Jakarta - KPK menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Atas laporan KPK, Komisi III merasa aneh dan mempertanyakan kredibilitas kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Bukan soal Ahoknya, tapi dijelaskan tadi pimpinan KPK soal pertama ini soal BPK itu tolong disikapi. KPK menyikapi temuan BPK dan menyatakan tidak ada temuan korupsi, supaya besok-besok ada temuan BPK dipercaya, apa mau dibuang? Enggak usah itu dipakai lagi data dari BPK (kalau BPK membuat kesalahan dalam audit Sumber Waras)," ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman dalam rapat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).

Benny merasa ada keanehan ketika KPK sendiri yang meminta BPK untuk mengaudit tapi di internal penyelidik KPK tidak sepakat dengan temuan BPK soal Sumber Waras.

"Dulu pas rapat pertama bukan yang kemarin kita tanya. Mengapa BPK dipakai? Kata KPK, Ini lembaga negara yang berwenang. Itu dulu tapi sekarang apa yang terjadi? Mengapa KPK berubah, apa memang BPK yang salah," papar Benny bertanya-tanya.

"Pertanyaannya apakah ada perbedaan antara BPK yang dulu dan sekarang mungkin mata hati nya yang beda, manusia manusianya berubah. Padahal hukumnya sama," imbuhnya.

Benny menambahkan, BPK harus bertanggung jawab dengan hasil temuannya. Ia berharap KPK dan BPK sama-sama profesional dan saling dukung satu sama lain.

"Temuan (BPK) ini mau diapakan? BPK harus bertanggung jawab kalau bisa pimpinan BPK itu periksa aja oleh KPK. Apa jangan jangan pimpinan BPK takut karena namanya ada di Panama papers?" kata Benny.

KPK sendiri sebelumnya menyatakan sejauh ini, penyelidik telah melaporkan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses pembelian lahan Sumber Waras. Namun, KPK belum sepenuhnya menghentikan penyelidikan. KPK dijadwalkan akan bertemu dengan BPK dalam waktu dekat. (tfq/tfq)

http://m.detik.com/news/berita/32337...itas-kerja-bpk

gw ga begitu khawatir sama nasib Ahok,
gw jauh lebih khawatir nasib (oknum pejabat) BPK setelah kasus ini.