ANKARA- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, resolusi Parlemen Jerman yang mengakui pembantaian warga Armenia sebagai genosida di bawah Kekaisaran Ottoman tidak ada nilainya. Resolusi ini tidak akan mengubah posisi Turki terhadap masalah itu.

"Keputusan yang diambil oleh Parlemen Jerman tidak memiliki nilai apapun," kata Erdogan dalam komentarnya kepada media, seperti dikutip dari laman Al Arabiya, Minggu (5/6/2016).

"Posisi kami terhadap peristiwa 1915 telah diketahui dan jenis keputusan apapun tidak akan mengubah apa yang kami pikirkan tentang sejarah kami. Tapi, mereka juga mengabaikan fakta bahwa mereka menghadapi risiko kehilangan seorang teman seperti Turki," sambung Erdogan.

Erdogan mengatakan, ia bertanya-tanya bagaimana para pejabat Jerman bisa melihat wajah para pemimpin Turki setelah pemungutan suara hari Kamis di Bundestag. Keputusan di Bundestag mendorong Ankara untuk menarik Duta Besarnya dari Jerman dan memperingatkan konsekuensi lebih lanjut.

Meski begitu, Erdogan bilang masih terlalu dini untuk bicara dari langkah-langkah ekonomi melawan Jerman. Ia juga mengatakan sengketa dengan Berlin seharusnya tidak menjadi faktor dalam hubungan lebih luas Turki dengan Uni Eropa. Ia mengakui, tidak baik bagi Turki "untuk bertindak dengan kebencian".

ISTANBUL- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penjelasan mengenai holocaust yang dilakukan oleh orang Jerman. Itu adalah tanggapan penuh amarah pria berusia 62 tahun itu karena Berlin mengesahkan resolusi yang mengakui pembunuhan orang Armenia oleh Kekhalifan Usmaniyah (Ottoman) di Turki sebagai "pemusnahan suku bangsa" atau genosida.

"Jerman, sekali lagi saya ulangi, kalian mesti menjawab masalah holocaust lebih dulu," kata Erdogan di Istanbul, sebagaimana dikutip Xinhua, Senin (6/6/2016). Ia merujuk kepada pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II.

"Bagaimana kalian bisa memusnahkan ratusan ribu orang Namibia?" ia juga mempertanyakan pidato pembukaan yang diberikan oleh Sabahattin Zaim University. "Kalian harus menjawab ini juga," tambahnya.

Pembantaian penduduk Herero dan Nama oleh Kekaisaran Jerman di wilayah Jerman di Barat Daya Afrika, yang kini menjadi Namibia, antara 1904 dan 1907, selama Perang Herero, dipandang sebagai pemusnahan suku bangsa pertama Abad 20.

Resolusi Jerman mengenai pembunuhan orang Armenia disahkan pada Kamis 2 Juni 2016 oleh Majelis Rendah Parlemen negeri itu, tindakan yang segera memicu kemarahan di Turki.

Armenia dan Turki tak sepaham mengenai peristiwa yang melibatkan orang Armenia selama Perang Dunia I. Selama itu, 1,5 juta orang Armenia diduga tewas di tangan Kekhalifahan Usmaniyah pada 1915. Turki membantah semua tuduhan bahwa itu adalah pemusnahan suku bangsa. Lebih dari 20 negara di dunia secara resmi mengakui pembunuhan tersebut sebagai pemusnahan suku bangsa.

Sebagai reaksi, Turki telah menarik duta besarnya dari Berlin, dan Erdogan serta Perdana Menteri Binali Yildirim telah bergabung dengan pejabat lain yang mengecam rancangan undang-undang Jerman itu. Selama pidato pada Minggu 5 Juni, Erdogan mengatakan Jerman adalah negara terakhir yang berhak memberi suara mengenai "pemusnahan suku bangsa".

Sekali lagi, Erdogan mengundang para ahli arkeologi, anggota badan legislatif dan ahli sejarah Jerman untuk datang ke Turki guna melakukan penyelidikan lebih jauh. Ia menekankan Turki cukup berani untuk mengakui masa lalunya jika bisa dibuktikan bahwa pembunuhan orang Armenia adalah pemusnahan suku bangsa.

Erdogan kembali menyatakan selama beberapa pidato sehari sebelumnya di Istanbul bahwa Turki takkan pernah menerima tuduhan mengenai "pemusnahan suku bangsa" terhadap orang Armenia, dan menyatakan masalah tersebut digunakan untuk "memeras" Ankara.