Merdeka.com - Kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke Sochi telah menghasilkan sejumlah kesepakatan dengan Rusia. Salah satunya adalah pertukaran informasi intelijen antara kedua negara, serta meningkatkan kontak antarlembaga penegak hukum.

Perang terhadap terorisme masih menjadi isu utama dalam perjanjian pertukaran informasi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi kepada media, usai bertemu langsung dnegan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Kami juga tertarik dalam pembangunan dan pengembangan kerja sama lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan ancaman, terutama di bidang antiterorisme," kata Presiden Indonesia Joko Widodo kepada wartawan setelah percakapan panjang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, 19 Mei lalu.

Rupanya, perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Rusia membuat seorang jurnalis tertarik untuk mendalaminya. Apalagi, Indonesia menjadi negara pertama yang melakukannya, bukan Vietnam yang notabene mantan sekutu Rusia di Asia Tenggara.

Dalam tulisannya yang dimuat harian Vzglyad, Evgeny Krutikov, data spesifik yang dibutuhkan intelijen Rusia masih misteri. Namun, negara ini diyakini sangat tertarik dengan Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan menjadi target serangan teroris.

Tak banyak informasi terkait pergulatan tersebut, sehingga Rusia sangat tertarik mengorek data semacam itu dari Indonesia. Kualitas, reliabilitas, dan manfaat informasi tersebut akan ditaksir satu per satu oleh pakar, yang akan membandingkannya dengan masukan dari sumber lain.

Perjanjian tersebut diyakini merupakan tindak lanjut dari kedatangan Kepala Badan Keamanan Federal Federasi Rusia (FSB) Nikolai Patrushev pada awal Februari 2016 lalu. Saat itu, dia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di
Jakarta.

Ketika itu, Luhut kerja sama dengan intelijen Rusia akan memberi banyak manfaat. Sebab, selama ini Indonesia lebih fokus bekerja sama dengan intelijen Barat, khususnya Amerika Serikat.

Atas alasan itulah dia setuju ajakan Rusia untuk bekerja sama, utamanya dalam pertukaran informasi intelijen. Kerja sama di bidang intelijen ini terutama ditujukan untuk memberantas terorisme dan narkoba.

Krutikov menuliskan, ada beberapa yang tidak diungkap kedua negara ke publik. Salah satunya adalah pengamanan rahasia bisnis. Kesepakatan itu berada dalam poin tambahan, yang umum disematkan bagi semua lembaga intelijen dunia.

Aspek ekonomi dalam badan intelijen dan memastikan kerja sama informasi keamanan merupakan hal yang penting. Utamanya. Kontrak sipil bernilai miliaran dolar di bidang migas dan transportasi jalur kereta juga perlu dirahasiakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah keamanan kapal dagang dan kapal ikan di perairan Indonesia (terutama di Selat Malaka). Ancaman bajak laut di wilayah ini sama tingginya dengan di wilayah Yaman dan Somalia.

Namun, kesepakatan kerja sama intelijen Rusia dan Indonesia sangat menjanjikan. Namun yang paling penting, kesepakatan ini perlu diimplementasikan dan berfungsi seperti yang diharapkan, tak hanya sekadar kata-kata kosong belaka.

Krutikov meyakini, kerja sama tersebut juga untuk menutup keran informasi bagi Central Inteligence of Amerika (CIA). Di mana negara tersebut tertarik dengan beberapa detail, salah satunya terkait pembelian senjata, mulai dari skema pendanaan, perantara, lokasi pertemuan dan transportasi.

Tindakan itu pernah mereka lakukan terhadap Indonesia saat dipimpin Presiden Soekarno. Alasan itu pula yang membuat Rusia ingin Indonesia setidaknya mengabari mereka mengenai upaya Rusia untuk merekrut pejabat yang tergabung dalam kerja sama Rusia-Indonesia.

Jika kedua negara mau berusaha, setidaknya bisa mempertahankan kerahasiaan transfer senjata tersebut. Sebab, sebuah kerja sama intelijen tak selalu didampingi kontrak pasokan militer. Indonesia bisa menyatakan bahwa hal ini tak melanggar prinsip netralitas mereka.

Masalah yang terlihat jelas di negara tersebut adalah kekacauan lembaga intelijen Indonesia. Janji-janji posisi kunci kadang diberikan dengan prinsip kolusi dan nepotisme.

Selain itu, badan intelijen Indonesia masih lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah internal, bukan memastikan kerahasiaan dan aktivitas intelijen yang sesungguhnya.

http://m.merdeka.com/peristiwa/poros-jakarta-moskow-makin-rapat-hindari-cia.html

Poros Jakarta - Moskow - Beijing memang bikin galau

Mangsam tentunya tidak suka dengan fenomena ini

dan titik temunya adalah PKI