Saat ini, industri minyak dan gas bumi (migas), khususnya di sektor hulu, sedang berada dalam situasi sulit. Harga minyak rendah membuat kegiatan investasi migas terganggu karena biayanya menjadi tidak ekonomis lagi. Apalagi, di Indonesia, yang ongkos produksi minyaknya masih mahal.



Di sisi lain, iklim investasi migas di Indonesia kalah menarik dibandingkan negara-negara tetangga. Beberapa persoalan yang mengganggu industri migas seperti perizinan yang rumit dan memakan waktu lama, ketidakpastian hukum, serta peraturan antarkementerian yang tumpang tindih.

Alhasil, produksi migas belakangan ini terus melorot. Begitu pula dengan aktivitas eksplorasi yang meredup sehingga minimnya penemuan cadangan baru.

Mencermati kondisi tersebut, asosiasi pelaku industri migas di Indonesia atau Indonesian Petroleum Association (IPA) mengangkat tema “Shifting Paradigms in Indonesia – Supplying Energy in the New Reality” dalam hajatan tahunan konvensi dan pamerannya yang ke-40 tahun ini di Jakarta, 25-27 Mei ini.

“Kami ingin menggali model-model investasi baru dengan kondisi industri hulu migas saat ini,” kata Presiden IPA Christina Verchere kepada wartawan Katadata, Maria Yuniar, dalam wawancara khusus via telepon sehari sebelum penyelenggaraan IPA, Selasa lalu (24/5). Presiden Regional Asia Pasifik BP ini juga berharap peran pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang mendasari pemilihan tema IPA Convex ke-40 tahun ini?

Kami mengambil tema tersebut setelah mengamati kondisi industri hulu migas di tengah melemahnya harga minyak dunia. Pertama, yang kami cermati adalah perspektif para investor dunia yang terjun di sektor migas. Yang ingin kami gali adalah model-model investasi yang baru dengan kondisi industri hulu migas sekarang. Kedua, terjadi pergeseran paradigma di negara ini. Indonesia sekarang sedang berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Apa yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah?

Pemerintah sebaiknya menyiapkan pasokan energi. Saya melihat adanya minat pemerintah yang besar untuk berinvestasi di sektor migas. Satu hal sebagai catatan, wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah untuk gas, dibandingkan dengan minyak.

Bagaimana kondisi investasi di sektor migas saat ini?

Biaya produksi mengambil andil yang besar. Kami melakukan kontrak ulang dan bernegosiasi kembali dengan para supplier karena harga minyak merosot. Industri juga harus menyesuaikan biaya operasional dan biaya pengembangan. Yang sempat menjadi kekhawatiran adalah berkurangnya investasi menyusul melemahnya harga minyak dunia.

Apakah biaya produksi perusahaan migas membengkak?

Ya, ada sejumlah aspek yang bisa mengerek biaya produksi. Biasanya menyangkut hal-hal teknis. Misalnya untuk deepwater (laut dalam), yang berada di lokasi terpencil. Sulitnya menjangkau wilayah pasti membuat biaya produksi meningkat.

Apa kebijakan pemerintah yang diharapkan oleh industri migas?

Yang paling penting bagi industri adalah pasokan dan potensi migas. Semuanya harus kompetitif. Regulasi dari pemerintah juga diharapkan atraktif bagi investor. Namun yang menjadi permasalahan adalah mengenai pajak. Hal ini tidak hanya dijumpai di Indonesia, tapi dialami oleh Menteri Keuangan di semua negara. Di satu sisi, mereka harus memaksimalkan pemasukan negara. Namun di sisi lain, mereka pun tidak boleh melupakan pentingnya menarik investor.

Jadi industri migas memerlukan insentif dari pemerintah?

Tentu saja. Itu yang kami nantikan, insentif untuk industri, karena kami memerlukannya.

Apakah pemangkasan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM sudah berjalan efektif?

Sebenarnya masih banyak hal yang harus diperhatikan. Kami membutuhkan bantuan dalam mengurus sejumlah perizinan. Terutama untuk masalah lahan yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Begitu juga dengan pemerintah daerah untuk masalah lahan. Namun saya pikir layanan dari BKPM ini sangat baik. Kita lihat saja dampaknya bagi industri migas.

Sumber: Industri Migas Harapkan Pemerintah