PADANG – Hasil riset lembaga Maarif Institute tentang Indeks Kota Islami (IKI), menyulut kontroversi di tengah masyarakat. Denpasar ditetapkan sebagai daerah paling Islami. Sedangkan daerah lain, termasuk Padang, dianggap tidak Islami.

Hal ini mendapat respon dari seluruh warga Indonesia. Termasuk Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo. Walikota Padang yang adalah ustad ini berharap riset yang dilansir Maarif Institute benar-benar objektif, ilmiah dan tidak diboncengi maksud apapun.

“Mudah-mudahan Maarif Institute tidak diboncengi oleh kepentingan orientalis, kepentingan politik, materi dan hal negatif lainnya yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Mahyeldi, Jumat (20/5/2016) kemarin.

Maarif Institute memberi peringkat kepada beberapa daerah di Indonesia sebagai daerah Islami. Denpasar yang notabene beragam Hindu ditetapkan berada di urutan pertama paling Islami. Hal ini tentu mendapat protes dari masyarakat.

"Masak, Denpasar masyarakatnya Hindu disebut Islami, saya kira dengan fakta itu masyarakat akan menilai,” ujar Walikota.

Pada riset IKI oleh Maarif Institute, Kota Padang berada di urutan hampir paling bawah. Menurut Walikota, sebahagian warga menilai apa yang dilakukan Maarif Institute terlalu berani dengan kesimpulan.

"Dan saya kira sikap yang ditunjukkan masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab mereka kepada daerahnya (yang dianggap tidak Islami),” ungkap Walikota.

Memang, setelah keluarnya hasil riset Maarif Institute yang mengundang kontroversi ini, membuat hampir seluruh warga Padang mengecam hasil tersebut. Tidak hanya Kota Padang, warga Minangkabau di Sumatera Barat yang berlandaskan falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta mengamalkan Islam dan berpedoman kepada Alquran menanggapi keras hasil riset Maarif Institute.

Pun begitu, Walikota Padang menganggap semua itu adalah kritikan bagi Kota Padang untuk lebih baik ke depan dan menjadi lebih Islami lagi. “Doakan Padang lebih Islami, warga dan pemerintahnya lebih Islami lagi,” harap Mahyeldi.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin tidak sepakat dengan riset Maarif Institute.

"Penilaian itu kan relatif. Jika orang lain mengadakan penelitian mungkin akan lain lagi hasilnya," ujar Din di kantor pusat MUI.

Menurut mantan ketua umum MUI ini, keislaman sebuah kota harusnya dilihat dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh, penerapan nilai-nilai islami juga harus dijabarkan dalam hubungan antar rakyat dan pemimpin.

Kendati demikian, Din mengatakan penelitian ini tentu bisa menjadi masukan bagi pemimpin yang ada di daerah. Meskipun, bukan sesuatu yang mutlak untuk diterima sepenuhnya.

http://www.gosumbar.com/berita/baca/....cFTbJDpn.dpbs