Puji Kinerja Bupati Bojonegoro, Wapres Isyaratkan Suyoto Layak Pimpin Jakarta



Bojonegoro - Menghadiri Apel Bela Negara di Bojonegoro, Jawa Timur, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memuji kinerja Bupati Bojonegoro Suyoto yang dinilai berhasil menyelesaikan banyak persoalan di Kabupaten yang berbatasan dengan Tuban tersebut.

JK memaparkan selama dua periode pemerintahannya di Bojonegoro, Sutoyo mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan juga mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan pembebasan lahan untuk mendukung program pemerintah pusat.

"Dulu Cepu ini banyak daerah kayak listrik bermasalah tetapi ini begitu jauh lebih luas. Namun, hanya tiga hari sebagai bupati saya perintahkan selesaikan, selesai dengan baik. Banyak yang selesai tidak baik, ini selesai dengan baik, aman," puji JK usai menghadiri Apel Bela Negara di Stadion Jenderal Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (17/5).

Oleh karena keberhasilannya itu, ungkap JK, layak jika Suyoto naik pangkat. Meskipun tidak spesifik dikatakan layak menduduki posisi DKI satu.

Hal itu dikatakan JK ketika ditanyakan perihal kemungkinan Suyoto maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang.

"Suatu orang naik pangkat setelah jabatan itu berhasil kan. Ini berhasil atau tidak? Berhasil karena itu bisa naik pangkat kan," ungkap JK.

Dalam apel, Suyoto memaparkan sejumlah keberhasilannya memimpin Bojonegoro kepada JK. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 meningkat hingga 19 persen sehingga membuat gini ratio menjadi 0,24 persen.

Kemudian, angka kemiskinan turun dari 28 persen menjadi sekitar 13 persen. Ditambah lagi, produksi padi mengalami surplus padahal Bojonegoro dikenal sebagai kabupaten rawan bencana, terutama banjir.

Sementara itu, terkait pencalonan Suyoto sebagai Gubernur DKI Jakarta, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan niatnya untuk mengusung.

"Suyoto itu hebat lho. Dia bangun jalan harusnya tanah harga Rp 1 juta per meter. Karena rakyat diajak musyawarah mufakat, justru rakyatnya yang kasih ke dia," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Senin (16/5).

Hanya saja, Zulkifli mengaku PAN masih harus melakukan survei elektabilitas Suyoto di Jakarta.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/FMB
http://www.beritasatu.com/politik/365569-puji-kinerja-bupati-bojonegoro-wapres-isyaratkan-suyoto-layak-pimpin-jakarta.html


Atasi Ketimpangan, Pemprov DKI Genjot Program Pro-Rakyat Miskin

Jakarta - Angka Gini Ratio atau Indek Ketimpangan di DKI Jakarta meningkat, dari tahun lalu mencapai 0,41 persen, sekarang pada tahun 2016 mencapai 0,43 persen. Angka ini menunjukkan ketimpangan ekonomi serta kesenjangan kaya-miskin di Ibu Kota semakin meningkat.

Sebab, semakin besar angka gini ratio, maka semakin besar tingkat ketimpangan. Angka 0,4 hingga 0,6 sudah termasuk kategori lampu kuning. Sedangkan, lebih dari angka 0,6 sudah masuk dalam zona berbahaya atau lampu merah.

Dengan berada di lampu kuning sejak tahun 2015, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya melakukan berbagai macam strategi untuk menurunkan indek ketimpangan tersebut. Namun, upaya tersebut memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengupayakan adanya program-program pro rakyat miskin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui rasio ketimpangan yang mencapai 0,43 persen berpotensi menimbulkan gesekan antara warga miskin dan kaya. Kondisi ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Pemprov pun memberikan perhatian serius untuk mengatasi rasio ketimpangan yang meningkat ini.

"Untuk meminimalisir terjadinya gesekan diantara dua kelas sosial tersebut, Pemprov DKI terus berupaya menggalakkan program yang menyentuh kalangan menengah ke bawah,” kata Djarot, Selasa (9/2).

Beberapa program pro poor atau rakyat miskin ini telah dilakukan sepanjang pemerintahan era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang diestafetkan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Diantaranya, menyediakan transportasi massal yang murah. Seperti transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi yakni bus Transjakarta dibawah manajemen PT Transjakarta.

Saat ini, total jumlah armada bus Transjakarta yang beroperasi sebanyak 1.233 armada. Jumlah tersebut sudah termasuk milik PT Transjakarta dan 8 operator yang bermitra dengan PT Tansjakarta yang melayani 12 koridor.

