Aneh!! Fadli Zon Minta Polisi Harus Usut Teman Ahok, Aliran Dana 5 M ke Anggota DPRD DKI Dilupakan


BERITA TERATAS FRIDAY, JUNE 17, 2016 FADLI ZON, POLITIK


Beritateratas.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi dugaan aliran dana dari para pengembang reklamasi, yang disalurkan kepada relawan Teman Ahok.

Dirinya mendesak agar pihak kepolisian segera mengusut adanya dugaan aliran dana tersebut, karena sudah banyak hal yang menurutnya berjalan tidak sesuai aturan dalam pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini.

"Polisi harus usut itu. Karena memang banyak kejanggalan yang dilakukan Gubernur DKI itu terkait reklamasi," kata Fadli di DPR RI Senayan, Jumat (17/6).

"Barter kan enggak dikenal dalam sistem kita, dan kalau terjadi di bupati atau wali kota lain pasti sudah ditangkap. Ini diskriminasi hukum namanya," ujarnya menambahkan.

Fadli menilai, ketika Gubernur bisa bertindak dan berkebijakan seenaknya, merupakan preseden buruk bagi tata laksana hukum dan perundang-undangan negara.

Apalagi, dengan mengutamakan pemberian CSR dari korporasi-korporasi rekanan sang Gubernur untuk program-program Pemprov DKI sementara penyerapan APBD-nya sangat minim.

"Kalau dibiarkan bisa ada hukum rimba. Ini warning bagi para penegak hukum agar jangan sampai melakukan diskriminasi hukum," ujar Fadli.

"Termasuk soal barter-barter itu. Dana CSR kan ada aturan mainnya. Jangan seenaknya Jakarta mau dibangun dengan dana-dana CSR. Kalau Jakarta dibangun pemodal, untuk apa bikin negara? Suruh aja korporasi bangun semua," pungkasnya.


Lalu bagaimana dengan isu anggota DPRD terima Rp. 5 M per kepala?? Kalau dijumlah maka duitnya pasti lebih dari Rp 30 Milyar

Sebelumnya dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara bukan isapan jempol. Dugaan makin kuat setelah Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diduga Sanusi tidak bermain sendiri. Kini, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menerima uang muka untuk meloloskan dua Raperda itu panik. Mereka takut terseret pusaran dugaan suap yang menimpa M Sanusi.


Mohamad Sanusi ditangkap KPK pada 31 Maret. Politikus Gerindra itu diduga telah menerima sebesar Rp2 miliar secara bertahap. Setelah penangkapan itu, Sanusi mengaku telah mundur dari posisi di DPRD DKI dan Partai Gerindra.


Seperti ditulis Media Indonesia, Senin (11/4/2016), uang suap mulai mengalir sejak tahun lalu. Aliran uang suap semakin deras setelah rapat pimpinan fraksi dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI di lantai 10 Gedung DPRD DKI pada 16 Maret 2016.

Saat itu materi rapat seharusnya membahas paripurna pengesahan kedua Raperda yang dijadwalkan 17 Maret 2016. Lantaran paripurna pengesahan berlangsung keesokan harinya, rapat berubah menjadi arena dagang sapi.

"Ada anggota yang minta Rp5 miliar per kepala buat dia dan gerbongnya. Jika tidak dikabulkan, dia mengancam akan membatalkan pengesahan dalam rapat paripurna," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya, akhir pekan lalu.

Rapat paripurna pengesahan kandas Raperda itu kandas. Rapat gagal mengesahkan dua Raperda karena tidak memenuhi kuorum. Ini kali kesekian rapat gagal mencapai kuorum karena ada fraksi yang tidak setuju reklamasi.


Sama hal nya dengan isu aliran dana ke teman Ahok, aliran dana 5 Milyar per kepala pada anggota DPRD DKI juga perlu diusut. Tapi Fadli Zon memilih tutup mata dengan dana 5 Milyar per kepala untuk anggota DPR dan sibuk 'ngrecokin' Ahok.

Sebenarnya tugas Fadli Zon yang Wakil Ketua DPR itu apa? Mengawasi Teman Ahok atau mengawasi DPRD?

(Merdeka.com/beritateratas.com)
.