Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), Lieus Sungkharisma, menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melanggar janji politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.

Jokowi dulunya berjanji tidak akan melakukan penggusuran terhadap permukiman kumuh, tetapi ditata agar menjadi lebih baik.

“Ahok dan pengembang ini satu-kesatuan. Dia (Ahok) banyak menggunakan dana-dana pengembang. APBD itu tidak terserap, tapi dia lebih suka menggunakan dana pengembang. Yang berimplikasi pengembang minta balas budi. Habislah kampung-kampung. Yang janji politik pada saat Jokowi itu ditata, tidak digusur, karena ada pengembang jadi digusur,” kata Lieus kepada Okezone, Senin (23/5/2016).

Dia menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta merupakan jalan dari Tuhan untuk membuat semuanya menjadi terang. Utamanya perusahaan yang diberikan izin untuk reklamasi oleh Ahok.



“Kalau tidak ada OTT tentang reklamasi kita gelap enggak tahu. Setalah OTT semuanya terang bernderang, siapa-siapa (perusahaan/pengembang) yang mendapat izin dari Ahok. Ternyata dari Menteri yang terlibat (terkait izin reklamasi) jelas melihat Ahok enggak ada izinnya ini (reklamasi). Ahok selalu menggunakan kata tumpang tindih (aturan reklamasi). Enggak ada tumpang tindih. Ini salah besar,” serunya.

Oleh karena itu, pihaknya bergabung bersama Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera melengserkan Ahok melalui mekanisme hak mendengarkan pendapat (HMP). Reklamasi dan penggusuran merupakan salah satu alasan yang mereka bawa ke DPRD untuk menurunkan Ahok.

http://news.okezone.com/read/2016/05...ana-pengembang


Bangga bisa menghemat APBD tapi banyak menggunakan dana hibah dari cukong yg dampaknya pasti cukong minta imbalan