TEMPO.CO , Surabaya - Pemerintah Jawa Timur akan menutup lokalisasi Balong Cangkring Kota Mojokerto mulai Ahad pekan depan. "Lokalisasi Balong Cangkring ini lokalisasi ke-47 yang kami tutup," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, 22 Mei.

Menurut Soekarwo, di Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Itu sebabnya dia mengatakan Balong Cangkring merupakan lokalisasi prostitusi terakhir yang ditutup.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukesi menjelaskan, di lokalisasi Balong Cangkring sudah tidak ada wanita yang menjadi pekerja seks sejak Februari 2016. Mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. "Mereka tinggalkan lokalisasi atas inisiatif sendiri karena takut diusir,” ujarnya.

Sukesi mengatakan, pasca-penutupan lokalisasi Balong Cangkring, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada 1.137 warga yang terkena dampak penutupan. Setiap keluarga mendapatkan Rp 3 juta. Uang itu diharapkan dapat membantu warga untuk membuka usaha baru, karena selama ini mereka menggantungkan hidupnya dari aktivitas di lokalisasi itu. "Mudah-mudahan uang itu bisa membantu mereka," ucapnya.

Bagi mantan germo dan pekerja seks, kata Sukesi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberi bantuan Rp 5 juta per orang. Uang bisa diberikan secara langsung maupun ditransfer ke rekening masing-masing. “Berapa pun jumlah mereka tetap kami berikan bantuan uang itu,” katanya.

Selain bantuan dana, mantan germo dan pekerja seks diberi pelatihan keterampilan berusaha sesuai dengan yang diinginkannya. Namun dia tidak menjelaskan berapa jumlah germo dan pekerja seks yang bekerja di Balong Cangkring.

Sukesi mengatakan bahwa bersamaan dengan penutupan lokalisasi Balong Cangkring akan digelar istigasah dan deklarasi “Jawa Timur Bebas Prostitusi”. “Penutupan lokalisasi Balong Cangkring bertepatan dengan peringatan ulang tahun Kota Mojokerto ke-47."

Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, penutupan lokalisasi prostitusi di seluruh Jawa Timur merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan pejabat tinggi Jawa Timur dengan tokoh serta pengurus Majelis Ulama Indonesia pada 2011. Sejak saat itu secara bertahap Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat melakukan penutupan. Proses yang paling lama memakan waktu adalah penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya.

EDWIN FAJERIAL

Sumur : https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/058773174/cangkring-ditutup-jawa-timur-bebas-lokalisasi-prostitusi

Ane kebetulan udah hampir 1 bulan berada di wilayah ini. Tiap hari ane dengar warga di daerah sini bertanya, "Kapan dana kompensasi cair ?" mengingat sampai dengan thread ini ane buat, belum ada kejelasan kapan dana tersebut bisa diterima oleh warga.

Suatu hal yang wajar mengingat pendapatan warga di daerah sini sangat tergantung dari keberadaan lokalisasi tersebut.

Anehnya, pihak pemerintahan sepertinya malah tutup mata terhadap keluhan warga sekitar.

Beginikah cara pemerintahan menyelesaikan suatu masalah ?