga belanjanya orang Indonesia. Bagi Singapura, hal itu masalah yang besar karena Grosir dan perdagangan ritel merupakan kontributor terbesar PDB mereka. Berbagai cara dilakukan Singapura untuk menjegal disahkannya UU ini. Mulai dari menghembuskan isu-isu “tidak ada manfaat dari Tax Amnesty” hingga mendekati para pejabat-pejabat DPR kita. Usaha ini pun sudah tersistematis. Bank-bank Singapura bahkan menawari beberapa pengusaha dapat membantu pindah kewarganegaraan. Wow, bank bisa ngurus kewarganegaraan lho!

Perbandingan militer Indonesia dengan Singapura ini bagaikan gajah dengan semut, atau Goliath versus David. Berdasarkan Global Fire Power, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-15 sedangkan Singapura berada di urutan ke-68. Memang, alutsista Singapura ada beberapa yang lebih canggih, tapi jumlah personel militernya jelas kalah jauh. Jumlah personel militer Indonesia mencapai 438 ribu personel dan ada sekitar 107 juta penduduk yang bisa dijadikan tentara. Sedangkan Singapura hanya punya 72 ribu personel dan hanya ada 2 juta penduduk yang bisa dijadikan tentara.

Jelas ini menjadi sebuah ketakutan bagi Singapura kalau-kalau Indonesia ngajak perang dengan mereka. Itulah kenapa Singapura ikut aliansi pertahanan bernama FPDA bersama Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk jaga-jaga kalo suatu saat Indonesia mendaratkan pasukannya dan mengebom kembali Orchard Road seperti yang pernah dilakukan Usman, Harun, dan Gani pada 1965.

Soal Usman dan Harun ini, Singapura juga rupanya kembali kebakaran jenggot dua tahun lalu. Pemerintah RI ini memang agak usil menamakan KRI jenis Frigat yang baru dibeli dari Inggris beberapa tahun lalu dengan nama “KRI Usman Harun”. TNI AL menamai kapal perangnya sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit yang berjasa bagi bangsa dan negara serta diberi gelar pahlawan oleh Presiden Suharto. Hal itu jelas membuka kembali luka lama Singapura. Tindakan itu bikin Singapura ngambek dan sempat batalin beberapa pertemuan bilateral. Lha? Apa haknya Singapura mengintervensi kebijakan internal Indonesia? Padahal kapalnya juga dibeli dari Inggris, bukan dari dia. Ini sama aja kaya kita beli meja makan, terus ada tetangga dateng dan protes karena meja makan model gitu pernah bikin tetangga kita itu galau. Lhaa…

Jawabannya sih cuma satu, itu karena Singapura takut akan kekuatan militer Indonesia. Mereka takut diancem lagi oleh TNI AL yang dulu pernah ngancem mereka bakal nenggelemin Singapura ke Selat Malaka hanya dalam waktu dua jam setelah Usman dan Harun dihukum gantung Pemerintah Singapura. Saya jadi ingat perkataan salah satu Anggota Dewan Pembina Gerindra, Permadi, “Singapura itu negara kecil, biar punya pesawat dan kapal lebih hebat dari Indonesia, apakah tentara Singapura pernah membunuh orang?” Iya betul. Singapura gak pernah terlibat konflik. Bahkan latihan pun mereka minjem hutan di Kalimantan. Itu saja mereka takut diserang buaya-buaya Kalimantan. Sama buaya saja takut, apalagi sama Denjaka-nya TNI AL yang bisa nyeberang Selat Sunda atau Selat Madura dengan kaki dan tangan terikat, bahkan mampu berenang bersama ikan hiu saat mencari bangkai pesawat Air Asia di Pangkalan Bun.

Singapura tidak menyangka Jokowi-lah yang akan memenangkan pilpres 2014. Kemudian hanya dalam dua tahun Jokowi melakukan gebrakan luar biasa salah satunya datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sukses menenggelamkan 700 kapal asing salah satunya berasal dari Singapura. Ketegasan Susi sukses menyelamatkan kekayaan alam Indonesia yang bernilai hampir Rp 200 triliun per tahun dari pencurian ikan.

