Kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang hingga kini semakin menyurut, tak ada perkembangan lagi hingga kini mengenai kasus tersebut. Mega kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang boleh dikatakan berhasil karena pihak penegak hukum di Indonesia yang hingga kini tak mampu menyelesaikan kasus tersebut, menjadikan KPK bisa mendapatkan raport merah.
Pasca Hakim Haswandi menerima gugatan dari pihak tersangka kasus korupsi pajak PT Bank BCA yaitu Hadi Poernomo. Beliau merupakan mantan ketua BPK. Kasus yang ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan semakin hari justru semakin pudar saja.
KPK yang terus berupaya untuk menghidupkan kembali penyidikan kasus korupsi pajak PT Bank BCA, namun hasilnya KPK hanya bisa menggigit jari saja. Upaya banding yang dilakukan Hadi Poernomo dan upaya Peninjauan Kembali hingga sekarang saja sudah tidak ada kejelasan. KPK hanya bisa menjanjikan saja menyelesaikan kasus namun hasilnya nihil sama sekali.
Janji ingin membongkar kasus korupsi pajak PT Bank BCA dari tahun 2014 lalu, KPK mengatakan bahwa penyidikan kasus korupsi pajak PT Bank BCA akan segera dikebut usai lebaran. Namun, hingga kini saja tak menemukan benang merahnya. Pasca kalah dalam praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo, KPK berjanji juga akn mengeluarkan sprindik baru untuk menjerat Hadi Poernomo dan membongkar kasus korupsi pajak PT Bank BCA namun kenyataannya nol besar.
Kemudian, upaya Peninjauan Kembali juga tidak menghasilkan perkembangan yang bagus malah sebaliknya. Upaya PK saat itu hanya sandiwara saja, KPK dengan akting serius ingin membongkar kasus korupsi PT Bank BCA, sedangkan Hadi Poernomo sebagai pemeran antagonis yang kecerdikannyaselalu berhasil mengulur-ngulur waktu agar kasus ini tidak terbongkar.
Akan tetapi, jika dilihat keduanya terlihat sama saja yaitu mempermainkan peraturan hukum. Saat ini bukan Hadi Poernomo saja yang menguntungkan pihak PT Bank BCA, KPK juga menguntungkan pihak PT Bank BCA dengan ikut melempem tidak membongkar kasus tersebut. Sungguh memalukan sekali sebuah instansi negara yang bertugas sebagai pemberantas korupsi justru mempermainkan hukum yang ada seenak hati untuk kepentingan para petingginya.
Namun, ketika KPK mengalami kebuntuan saat ini dalam menangani kasus tersebut, kasus korupsi pajak PT Bank BCA justru diserahkan k Mahkamah Agung. Akan tetapi bagaimana hasilnya? Sejak beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung hanya mengatakan sedang mempelajari kasusnya. Alhasil, justru MA mengumumkan kepada publik, sudah mengeluarkan Peraturan MA dan memberlakukannya sejak April lalu.

Sumber:
http://news.okezone.com/read/2015/05...-hadi-poernomo
http://nasional.sindonews.com/read/1...omo-1435588741
http://www.kabarsatu.co/archives/3098