- Beranda
- Pilkada
(Reaksi 3Cagub)Pernah Sebut Qlue Beratkan Ketua RTRW,Kini Jarot Dukung Kebijakan Ahok
...
TS
kurt.cob41n
(Reaksi 3Cagub)Pernah Sebut Qlue Beratkan Ketua RTRW,Kini Jarot Dukung Kebijakan Ahok
JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh penggunaan aplikasi Qlue oleh Ketua RT/RW mengingatkan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Sekitar April 2016 lalu, Djarot pernah menyebut kebijakan Qlue ini memberatkan Ketua RT/RW.
Saat itu, Djarot menjawab keluhan pengurus RW 11 Johar Baru yang kesulitan melaporkan aduan melalui aplikasi Qlue.
"Tidak semuanya (Ketua RT/RW) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot saat itu.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.
Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan meng-install aplikasi tersebut, terutama CROP.
Djarot menyebut seharusnya Lurah berperan aktif mendengar keluhan warga termasuk Ketua RT/RW.
"Lurah ini manager wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke Lurah saja (daripada Qlue)," kata Djarot.
Lain dulu lain sekarang. Kini, Djarot mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Bahkan, ia meminta Ketua RT/RW untuk belajar menggunakan aplikasi Qlue yang bisa diunduh di Google Playstore.
Instruksi aduan Qlue oleh Ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI Jakarta. Tiap laporan di Qlue dihargai insentif sebesar Rp 10.000.
"Pengurusnya juga boleh (melaporkan kondisi lingkungan melalui Qlue). Maunya kan kami tahu bagaimana kondisi masing-masing, ya yang tahu RT dan RW," kata Djarot, Minggu (29/5/2016).
Dalam laporan via Qlue itu, para pengurus RT/RW tidak harus melulu melapokan kondisi yang buruk. Kegiatan positif juga dapat dilaporkan, misalnya seperti acara atau pelayanan kepada masyarakat. Djarot lebih melihat persoalan Qlue bukan terletak pada penggunaan aplikasi tersebut.
"Persoalannya bukan rumit atau tidak rumit, mau atau tidak mau, tetapi ikhlas tidak sebagai pelayan masyarakat," kata mantan Wali Kota Blitar itu. (Baca: Djarot: Aplikasi Qlue Enggak Rumit asal Ada Kemauan)
Ketua RT/RW protes Qlue
Sebelumnya puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.
Laporan via Qlue itulah yang nantinya akan dijadikan pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya dalam pengeluaran uang untuk operasional RT/RW. (Baca: Masih Banyak Ketua RT/RW yang Sepuh, Pemprov DKI Diminta Sosialisasi Qlue)
http://megapolitan.kompas.com/read/2...kebijakan.ahok
pagi tahu sore tempe
Sandiaga Uno Mengkaji Permintaan Ketua RT/RW yang Minta Bayaran Sesuai UMP
JAKARTA, KOMPAS.com - Sandiaga Uno memiliki harapan untuk ketua RT/RW di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada 2017 nanti. Salah satunya persoalan peningkatan dana operasional bagi pengurus RT/RW.
Sandiaga bercerita, ayahnya memiliki pengalaman sebagai ketua RT lebih dari lima periode. Ia melihat banyak keperluan yang akhirnya membuat sang ayah memakai dana pribadi lantaran tak dana operasional tak cukup.
Dari sana ia belajar, ketua RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah harus diberikan sokongan sesuai. Untuk Jakarta, Sandiaga tengah mempertimbangkan peningkatan dana operasional pengurus RT/RW.
Dari hasil pertemuan dengan beberapa pengurus, permintaan dana minta disetarakan seperti upah minimum rata-rata (UMR) DKI Jakarta.
"Ini lagi kami kaji. Mereka bilang paling enggak, ikut upah minimum. Tapi paling enggak, saya rasa ada suatu kajian menyeluruh," kata Sandiaga di Rawa Buaya, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Dana tersebut dialokasikan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait proses pengeluaran dana operasional, Sandiaga tetap akan memakai sistem saat ini, salah satunya laporan via Qlue.
Menurut Sandiaga, meskipun saat ini sistem pemberian intensif sudah baik, perlu ada perbaikan kembali. Salah satunya komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pengurus RT/RW.