Jokowi juga memacu pembangunan infrastruktur secara masif untuk meningkatkan perekonomian. Ketika semuanya sudah terhubung, akan membuat perekonomian Indonesia kembali lancar. Biaya-biaya akan banyak terpangkas, waktu bisa lebih diperkirakan, dan jauh lebih efsien sehingga ekonomi akan berkembang. Waktu bongkar muat (dwelling time) lagi diusahakan Jokowi untuk bisa seefisien Singapura. Jika mampu setara dengan mereka, julukan pelabuhan di Singapura sebagai pelabuhan tersibuk lama-lama bisa menghilang. Di sektor pariwisata, jika infrastruktur sudah memadai, para wisatawan luar tentu akan banyak tersedot ke Indonesia yang kaya akan budaya dan wisata alamnya. Tidak seperti Singapura yang andalannya hanya Orchard Road dan Pulau Sentosa.

Jokowi juga ngotot menjadikan Indonesia sebagai primadona baru investasi dunia. Ketika investasi itu berjalan dengan lancar, maka perekonomian Indonesia akan bangkit. Ketika ekonomi bangkit, maka Indonesia akan mandiri dan tak tergantung lagi kepada Singapura. Singapura sendiri sebenarnya sudah ketar-ketir karena investasi yang dilakukan Jokowi kini tak lagi terpusat dari Singapura.

Singapura memang sangat mendominasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data BKPM, 20% jumlah PMA dalam dua tahun terakhir berasal dari Singapura. Masalahnya, Jokowi sekarang tak mau lagi PMA berasal dari satu-dua negara saja. Itulah kenapa Jokowi gencar blusukan ke berbagai negara seperti Rusia, China, negara Uni Eropa, hingga Timur Tengah. Singapura pun ketar-ketir mereka tidak lagi jadi primadona penyumbang dana bagi Indonesia.

Terkait dengan ditahannya dua anggota Teman Ahok di Singapura. Ruhut Sitompul pun berkomentar bahwa Singapura itu takut ketularan demokrasi Indonesia. Sekilas saya katakan lebay, tapi ternyata setelah ditelisik lebih jauh, ucapan Ruhut Sitompul ada benarnya.



Takut tertular demokrasi? Agak berlebihan memang. Tapi itu make sense. Singapura memang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis ala Westminter. Itu berarti di dalamnya terdapat presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, dan parlemen sebagai DPR-nya. Sekilas demokrasi yang ada di Singapura memang seperti demokrasi-demokrasi di negara lain, tapi justru demokrasi yang ada di Singapura adalah demokrasi yang semu.

Kenapa? Jawabannya karena Partai Aksi Rakyat (People Action Party) disingkat PAP ini merupakan partai penguasa sejak Singapura berdiri. PAP yang didirikan Lee Kuan Yew inilah yang mendominasi seluruh sistem politik di Orchard Road dan sekitarnya itu. Dominasi PAP ini membuat kehidupan politik di Singapura berjalan stagnan dan tidak berkembang meski ada pemilihan umum. Oposisi mereka adalah Partai Pekerja yang pada pemilu 2011 lalu sukses menempatkan 7 wakilnya di parlemen di tengah-tengah dominasi wakil PAP yang berjumlah 87.



Nah, belakangan kondisi mapan Singapura ini mulai terganggu saat banyak negara tetangga salah satunya Indonesia mengalami gejolak politik. Indonesia sudah berkembang menjadi negara demokrasi yang bebas mendirikan partai. Seorang Jokowi yang berasal dari rakyat biasa saja bisa jadi presiden. Ini tentu mengancam sistem demokrasi semu yang dianut Singapura.

Pernyataan Ruhut mungkin ada benernya juga, mereka takut ketularan demokrasinya Indonesia yang sangat luar biasa. Mereka takut tiba-tiba negaranya mengalami gejolak politik serupa yang mengganggu stabilitas mereka. Atau tiba-tiba muncul partai-partai baru yang mengguncang PAP-SKIPAPAP-PREMAN-PREMAN, layaknya syair Ikang Fawzi.