‘Teman Ahok’ berencana menghadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan konsolidasi. Mereka menganggap harus dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru, UU Nomor 8 Tahun 2016.

Khususnya, pasal 48 yang mensyaratkan verifikasi faktual harus tatap muka dengan pendukung calon independen. Sebab, menurut Pendiri ‘Teman Ahok’, Amalia Ayuningtyas, menyulitkan semua pihak, baik pendukung Ahok, calon independen, dan KPU sendiri.

“Sebab itu, ada pendukung yang menginisiasi gerakan cuti sehari. Kami juga terima broadcast itu. Sebenarnya, cuti bisa saja dilakukan. Namun, sulitnya, kita tidak tahu kapan KPU akan melakukan verifikasi. Yang kita tahu, periodenya hanya 14 hari. Masa, harus cuti 14 hari hanya untuk menunggu diverifikasi?” paparnya.

Hal itu juga akan dibahas saat pertemuan dengan KPU. ‘Teman Ahok’ akan berunding agar persyaratan verifikasi lebih ringan. “Misalnya, pendukung dapat bersama-sama mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari KPU untuk mengonfirmasi keabsahan dukungannya, alih-alih harus menunggu kedatangan petugas ke rumah yang tidak diketahui kapan waktunya,” jelasnya.

Narsum: http://www.infonitas.com/megapolitan...kasi-ktp/16938

Horeee libur bersama