Soal isu pemblokiran situs di internet kembali mencuat dalam tiga hari ini. Pemicunya adalah pernyataan Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafsah.

Menurut dia, organisasi intelektual muslim tersebut merekomendasikan agar pemerintah memblokirlayanan mesin pencari Google dan situs berbagi video, YouTube. Alasannya, kedua layanan itu dinilai menjadi lahan penyebaran konten pornografi dan kekerasan.

ICMI bahkan membuat tim riset. Hasil penelusuran pada situs YouTube dan Google, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut. Yang memprihatinkan, konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama dan sosial politik.

Kontan saja permintaan tersebut mendapat reaksi negatif dari berbagai pihak dan menjadi percakapan yang mengemuka di media sosial. Untunglah, Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie meluruskan pernyataan Jafar yang sudah telanjur dikecam banyak pihak.

Ia membantah ICMI mengeluarkan rekomendasi untuk memblokir YouTube dan Google. Pernyataan Jafar dikatakan bukan sikap remi ICMI. Menurut Jimly, tidak mungkin Google dan Youtube dilarang. Karena Indonesia bukan Tiongkok. Di Negeri Tirai Bambu ini, pemblokiran sudah berlangsung sejak sepuluh tahun lalu.

Pendapat senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum ICMI Bidang Iptek, Inovasi, dan Kewirausahaan, Ilham Akbar Habibie. Ia menilai Google dan YouTube tak perlu diblokir. Ia melihat manfaat Google dan YouTube lebih besar daripada mudaratnya. Banyak konten bagus yang dapat diperoleh melalui kedua situs itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun, langsung menghubungi Jimly, untuk melakukan klarifikasi. Hasilnya, permintaan blokir bukan resmi dari ICMI.

Menurut Rudiantara ICMI dan pemerintah sepaham soal mengatasi situs negatif. Yaitu bersama-sama mencari cara yang efektif untuk memblokir konten porno dan konten negatif. Tapi tentu saja bukan kemudian memblokir Google dan YouTube.

Situs YouTube, sesungguhnya tidak disediakan menjadi situs porno. Dia adalah situs video berbagi. Kontennya dibikin oleh khalayak (user generated content). Isinya bermacam-macam, dari sekadar iseng, lucu-lucuan, informasi, tempat tujuan wisata, sampai hal yang serius.

Dalam perkembangannya YouTube juga digunakan sebagai kanal resmi media, instansi pemerintah, organisasi maupun bisnis. Mereka memanfaatkan situs ini untuk program kampanye, promosi bahkan menyebarkan pernyataan resmi.

Apakah tidak ada konten negatif dan porno dalam YouTube? Tak seorang pun bisa menjamin. Bisa dibayangkan, siapa yang sanggup memeriksa konten yang ada di situs ini.

Pada 2015, setiap menit lebih dari 400 jam konten video diunggah ke YouTube. Diperkirakan seorang butuh waktu 16 tahun tanpa henti untuk melihat semua video yang ada di YouTube.

Dengan pengguna lebih dari satu miliar orang, situs ini sesungguhnya tidak abai dengan konten negatif. Ada sistem Flagging Content, yang bisa dimanfaatkan pengguna situs untuk menandai konten yang tidak pantas. Artinya ada ruang kontrol dari pengguna terhadap konten di situs tersebut.

Sejak 2007 misalnya, YouTube menerapkan kerja sama dengan mitra melalui program content ID. Pemilik lisensi content ID pasti lebih bertanggung jawab dengan konten yang diunggahnya, karena mereka mendapat pembagian keuntungan.

Google sejatinya hanyalah salah satu mesin pencari situs internet. Dia bukan pembuat dan penyedia konten. Kecerdasan algoritma Google, menjadikan situs ini sangat popular bagi pengguna internet.

Sebagian orang sampai salah mengartikan, menganggap mendapat informasi dari Google. Seolah situs ini yang menyediakan konten.

Memang saking pintarnya Google, ia mencatat semua perilaku pemakai saat memasukkan kata kunci dalam bilah pencarian. Celakanya para pengguna Google di Indonesia, menurut catatan statistik Google, banyak sekali yang menjurus pada kosa kata mesum.

Akibatnya beberapa kata jorok seperti--maaf--tanpa busana, Cumi, baik, muncul dalam tren kata pencarian di Google. Namun dengan munculnya kata-kata kotor tersebut bukan berarti Google lah yang menyediakan konten porno.

Dengan kenyataan seperti itu, sesungguhnya susah untuk bisa mengamini, bahwa YouTube dan Google adalah penyebar konten porno dan kekerasan. Meski harus diakui, beberapa riset menunjukkan, pengguna internet di Indonesia memang doyan mengakses situs porno.

Menurut Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Yuliandre Darwis, pada 2015 dengan jumlah pengguna internet 82 juta, Indonesia menempati posisi dua dalam mengakses tontonan porno di dunia maya.

Ini peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013, Indonesia berada di peringkat enam pengakses situs porno. Tahun 2014 meningkat menjadi peringkat ketiga.

Bila data Yuliandre benar, tentu sangat memprihatinkan. Sebab Kominfo melalui fitur trust positif sudah memasang tabir pengakses situs terlarang yaitu pornografi dan radikalisme. Bahkan sampai 2015, Kominfo juga sudah memblokir sekitar 900 ribu situs negatif, yang sebagian besar berisi pornografi.

Jumlah pengaksesnya malah bertambah walau situs porno diblokir. Itu artinya ada yang salah dalam menangani konten porno. Kesalahannya tentu terletak pada pemahaman panggunaan internet oleh khalayak.

Kuncinya adalah literasi. Harus ada gerakan dan aksi pendidikan yang secara konsisten dan berkesinambungan mendidik masyarakat mengenai manfaat dan mudarat dari pemakaian internet, termasuk Google dan YouTube.

Konten porno tidak bisa tiba-tiba ada di komputer atau ponsel cerdas kita, tanpa kita masukkan alamat ataupun kata kunci pencari. Artinya, sebenarnya tidak ada pengguna yang kesasar masuk ke situs porno. Mereka masuk ke situs porno benar-benar karena kemauan sendiri.

Jadi bila kita ingin pengguna internet di Indonesia tidak mengangkses situs porno, yang sebaiknya diblokir adalah hasrat orang untuk mengakses situs porno. Caranya, sekali lagi dengan literasi. Yaitu memberi pemahaman, bahwa mengakses situs porno tidak memberi manfaat.

Bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa merugikan? Data menunjukkan mengakses situs porno butuh bandwidth yang besar. Situs porno saat ini sudah mendominasi 30 persen transfer data internet di seluruh dunia.

Bila sesorang mengakses situs porno melalui jaringan internet kantor, berarti mengurangi bandwidth koleganya untuk akses informasi dan kebutuhan pekerjaan kantor. Bila pun menggunakan langganan paket data pribadi, buntutnya paket data akan cepat habis.

Padahal, banyak hal positif lain yang bisa dilakukan dengan internet. Di sinilah letak pentingnya literasi media, atau melek media di ranah internet. Memberi kemampuan pengguna memberdayakan internet untuk hal-hal yang lebih positif.