Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak cukup bukti perbuatan melawan hukum dari kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tidak semua puas dengan kesimpulan KPK.
Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad menilai, KPK tebang pilih dalam menangani kasus.

"Muncul tuduhan KPK sekarang melakukan proses penegakan hukum secara tebang pilih dalam kasus Sumber Waras. Ini perlu dijawab dengan data dan fakta," kata Daeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Selama ini publik mempercayai kredibilitas KPK dalam pemberantasan korupsi. Dikhawatirkan, harapan publik pada kredibilitas KPK menjadi pudar lantaran kesimpulan kasus pembelian lahan Sumber Waras.

"Audit BPK menjadi salah satu alat bukti dalam penegakan hukum kita, tiba-tiba dalam kasus Sumber Waras itu dinafikkan KPK, itu harus dijelaskan," tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi III DPR Junimart Girsang. Dia mempertanyakan alasan KPK tak mempedulikan hasil audit investigasi BPK atas kasus RS Sumber Waras.

"Yang saya tangkap, saya tidak percaya KPK mengatakan tidak memerlukan audit BPK. Menurut KPK hasil audit BPK bukan salah satu bukti, benarkah itu? Karena pemahaman saya selama ini KPK selalu mengandalkan BPK atau BPKP," ungkap Junimart.

Politikus PDIP ini mendesak KPK menjelaskan hasil penyelidikannya yang justru berbeda dari hasil audit BPK.

"Tetapi tidak masuk ke substansi perkara kita, enggak perlu. Kita hanya ingin tahu posisi audit dari BPK. Apakah betul hasil audit BPK berbeda dengan hasil audit provinsi," ucapnya.