Dalam aturan saat ini, pengurus RT dan RW diberikan insentif berbeda setiap laporan via Qlue. Untuk RT yakni Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.500 per laporan untuk RW.
"Makanya diajak dialog. Jangan sampai mereka merasa tidak diayomi oleh aparat pemerintah provinsi. Karena kita butuh sekali RT/RW yang ada di garis terdepan," kata Sandiaga.
Bahkan, Sandiaga ke depan berencana mengajak para Ketua RT/RW untuk belajar penggunaan aplikasi teknologi. Pasalnya, penggunaan tersebut merupakan keharusan di masa mendatang.
Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga.
Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ran.sesuai.ump
gile, emangnya kerja keras kek SatpolPP & PPSU?
Ketua RW Kebon Melati yang Dipecat Mengaku Dihubungi Yusril
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar, mengaku dihubungi oleh kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra.
Agus diminta mengundurkan diri oleh Lurah karena menolak kebijakan Pemprov DKI melapor melalui aplikasi Qlue.
Agus mengatakan, Yursil ingin mendampinginya sebagai kuasa hukum untuk menangani pemecatan dirinya oleh Lurah Kebon Melati, Wenetrin.
"Pak Yusril semalem nelepon saya, mau ngebantu saya mengenai persoalan ini. Dia mau ngasih pendampingan hukum," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).
Menanggapi keinginan Yusril tersebut, Agus mengaku belum memutuskannya. Menurut Agus, dia tidak ingin permasalahan itu menjadi ajang politik.
"Saya enggak menolak dan mengiyakan, karena permasalahan ini saya tidak mau tercampur politik," ucapnya.
Agus menegaskan, permasalahannya ini tidak bernuansa politik. Selain itu, ia menolak Qlue bukan karena permasalahan uang.
"Saya tegaskan ini bukan politik, ini juga bukan masalah uang. Yang saya enggak setuju itu kebijakan Pak Ahok yang otoriter," kata Agus.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ran.sesuai.ump
ucril mah :sudahkuduga
Saat itu, Djarot menjawab keluhan pengurus RW 11 Johar Baru yang kesulitan melaporkan aduan melalui aplikasi Qlue.
"Tidak semuanya (Ketua RT/RW) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot saat itu.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.
Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan meng-install aplikasi tersebut, terutama CROP.
Djarot menyebut seharusnya Lurah berperan aktif mendengar keluhan warga termasuk Ketua RT/RW.
"Lurah ini manager wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke Lurah saja (daripada Qlue)," kata Djarot.
Lain dulu lain sekarang. Kini, Djarot mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Bahkan, ia meminta Ketua RT/RW untuk belajar menggunakan aplikasi Qlue yang bisa diunduh di Google Playstore.
Instruksi aduan Qlue oleh Ketua RT/RW diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI Jakarta. Tiap laporan di Qlue dihargai insentif sebesar Rp 10.000.
"Pengurusnya juga boleh (melaporkan kondisi lingkungan melalui Qlue). Maunya kan kami tahu bagaimana kondisi masing-masing, ya yang tahu RT dan RW," kata Djarot, Minggu (29/5/2016).
Dalam laporan via Qlue itu, para pengurus RT/RW tidak harus melulu melapokan kondisi yang buruk. Kegiatan positif juga dapat dilaporkan, misalnya seperti acara atau pelayanan kepada masyarakat. Djarot lebih melihat persoalan Qlue bukan terletak pada penggunaan aplikasi tersebut.
"Persoalannya bukan rumit atau tidak rumit, mau atau tidak mau, tetapi ikhlas tidak sebagai pelayan masyarakat," kata mantan Wali Kota Blitar itu. (Baca: Djarot: Aplikasi Qlue Enggak Rumit asal Ada Kemauan)
Ketua RT/RW protes Qlue
Sebelumnya puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.
