Warga berziarah di makam kerabat mereka di TPU Karet Bivak, Jakarta, Sabtu (4/6). Gubernur DKI Jakarta Ahok menyebut jual beli lahan makam masih memakai modus makam fiktif.


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama masih menemukan makam fiktif di Ibukota. Makam fiktif ini berupa lahan kosong di pemakaman, namun oleh oknum petugas, lahan kosong ini dipasangi batu nisan. Padahal di dalam tanah belum tentu ada jenazah.

"Banyak sekali makam yang fiktif-fiktif. 'Dicup' dulu tahu enggak," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/6), seperti dikutip dari Merdeka.com.

Jika ada warga yang ingin memakamkan, oknum PNS itu akan memberitahu tak ada lahan kosong. Kecuali bagi mereka yang bersedia membayar lebih, maka akan langsung diarahkan ke lahan kosong itu berbatu nisan itu. "Makanya kalau ada yang nyogok, ditaruh di depan," ujar Ahok.

Padahal, Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan retribusi untuk pemakaman. Beberapa layanan juga digratiskan seperti jasa gali tutup lobang, sewa tenda, sewa sound system, sewa kursi dan jasa rawat makam. Menurut data retribusi pemakaman resmi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, untuk Blok AAI sebesar Rp100 ribu. Blok AAII Rp80 ribu, Blok AI Rp60 ribu, Blok AII Rp40 ribu, dan Blok A III gratis dari retribusi.

Maka, pemerintah Jakarta akan menerapkan sistem pendataan lahan makam. Pemerintah ingin semua posisi makam masuk ke dalam pendataan. "Karena kami temukan banyak sekali makam-makam yang fiktif," kata Ahok seperti dinukil dari Beritajakarta.com.

Pemerintah mau memetakan agar kelihatan, siapa yang memesan lahan makam. "Kami juga lagi pikirkan, bagaimana cara mengidentifikasi jenazah di tiap makam," ujarnya. Kelak, semua makam akan menggunakan sistem pendataan ini. Nantinya akan dipetakan lahan mana yang masih kosong.

Ahok mengaku sudah menanyakan hal itu ke Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati. Sebenarnya dia ingin agar Ratna membuat sistem informasi untuk memastikan petak tanah diisi oleh jenazah yang namanya sesuai dengan yang tertulis dibatu nisan. Ahok menegaskan akan mengevaluasi masalah ini. Jika tidak kunjung diperbaiki, bisa saja nasib Ratna akan sama seperti pendahulunya, Nandar Sunandar, dicopot.

Ratna Diah tak menampik banyak permainan di lapangan. "Sistem ini sebagai upaya pencegahan," ujar Ratna Diah seperti dipetik dari Beritajakarta.com. Ratna Diah menjelaskan, dulu makam fiktif mungkin ada. "Dua tahun yang lalu mungkin. Namun, pengurusan makam online sudah mulai bulan September 2015," ujar Ratna seperti dikutip dari Okezone.com. Biasanya pemesanan atau makam fiktif terjadi di TPU yang menjadi favorit seperti TPU Tanah Kusir, TPU Pondok Kelapa, TPU Karet Bivak, TPU Pondok Rangon.

Sistem data online ini sudah diberlakukan di 77 Taman PemakamanUmum (TPU) yang ada di DKI. Pihaknya terus mendata agar data yang masuk ke dalam sistem benar akurat adanya. Seluruh makam saat ini terus didata. "Masyarakat juga harus memahami kalau di Jakarta itu tidak boleh pesan makam sebelum meninggal," katanya. Menurutnya, pengurus makam yang ketahuan melakukan modus makam fiktif maka langsung dipecat. Hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oknum di TPU Pondok Rangon dan TPU Kawi-Kawi.

Layanan perizinan pemakaman saat ini bisa diakses ke Kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Masyarakat juga bisa mengakses informasi data makam lewat laman Pertamanan dan Pemakaman. Di sana disediakan informasi jumlah ketersediaan makam, harga dan data makamnya, "Masyarakat juga bisa telepon ke 021-5328454," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...karta-berjalan

---