Sungguh keterlaluan KPK sebagai sebuah lembaga tinggi milik negara justru mempercayai dan menggunakan hasil audit dari sebuah LSM.

“Mau dibawa kemana muka rakyat Indonesia oleh KPK, jika hasil audit lembaga negara terpercaya (BPK) justru diabaikan lalu memakai hasil dari LSM ?” Ujar Yakub A. Arupalakka merasa benar-benar KPK sudah ikutan tidak waras seperti Ahok.

Menurut Yakub, Ahok sendiri sudah pernah menyatakan dirinya punya gejala sakit jiwa, “kenapa KPK jadi ikutan sakit jiwa ?” Tanya Yakub sambil geleng kepala.

Dalam pernyataan Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III DPR RI jika pernyataan KPK yang menyatakan jika tidak ada unsur korupsi dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras ternyata didasari hasil audit LSM Mappi (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) bukan dari hasil BPK.

Sementara lembaga sekelas BPK selain milik negara yang sudah berpuluh tahun melakukan audit dan beratus hasil audit mereka jadi pegangan untuk sebuah kasus hukum, bahkan BPK beberapa kali diminta oleh lembaga dari pemerintah negara lain untuk mengaudit mereka, justru tidak dipakai oleh KPK.

“Jadi jelaslah kalau masyarakat menilai Komisioner KPK hanya sebuah kelompok lawak, bukan penegak hukum,” ujar Yakub, Sekjen Laskar Bugis Makassar.

Bastian P. Simanjuntak sendiri merasa jika sebenarnya salah ketik surat dari Kemendagri itu bukan tidak sengaja, “karena masyarakat sendiri sadar, jika KPK sekarang lebih layak menyandang Komisi Perlindungan Korupsi,” ujar Bastian.

Bahkan Bastian mengusulkan sebaiknya para Komisioner KPK sekarang segera keluar dari KPK dan bikin KPK tandingan, dan jika ada kasus yang layak memakai audit dari LSM barulah mereka tampil.

“Sebaiknya mereka bikin saja KPK tandingan, dan jika ada kasus yang ditangani, pakai saja audit dari LSM, karena audit BPK, hanya untuk komisioner KPK yang benar-benar bersih untuk pemberantasan korupsi,” ujar Bastian.

http://pembawaberita.com/2016/06/15/...ber-waras.html