Menteri Tenaga Kerja Hanif
Dhakiri menyatakan bahwa Jawa
Barat merupakan provinsi dengan
tingkat pengangguran tertinggi di
antara provinsi lain di
Indonesia.
"Tingkat pengangguran di Jawa
Barat mencapai 1,7 juta. 60
persen dari pengangguran lulusan
SMP," jelas Hanif sebagaimana
dikutip dari Tempo.co (18/10).
Hanif mengkhawatirkan kondisi ini
menurutnya, kegagalan serius
pemerintah setempat dalam menata
pendidikan di Jawa Barat membuat
industri berada dalam kondisi
dilema, karena sudah dipastikan
dengan latar belakang pendidikan
yang lebih rendah akan sulit
untuk mendapat posisi di dunia
industri.
Dalam hal ini, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi membuat
solusi sementara untuk melakukan
program sertifikasi untuk 350.000
pekerja di seluruh Indonesia.
Dengan sertifikasi tersebut,
Hanif berharap perusahaan di
Indonesia tidak membutuhkan acuan
pendidikan formal bagi pekerja
untuk melamar pekerjaan.
"Pendidikan formal sangat
penting. Namun, dengan pelatihan
dan sertifikasi kompetensi,
perusahaan dapat membuka lowongan
untuk kedua [pekerja dengan]
pendidikan formal melalui
sertifikasi," tukas Hanif.
Hanif pun mengungkapkan faktor
lain, yakni rendahnya jumlah
lapangan usaha yang juga
mempengaruhi penyerapan tenaga
kerja.
Dirinya pun menambahkan bahwa
Indonesia masih tertinggal
negara-negara lain dalam hal
jumlah pemilik bisnis. Idealnya,
pemilik bisnis lokal di suatu
negara harus bertanggungjawab
atas sedikitnya 4 persen dari
total populasi.
"Malaysia, misalnya, memiliki
pemilik bisnis lokal sebesar 4
persen. Thailand memiliki 7
persen," tambah Hanif.
Dalam upaya untuk mengurangi
tingkat pengangguran, pemerintah
melalui paket kebijakan ekonomi
keempat set untuk
mendistribusikan mikro-kredit
untuk industri rumahan yang
produktif.
"Dana bantuan yang sebesar Rp30
triliun (US $ 2,1 miliar) akan
dialokasikan untuk pemilik bisnis
mandiri baru di Indonesia,"
pungkasnya.***Red

jabar