Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendorong agar pejabat-pejabat PNS tidak malas bekerja, karena pihak-pihak swasta juga banyak yang mau mengisi jabatan-jabatan strategis. Banyak petinggi perusahaan swasta yang mau jadi lurah di Jakarta.

"Sekarang mau enggak pegawai swasta pindah ke DKI, jadi pejabat eselon II? Mau semua. Banyak yang manager perumahan, mau jadi lurah. Asisten-asistennya, atau mau jadi auditor," tutur Ahok dalam acara penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD/ UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/6/2016).

Dia menanyakan kepada para pegawai swasta, misalnya auditor. Mereka para auditor swasta digaji di bawah Rp 20 juta. Bila saja mereka jadi pejabat di DKI, gajinya bisa lebih besar.

"Saya tanya sejak auditor digaji berapa? Di bawah Rp 20 juta. Dia jadi Eselon IV saja di sini sudah di atas Rp 20 jutaan. Mau dia melamar ke sini," ujar Ahok.

Ahok menyoroti malasnya PNS di lingkungan Pemprov DKI, hal ini dia temukan antara lain di Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa PNS kerjakan sendiri malah dilimpahkan ke Pegawai Harian Lepas (PHL). Misalnya dalam hal mengawasi PHL, seharusnya pengawasan dilakukan PNS, namun malah dilimpahkan ke PHL juga.

"Bukan PHL yang ditunjuk pakaiannya keren naik motor sana-sini mengawasi PHL juga. Ini tentu tidak sesuai," tutur Ahok.

Kini dia sedang merancang Peraturan Gubernur yang bisa meniadakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS yang malas. Itu semua ukurannya berdasarkan Key Performance Indicator/Index (KPI).

Maka mau tak mau, PNS harus bekerja keras atau dimungkinkan posisinya akan diganti oleh orang-orang swasta yang lebih siap bekerja keras. Para konsultan-konsultan swasta juga siap mengisi pos-pos di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Begitu mereka tahu gaji kita begitu besar, 'Pak kapan UPT-nya disahkan? Kami kayaknya mau pindah deh.' Ini serius konsultan-konsultan perusahaan besar bertanya," tutur Ahok menceritakan percakapannya dengan para konsultan swasta.

Selain itu, Ahok juga ingin agar para pejabat PNS terjamin bebas dari korupsi. Ada audior swasta yang memeriksa anggaran.

"Maka tahun ini saya uji coba. Ini Bapak/Ibu agak keki, grogi, marah sebagian. Kita dibantu 40 orang auditor Deloitte. Jadi perusahaan audit swasta yang memeriksa kinerja anggaran swasta, saya taruh di sini bongkar-bongkar keuangan Bapak/Ibu," tutur Ahok.

Dana Aditiasari - detikFinance
PNS Berkinerja Buruk Bisa Dipecat, Siapa yang Nilai?

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk radar penataan bisa berakhir dengan 'pemecatan' dalam bentuk pemberhentian masa kerja sebelum waktu pensiunnya datang alias pensiun dini, seperti tertuang dalam aturan yang tengah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sebelum mengalami rasionalisasi, para PNS sebelumnya akan dinilai, lalu dari hasil penilaian tersebut dikelompokkan untuk mendapatkan penanganan alias rasionalisasi yang sesuai. Siapa yang menilai?

"Atasannya langsung, dan atasan di atas atasannya. Jadi semacam penilaian berjenjang," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman kepada detikFinance, Kamis (26/5/2016).

Kementerian menyadari, dalam proses penilaian rentan terjadi penilaian yang tidak sesuai, lantaran pemberian nilai didasarkan atas dasar suka tidak suka.

Untuk itu, dalam aturan yang tengah dibuat ini, akan dibuat struktur penilaian yang lebih adil.

"Untuk mengukur kinerja, ada instrumennya. Tidak bisa atasan langsung bilang dia (PNS) tidak berkinerja, dia berkinerja. Kalau tidak ada tolak ukurnya, nanti kalau atasan tidak senang bisa bilang saja bawahannya tidak berkinerja," kata dia.

Sebelumnya, dalam gelaran bertajuk Pencanangan Nilai dan Budaya Kerja yang digelar di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, kemarin, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, pihaknya bakal memangkas jumlah PNS yang dinilai tidak berkompeten di bidangnya.

Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,517 juta yang terdiri atas guru 32%, medis 0,7%, paramedis 6%, dan yang paling banyak adalah pejabat fungsional mencapai 42%.

"Kelompok ini 42% dari 4,517 juta, atau sekitar 1,9 juta (PNS fungsional) yang akan kami rapikan. Kami akan melakukan pemetaan kompetensi kualifikasi kinerja. Ini dimasukkan ke dalam kuadran-kuadran menjadi 4 kuadran," terang Setiawan.