Presiden Joko Widodo memberi sinyal positif untuk Ramadhan dan Idul Fitri 2016. Jokowi menekankan agar harga bahan pokok yang selalu naik setiap menjelang bulan puasa dan lebaran diturunkan.

Khususnya, dua kebutuhan super-pokok, daging sapi dan beras. Harga daging sapi Rp 80 ribu/kg dan harga beras tidak boleh naik. Di luar dua komoditas super utama itu, Jokowi juga meminta ditekannya kenaikan harga untuk komoditas pangan lainnya, termasuk gula.


Jokowi beberapa kali menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia bisa swasembada pangan pada 2019, didahului swasembada gula pada 2018.

Jokowi sangat risau dengan melambungnya harga-harga sembako (sembilan bahan pokok), yang sebagian memang sudah di luar akal sehat, misalnya harga gula yang sempat menembus Rp 18.500/kg.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah, mulai dari paket kebijakan ekonomi, penurunan harga BBM beberapa kali, membuka keran impor, hingga operasi pasar. Langkah langkah ini terbukti bisa menekan gejolak sosial. Namun ketika menjelang Ramadhan, semua ikhtiar tersebut seolah sirna. Harga kembali melambung.

Boleh jadi pernyataan Presiden Jokowi perihal akan menjungkirbalikkan harga pangan menjadi dilema pemerintah saat ini. Harga daging sapi misalnya, menjelang Ramadhan masih di atas Rp 100 ribu/kg atau tepatnya Rp 105 ribu-120 ribu/kg. Padahal daging sapi impor sudah masuk dan operasai pasar juga teleh digelar di berbagai kota.


Operasi pasar daging sapi terus digelar di berbagai kota di Indonesia

Hal serupa juga terjadi pada komoditas bawang. Bahkan harga bawang naik hampir dua kali lipat dari Rp 20 ribu/kg menjadi Rp 40 ribu/kg. Impor gula rafinasi juga tidak berpengaruh. Harga gula pasir tetap naik Rp 2 ribu/kg.

Barang lain yang naik adalah daging dan telur ayam, cabai, serta minyak goreng. Harga berbagai komoditas pangan yang masih tinggi setelah berbagai kebijakan ditempuh dan bertentangan dengan hukum penawaran (supply) serta permintaan (demand) itu menjadi pertanyaan besar.


Operasi pasar gula murah sudah dilakukan hampir sebulan terakhir di berbagai kota, termasuk yang dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), yang awal tahun 2016 memperoleh kuota impor gula kristal putih sebanyak 200.000 ton dari pemerintah.

Menurut pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, selain tidak punya data pegangan yang dapat diandalkan, harga pangan yang tidak stabil itu tidak terlepas dari peran para pemburu rente. Jika pemburu rente merupakan gabungan dari birokrasi, politikus, dan pengusaha, maka sulit harga harga pangan menjadi murah.

Para pemburu rente telah kompak menciptakan harga untuk keuntungan luar biasa. Yang nantinya, dana yang terkumpul untuk membiayai ongkos politik di Indonesia yang juga luar biasa besar. Semua itu bermuara pada biaya hidup rakyat yang semakin berat. Dampak lainnya, menurut Noorsy, jurang kesenjangan semakin lebar serta kriminalitas tumbuh subur.


Ichsanuddin Noorsy

Hal itu justru semakin membebani pemerintah. Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan para pemburu rente leluasa ikut menentukan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan masalah perut rakyat.

Dia menilai, masalah harga komoditas bahan pangan yang semakin mahal itu juga tidak terlepas dari masalah kestabilan harga. Kestabilan harga yang memang pernah terjadi pada zaman Presiden Soeharto, kini sulit terulang lagi karena berbagai faktor.

Faktor itu di antaranya nilai tukar rupiah yang terus turun terhadap dolar AS. Selain impor bahan pangan, di sisi lain, indonesia juga masih harus impor bahan komponen untuk pakan ternak. Maka wajar bila harga pakan masih relatif mahal, dan kondisi ini ikut menentukan harga jual ternak. Mengingat biaya untuk pakan antara 60-70% dari seluruh biaya produksi.

Industri pakan ternak ini hanya dikuasai lima pemain (kartel) sebagai penentu atau pemain harga. Noorsy juga mengetahui praktik para importir yang mendatangi sendiri-sendiri produsen daging asal Australia dan Selandia Baru, lalu bermain dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Hal sama diperkirakan juga berlaku untuk komoditas lainnya.

Selain itu Noorsy masih melihat kesalahan mendasar di pemerintahan saat ini, yaitu data yang menjadi pegangan institusi terkait pangan, seperti Kementan, Bulog dan BPS, tidak ada yang sama. Jadi bagaimana bisa merancang kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya.

Karena itu, dia mengapresiasi Presiden Jokowi yang belum lama ini memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk menyinkronkan data yang dimiliki, agar dapat dijadikan pegangan dalam merancang sebuah kebijakan. Menurut pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati, ada anomali di Indonesia.


Enny Sri Hartati

Ketika harga daging sapi melonjak tinggi, para peternak tiidak terpacu untuk meningkatkan produksi. Enny menilai, kondisi ini akibat peternak tidak menikmati kenaikan harga karena harga pakan untuk ternak juga masih tinggi. Berkaitan dengan pakan ternak, Eni mempertanyakan mengapa pemerintah seakan membiarkan industri pakan dikuasai pihak itu-itu saja.

Karena itu, dia berharap, pemerintah segera merealisasikan perintah UU, yaitu pembentukan bahan pangan. Kewenangan badan tersebut juga mencakup aspek penyediaan sarana produksi, seperti pupuk dan pakan ternak.

Jika pupuk dan pakan ternak mahal, maka akan sulit menekan harga jual. Mengenai kondisi harga daging sapi, berdasar data Indef, harga sudah tinggi sejak setelah Lebaran 2015 sampai Juni 2016.

Harga tinggi tersebut bisa terjadi karena pasokan tak bisa mengimbangi permintaan. Bisa juga karena ada permainan untuk menciptakan gap antara pasokan dan permintaan demi meraih untung besar. Karena itu, pemerintah harus bisa mengatasi hal ini, terutama harus bisa mencegah permainan, agar orang bergairah untuk menjadi peternak dan pasokan terjamin, sehingga harga tidak memberatkan rakyat.


Ismed Hasan Putro

Kembali lagi hal ini bisa diatasi dengan dimilikinya data yang valid oleh pemerintah, pembentukan badan pangan dan pemerintah bisa menolak dan menutup ruang kiprah para pemburu rente. Sementara itu, menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro, bila ingin melepas diri dari kondisi seperti saat ini, desain pemenuhan pangan Indonesia jangan tradisional.

Ismed yang mantan Dirut RNI itu, menyarankan Indonesia mengikuti jejak Malaysia yang punya peternakan jutaan hektare di luar negeri. Malaysia bisa memproduksi daging untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara efisien karena berpikir jauh ke depan. Jika memang membuat peternakan tidak efisien di dalam negeri, ya, mereka beternak di luar negeri.*

sumber : http://swasembada.net/2016/06/06/har...bebas-berulah/