Laporan via Qlue itulah yang nantinya akan dijadikan pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya dalam pengeluaran uang untuk operasional RT/RW. (Baca: Masih Banyak Ketua RT/RW yang Sepuh, Pemprov DKI Diminta Sosialisasi Qlue)
http://megapolitan.kompas.com/read/2...kebijakan.ahok
pagi tahu sore tempe
Sandiaga Uno Mengkaji Permintaan Ketua RT/RW yang Minta Bayaran Sesuai UMP
JAKARTA, KOMPAS.com - Sandiaga Uno memiliki harapan untuk ketua RT/RW di Jakarta jika terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada 2017 nanti. Salah satunya persoalan peningkatan dana operasional bagi pengurus RT/RW.
Sandiaga bercerita, ayahnya memiliki pengalaman sebagai ketua RT lebih dari lima periode. Ia melihat banyak keperluan yang akhirnya membuat sang ayah memakai dana pribadi lantaran tak dana operasional tak cukup.
Dari sana ia belajar, ketua RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah harus diberikan sokongan sesuai. Untuk Jakarta, Sandiaga tengah mempertimbangkan peningkatan dana operasional pengurus RT/RW.
Dari hasil pertemuan dengan beberapa pengurus, permintaan dana minta disetarakan seperti upah minimum rata-rata (UMR) DKI Jakarta.
"Ini lagi kami kaji. Mereka bilang paling enggak, ikut upah minimum. Tapi paling enggak, saya rasa ada suatu kajian menyeluruh," kata Sandiaga di Rawa Buaya, Jakarta, Minggu (29/5/2016).
Dana tersebut dialokasikan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait proses pengeluaran dana operasional, Sandiaga tetap akan memakai sistem saat ini, salah satunya laporan via Qlue.
Menurut Sandiaga, meskipun saat ini sistem pemberian intensif sudah baik, perlu ada perbaikan kembali. Salah satunya komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pengurus RT/RW.
Dalam aturan saat ini, pengurus RT dan RW diberikan insentif berbeda setiap laporan via Qlue. Untuk RT yakni Rp 10.000 per laporan untuk RT dan Rp 12.500 per laporan untuk RW.
"Makanya diajak dialog. Jangan sampai mereka merasa tidak diayomi oleh aparat pemerintah provinsi. Karena kita butuh sekali RT/RW yang ada di garis terdepan," kata Sandiaga.
Bahkan, Sandiaga ke depan berencana mengajak para Ketua RT/RW untuk belajar penggunaan aplikasi teknologi. Pasalnya, penggunaan tersebut merupakan keharusan di masa mendatang.
Sebelumnya, puluhan pengurus RT dan RW mengancam akan mundur jika tetap dipaksa untuk membuat laporan via Qlue setiap hari. Mereka mengadu kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bahkan, mereka mengancam akan memboikot Pilkada DKI Jakarta 2017.
Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga.
Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit lewat tulisan ataupun foto.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ran.sesuai.ump
gile, emangnya kerja keras kek SatpolPP & PPSU?
Ketua RW Kebon Melati yang Dipecat Mengaku Dihubungi Yusril
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Agus Iskandar, mengaku dihubungi oleh kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra.
Agus diminta mengundurkan diri oleh Lurah karena menolak kebijakan Pemprov DKI melapor melalui aplikasi Qlue.
Agus mengatakan, Yursil ingin mendampinginya sebagai kuasa hukum untuk menangani pemecatan dirinya oleh Lurah Kebon Melati, Wenetrin.
"Pak Yusril semalem nelepon saya, mau ngebantu saya mengenai persoalan ini. Dia mau ngasih pendampingan hukum," ujar Agus di Kantor Sekertariat RW 12 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2016).
Menanggapi keinginan Yusril tersebut, Agus mengaku belum memutuskannya. Menurut Agus, dia tidak ingin permasalahan itu menjadi ajang politik.
"Saya enggak menolak dan mengiyakan, karena permasalahan ini saya tidak mau tercampur politik," ucapnya.
Agus menegaskan, permasalahannya ini tidak bernuansa politik. Selain itu, ia menolak Qlue bukan karena permasalahan uang.
"Saya tegaskan ini bukan politik, ini juga bukan masalah uang. Yang saya enggak setuju itu kebijakan Pak Ahok yang otoriter," kata Agus.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...ran.sesuai.ump
ucril mah :sudahkuduga
anasabila memberi reputasi
1
15.6K
10
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Pilkada
5.3KThread•681Anggota
Urutkan
Terlama
Thread Digembok