Tercatat jumlah armada milik PT Transjakarta itu sebanyak 244 armada. Terdiri dari 172 bus gandeng, 66 bus singel dan 6 unit bus tingkat.

Tidak hanya itu, sudah ada pula Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), bus Transjabodetabek dan beberapa angkutan umum reguler yang sudah bersatu dengan manajemen PT Transjakarta seperti Kopaja AC 66.

“Kami juga memberikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada warga miskin. Khususnya warga yang terkena relokasi normalisasi waduk dan sungai. Juga memberikan bantuan kredit bagi warga yang ingin berdagang,” ujarnya.

Pemberian bantuan kredit ini, lanjutnya, besarannya bervariasi antara Rp 5-10 juta untuk satu orang. Bantuan kredit ini difasilitasi oleh Bank DKI maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Itu difasilitasi Bank DKI, maupun kita bisa bekerja sama dengan BRI. Bunganya rendah, kita bisa beri subsidi bunga kepada mereka. Kami harap dengan pemberian bantuan kredit ini kesejahteraan warga miskin dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI terus menjalankan program pelayanan kesehatan grastis melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagi para siswa dari keluarga tidak mampu, pihaknya memberi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam tahun anggaran 2016, telah mengalokasikan anggaran KJP sebesar Rp 2,5 triliun untuk sekitar 600.000 siswa.

Program lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, lanjutnya, dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Hanya dengan syarat memiliki KTP DKI. Saat ini yang telah dibuka pekerjaan sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), petugas Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).

“Semua program yang kita lakukan itu ditujukan untuk mengurangi beban warga Jakarta yang kebutuhan hidupnya semakin berat setiap hari. Kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan adalah upaya kami mengurangi jumlah pengeluaran warga miskin,” ungkapnya.

Lenny Tristia Tambun/FER

http://www.beritasatu.com/megapolitan/348228-atasi-ketimpangan-pemprov-dki-genjot-program-prorakyat-miskin.html



Djarot Optimistis Angka Rasio Gini DKI Bisa Turun dalam 2 Tahun

Jakarta- Meski angka rasio gini atau ketimpangan ekonomi semakin meningkat di Jakarta yakni mencapai 0,46, namun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat optimistis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat menurunkan kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya.

Ditargetkan dalam waktu dua tahun ke depan, angka rasio gini di Jakarta dapat diturunkan menjadi 0,40.

"Tugas Pemprov DKI adalah mempersempit kesenjangan itu, sehingga kita menekan angka rasio gini serendah-rendahnya. Kalau bisa mencapai 0,40," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (3/5).

Diungkapkannya, saat ini Pemprov DKI sedang berupaya menurunkan ketimpangan ekonomi antara penduduk miskin dan kaya di Ibukota. Bila, Pemprov DKI konsisten melakukan berbagai upaya untuk mempersempit kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin ini, maka dalam waktu dua tahun target tersebut dapat tercapai.

"Ya tergantung. Tergantung konsistensi kita. Misalnya memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ya saya prediksikan dua tahun, kalau konsisten lho ya," ujarnya.

Ditegaskannya, dirinya telah banyak berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tentang hasil sensus ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan. Hasil sensus ekonomi tersebut akan menjadi suatu data valid mengenai kondisi ekonomi di Jakarta. Dan bisa dijadikan bahan pertimbangan saat merumuskan kebijakan pembangunan.

"Data hasil sensus kapan selesainya? Bulan Agustus. Salah satu yang kita diskusikan dengan BPS DKI juga mengenai angka rasio gini di Jakarta yang cukup tinggi, bahkan tertinggi se Indonesia," ujarnya.

Tetapi, kondisi tersebut masih dianggapnya normal. Karena angka rasio gini di kota-kota besar akan selalu berada di atas angka 0,40. Sedangkan di perdesaan, angka rasio gininya lebih rendah di bawah 0,30-0,35.

"Kalau Anda tanya berapa nilai ideal angka rasio gini, ya serendah-rendahnya. Artinya ketimpangan akan semakin menyempit," terangnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan tingginya angka rasio gini tidak selalu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Buktinya, pertumbuhan ekonomi di Jakarta paling tinggi se Indonesia, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,8 persen.

Lenny Tristia Tambun/PCN
http://www.beritasatu.com/megapolitan/363128-djarot-optimistis-angka-rasio-gini-dki-bisa-turun-dalam-2-tahun.html









Terbukti ahok kerja buat menengah ke atas