Masih berbicara mengenai korupsi pajak BCA yang hingga kini masih saja diabaikan oleh pemerintah. Ada kalanya masyarakat harus kritis untuk memahami hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Sebelumnya, penulis tertarik dengan alasan kenapa kasus korupsi pajak BCA tersebut harus dibongkar, sehingga dapat lebih mudah untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia sekarang ini.
Bermula dari Hadi Poernomo yang merupakan tersangka dugaan korupsi pajak BCA. Hadi Poernomo dapat dibilang sebagai kunci untuk KPK untuk membongkar kasus korupsi pajak atas nama PT Bank BCA. seperti yang kita ketahui, bank swasta terbesar di Indonesia ini diduga telah melakukan tindak korupsi terkait kewajiban pembayaran pajak atas transaksi kredit macet (non performing loan) dengan BPPN yang sebesar Rp. 5,7 T. PT Bank BCA tersebut dikenakan pajak yang harus dibayarkan kepada negara sebesar Rp. 375 M.
PT Bank BCA sebelumnya mengajukan keberatan pembayaran pajak atas transaksi kredit bermasalah tersebut dengan BPPN kepada Direktorat PPj ( Pajak Penghasilan). Kemudian Direktorat melakukan pengkajian atas masalah ini. Kemudian 13 Maret 2004 Direktur PPh menerbitkan surat yang berisi rekomendasi dari hasil telaah atas permohonan keberatan pajak PT Bank BCA yang menyimpulkan bahwa permohonan tersebut ditolak.
Kemudian surat tersebut disampaikan kepada ketua BPK (Badan Pengawas Keuangan) yaitu Hadi Poernomo agar permohonan keberatan pajak atas nama PT Bank BCA tersebut diterima. Sehingga pada 18 Juni 2004, melalui nota dinasnya, Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak melakukan instruksi kepada Direktur PPH untuk mengubah hasil kesimpulannya bahwa pembayaran pajak tersebut diterima seluruhnya.
Pasca itu, Hadi Poernomo diduga mengeluarkan SKKPN ( Surat Keputusan Ketetapan Wajib Pajak Nihil) yang berisi menerima keseluruhan permohonan keberatan pembayaran pajak PT Bank BCA selaku wajib pajak. Maka dari itu, Direktorat PPh tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan berbeda atas keputusan Hadi Poernomo karena dateline pembayaran pajak.
Selain itu, Hadi Poernomo mengabaikan adanya fakta mengenai materi keberatan yang diajukan bank lain dengan permasalahan yang sama dengan PT Bank BCA. permohonan keberatan pajak yang diajukan oleh beberapa bank lain ditolak. Berbeda dengan PT Bank BCA yang diterima padahal memiliki permasalahan yang sama.
KPK melihat adanya kerugian pada pemasukan negara akibat aksi PT Bank BCA. Selain itu, apabila ditinjau kembali, transaksi kredit macet PT Bank BCA dengan BPPN menandakan bahwa akar kasus korupsi pajak ini bersumber pada carut marutnya skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BPPN merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga penyalur kredit dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang hendak disehatkan melalui skema BLBI pasca krisis moneter yang terjadi tahun 1998.
Jika KPK mampu membongkar kasus korupsi pajak PT Bank BCA, maka KPK dapat berpeluang untuk membuka gerbang penyidikan atas kasus penyelewengan dana BLBI yang sudah puluhan tahun rugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Sehingga sangat dianjurkan KPK agar kasus pajak PT Bank BCA ini harus dibongkar.
Sumber:
http://www.gresnews.com/berita/hukum...jak-bca-pecah/
http://nasional.kompas.com/read/2014....Hadi.Poernomo
http://www.republika.co.id/berita/ek...lahgunaan-blbi
http://news.liputan6.com/read/223764...an-blbi?page=3