- Beranda
- Berita dan Politik
SBY Digugat Kader, Partai Demokrat Terancam
...
TS
wellthatshit
SBY Digugat Kader, Partai Demokrat Terancam
Quote:
JawaPos.com - Partai politik (Parpol) sepertinya akhir-akhir ini memang menghadapi dilema konflik. Kini giliran Partai Demokrat yang menghadapi konflik. Setelah Partai Golkar dan PPP lepas dari jeratan dualisme, kni giliran Partai Demokrat yang terancam menghadapi hal demikian.
Ketua Umum Partai Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca IP Panjaitan dilaporkan oleh kadernya Yanrizal Usman, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Pelaporan ini terkait adanya dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bodong yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Laporan itu dimasukan ke PN Jakarta Pusat pada Selasa (31/5) lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Akbar Yahya Yogerasi, Yanrizal sempat berkomunikasi dengan dirinya rencana pelaporan tersebut dan dia membenarkan adanya pelaporan itu ke pengadilan.
“Memang ada pelanggaran yang dilakukan,” tegas Akbar Yahya Yogerasi yang dilansir dari Indopos (Jawa Pos Group), Kamis (2/6).
Di dalam laporan nomor 304/Pdt/PN Jakpus/2016 di PN Jakpus disebutkan adanya perbedaan antara AD/ART yang diserahkan dan dilaporkan ke KemenkumHAM dengan AD/ART hasil Keputusan Kongres IV yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12-13 Mei 2015.
Lebih jauh Yahya menuturkan, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Bahkan pelanggaran itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk diadakan kongres luar biasa (KLB).
Pelanggaran yang dimaksud, kata Akbar, yakni divisi pembinaan OKK yang ada di dalam AD/ART Partai Demokrat yang didaftarkan ke KemenkumHAM ternyata tidak ada. Divisi itu juga bukan hasil kongres nasional Partai Demokrat yang digelar 12-13 Mei 2015 lalu di Surabaya.
Dia mensinyalir telah terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan tata tertib administrasi surat menyurat yang dilakukan oleh Ketua BP OKK membuat perintah untuk melaksanakan Musda dan Muscab yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri. Sementara organisasi ini adalah kolektif kolegial.
"Harapan saya agar hasil AD/ ART Partai Demokrat hasil Kongres IV dikembalikan. BP OKK tidak di dalam hasil Keputusan Kongres, yang ada adalah Divisi Pembinaan Anggota, Divisi Pembinaan Organisasi, dan Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan," paparnya. (aen/iil/JPG)
http://www.jawapos.com/read/2016/06/...okrat-terancam
0
2K
Kutip
19
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
676.5KThread•46.1KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya